Oleh: Mukhlis Kuncoro Wibowo, KPP PMA Ditjen Pajak *)

Bulan Agustus adalah bulan yang bersejarah bagi Bangsa Indonesia, karena pada saat itulah awal mula diraihnya kemerdekaan. Seluruh lapisan masyarakat menyambutnya dengan penuh antusias. Jika ditelusuri sepanjang jalan dari desa sampai kota, dari Sabang sampai Merauke terpasang bendera merah putih lengkap dengan atribut lainnya sebagai bukti antusiasme masyarakat dalam menyambut kemerdekaan. Berbagai perlombaan diadakan baik oleh instansi pemerintahan, swasta dan masyarakat umum dalam rangka memperingati 17 Agustus.

Jika kita kilas balik, ternyata Republik ini mempunyai sejarah yang sangat panjang. Dimulai dari era penjajahan sampai era kemerdekaan saat ini, lalu memasuki orde lama, orde baru hingga orde reformasi. Dalam meraih kemerdekaan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Segala bentuk perjuangan dan pengorbanan dipertaruhkan mulai dari harta benda bahkan jiwa dan raga sekalipun. Entah berapa ribu pahlawan bangsa yang gugur di medan pertempuran untuk mewujudkan kemerdekaan nusantara.

Menginjak usia yang ke-72 tahun, Republik ini terus berbenah dalam mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa cita-cita luhur bangsa Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Guna mewujudkan cita-cita luhur tersebut tidaklah mudah bila tanpa biaya. Meminjam peribahasa jawa “Jer Basuki Mawa Bea” yang bermakna untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan senantiasa memerlukan pengorbanan termasuk biaya. Begitu pula untuk menjadikan Bangsa Indonesia sejahtera, Pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit dengan salah satu sumber pembiayaan negara terbesar berasal dari Pajak.

Saat ini, APBN 2017 sebesar Rp2.080,5 triliun dengan sekitar 85,6 persen atau Rp1.498,9 triliun bersumber dari pajak. Dilihat dari postur sumber pembiayaan, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan urat nadi dan sumber penerimaan negara yang utama. Oleh karena itu diperlukan peran aktif dari seluruh masyarakat dan stakeholders dalam mewujudkan tercapainya target penerimaan pajak.

Di sisi lain, peran pemerintah yakni melakukan reformasi perpajakan yang lebih komprehensif, seperti reformasi kebijakan dan reformasi administrasi. Reformasi kebijakan meliputi: revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, UU Pajak Penghasilan dan UU Bea dan Materai. Selanjutnya, reformasi administrasi meliputi: peningkatan efektivitas penegakan hukum, peningkatan kuantitas sistem IT perpajakan, manajemen database pajak yang lebih baik dan perbaikan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Adapun peran dari masyarakat dan wajib pajak dengan cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, jelas dan tepat waktu. Apabila pemerintah dan wajib pajak bersinergi, tidak menutup kemungkinan target pajak 2017 akan tercapai.

Mewujudkan Cita-cita Luhur Bangsa

Dewasa ini, pemerintah melakukan berbagai macam program di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Di bidang infrastruktur, pemerintah membangun sarana dan prasana umum meliputi: pembangunan jalan tol, MRT, LRT, waduk dan saluran irigasi, jalan trans jawa, trans sumatera, trans sulawesi dan trans papua. Pembangunan ini bertujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan.

Di bidang pendidikan, pemerintah mempunyai program pembangunan sekolah dan program indonesia pintar melalui pendistribusian kartu indonesia pintar bagi anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di bidang kesehatan, pemerintah membangun sarana dan prasarana kesehatan seperti pembangunan rumah sakit baik Rumah Sakit Umum Daerah maupun Rumah Sakit Umum Pusat.

Selain itu, pemerintah juga mendistribusikan kartu indonesia sehat untuk menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Terakhir, di bidang kesejahteraan masyarakat, pemerintah melaksanakan program keluarga harapan yaitu pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, dan program bantuan pangan non tunai melalui kartu keluarga sejahtera.

Program-program pemerintah tersebut dapat dilaksanakan karena dibiayai dari pajak yang merupakan sumber utama pendapatan negara. Mengingat peran pajak sangat penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dari itu diperlukan semangat nasionalisme dan patriotisme seluruh wajib pajak untuk selalu membayar pajak dengan jujur demi terwujudnya cita-cita luhur kemerdekaan. Mengutip pernyataan John Fitzgerald Kennedy “Jangan tanya apa yang diberikan oleh negara kepadamu, tetapi tanyakanlah apa yang dapat kau perbuat untuk negaramu”. (www.kemenkeu.go.id) *)Tulisan ini adalah pendapat pribadi