Walikota Sukabumi Berharap PPHP Jalankan Tugas Sesuai Koridor

NERACA

Sukabumi - Pejabat/panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) merupakan salah satu pihak dalam pengadaan barang dan jasa (barjas) pemerintah yang sangat menentukan. Apakah, hasil dari pengadaan barjas itu sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak antara penyedia dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) atau tidak.

"Karena Tugas utama PPHP itu menjadi kepanjangan tangan dari pengguna (user) untuk memastikan bahwa hasil dari pengadaan barang barjas sudah sesuai dengan kebutuhan dari pengguna," ujar Walikota Sukabumi M. Muraz usai membuka bimbingan teknis pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barjas, di salah satu Hotel di Jalan Siliwangi Kota Sukabumi, Rabu (6/9).

Makanya lanjut Muraz, bimtek tersebut sangat penting untuk para PPHP, sebab mereka haruis memahami setiap spesifikasi barjas yang akan diadakan, serta memahami setiap jenis-jenis kontrak yang digunakan. Disamping tugas tersebut, menjadi PPHP dalam Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2010 dan perubahanya harus memiliki persyaratan yang sudah ada.

"Persyaratan itu seperti memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Seorang PPHP juga harus memahami isi kontrak, memiliki kualifikasi teknis, menandatangani pakta integritas dan tidak menjabat sebagai pejabat penandatangan surat perintah membayar (PPSPM) atau bendahara," jelas Muraz.

Untuk itu Muraz mengingatkan kepada seluruh PPHP agar memahami tugasnya seperti harus mampu mengendalikan intervensi yang menyimpang, hindari terjadinya fiktif dan rekayasa negatif."Makanya dengan bimtek ini juga lebih meningkatkan pengetahuan mereka. Sejauh ini mereka dalam menjalankan tugasnya sudah bagus. Saya berharap sebagai PPHP harus benar-benar memeriksa barang, jangan sampai hanya memikirkan honor, dan mereka harus memahami tugas dan fungsinya," harap Muraz.

Kepala Bagian pengadaan barang dan jasa Kota Sukabumi, Fahrurrazi mengatakan, yang mengikuti bimtek ini sebanyak 138 PPHP di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tujuan bimtek ini untuk meningkatkan pengetahuan pelaksana pengadaan barjas pemerintah dalam hal strategi pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan barjas pemerintah serta memberikan wawasan teoritis dan filosofis tentang strategi pemeriksan dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barjas.

"Target kita kalau mereka semua tahu bagaimana cara memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, tentunya akan berdampak pada kualitas pembangunan jauh lebih bagus. Setidaknya mereka tahu teknik memeriksa yang bisa diterima dalam bentuk hasil sesuai dengan pembangunan," ucapnya.

Sementara jumlah pekerjaan yang masuk hingga akhir agustus tahun 2017, Fahrurrazi mengungkapkan berdasarkan data di Unit Layanan Pengadaan (ULP) barjas berjumlah 51 paket dengan total anggaran sekitar Rp110 miliar. Dari jumlah tersebut kata dia, ada yang mengalami gagal lelang, ada juga yang sudah selesai dan selesai lelang."Untuk yang gagal lelang, ini masih dicarikan solusi, apakah bisa dilanjutkan atau tidak, bisa juga dilaksanakan lelang ulang kalau waktu memungkinkan. Tapi bulan depan nanti, akan ada evaluasi," pungkasnya. Arya