Pemerintah Didesak Proteksi Pertamax

NERACA

Jakarta--- PT Pertamina (Persero) mendesak pemerintah memberikan kebijakan yang memproteksi bisnis BBM nonsubsidi jenis pertamax. Hal ini terkait dengan rencana pembatasan pemakaian premium bersubsidi per 1 April 2012. “Proteksi diperlukan sebagai bentuk keperpihakan pemerintah kepada perusahaan negara. Di negara lain pun, pemerintahnya melakukan hal yang sama," kata Dirut Pertamina Karen Agustiawan di Jakarta, Selasa,17/1

Lebih jauh kata Karen, pemerintah mesti mewajibkan perusahaan swasta yang menjual BBM setara pertamax di Indonesia, membelinya dari Pertamina. “Setelah produk pertamax Pertamina habis. Maka baru boleh membeli atau mengimpor dari pihak lain,” tambahnya.

Proteksi lainnya, lanjut Karen, adalah harga jual pertamax yang lebih murah dibandingkan penjual lainnya. Malaysia, misalnya, perusahaan baru boleh mendirikan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) setelah membangun kilang. "Namun, di sini, bahkan perusahaan yang tidak mempunyai kilang pun, boleh membangun SPBU," ujarnya.

Menurut Karen, proteksi pemerintah akan makin diperlukan setelah Pertamina membangun dua kilang di Balongan, Jabar, dan Tuban, Jatim, yang diperkirakan membutuhkan investasi hingga 20 miliar dolar AS. Kedua kilang dengan kapasitas 600.000 barel per hari itu, dipersiapkan menghasilkan produk premium beroktan tinggi sebesar 7,79 juta kiloliter.

Secara total, Pertamina merencanakan pembangunan tujuh proyek kilang yang terdiri dari dua kilang baru dan lima proyek peningkatan kualitas dengan total produksi premium beroktan tinggi sebesar 22,8 juta kiloliter.

Karen juga mengatakan, saat ini, pihaknya masih menunggu penugasan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi. Meski demikian, lanjutnya, kesiapan sekitar 3.000 SPBU di Jawa-Bali menjual pertamax sudah mencapai 90%. "Sisanya, tinggal menunggu keppresnya keluar dan butuh waktu sekitar tiga bulan untuk penambahan dispenser baru maupun tangki. Tapi, saya yakin pada saatnya sudah siap semua," tukasnya.

Pemerintah akan menjalankan pembatasan premium bersubsidi di wilayah Jawa-Bali per 1 April 2012. Rencananya, pembatasan dimulai di Jabodetabek sebelum menjangkau kota-kota lainnya di Jawa-Bali. Program pembatasan sudah diamanatkan UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012.

Ditempat terpisah, Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengaku pasrah terkait opsi pembatasan konsumsi BBM subsidi yang telah disiapkan dengan melarang mobil pribadi di Jawa-Bali menggunakan bensin premium mulai April 2012 tak disetujui DPR. "Opsi itu lagi sedang ditest sama DPR RI, kalau DPR merasa tidak sreg ya kita bilang siap pun kalau DPR merasa belum siap, kan dicecar sama DPR, biasa DPR kayak begitu," ungkapnya

Widjajono menyatakan pihak DPR akan memanggil beberapa pemangku kepentingan guna menelaah apakah opsi yang disiapkan pemerintah telah siap dilaksanakan semua pihak pada 1 April mendatang. "Komisi VII akan memanggil semua stakeholders, Pertamina, BP Migas, BPH Migas, PT DI apakah mereka merasa oke atau tidak, kalau tidak mereka bisa kasih opsi lain," jelasnya.

BERITA TERKAIT

PRESIDEN INGATKAN RAPBN 2020 MAMPU BERADAPTASI GLOBAL - Pemerintah Kaji Penurunan Pajak Badan

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan segera mengkaji rencana penurunan pajak terutama pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan…

Adira Insurance Sambut Rencana Pemerintah Memberlakukan LCC

    NERACA   Jakarta – Keputusan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan berbiaya murah atau Low Cos Carrier…

PEMERINTAH MASIH CARI FORMULA PENARIKAN PAJAK - JK: Pajak E-Commerce Jadi Masalah Dunia

Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, penarikan pajak untuk perusahaan digital seperti Google, Microsoft, Facebook, dan Amazon menjadi masalah dunia. Masalah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LG Kampanyekan Teknologi TrueSteam

  NERACA   Jakarta - PT. LG Electronics Indonesia (LG) bekerjasama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Hermina Bekasi…

Masih Banyak Perusahaan Publik Tak Peduli HAM - Studi FIHRRST

      NERACA   Jakarta - The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), salah satu organisasi masyarakat…

Menkeu Proyeksi Defisit APBN Capai Rp310,8 Triliun

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 berpotensi…