Oleh : Agung Virdianto, Mahasiswa Pasca Sarjana dan Komunitas Pengkajian Studi Perbandingan Ilmu Ekonomi-Politik

Pemerintah Jokowi – JK dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang mengalami perbaikan yaitu 5,1 % pertahun dan diproyeksikan akan meningkat lagi karena memiliki komitmen yang serius dan tidak melakukan eksperimen baru ketika menghadapi pertumbuhan ekonomi yang menurun. Komitmen yang serius tersebut tercermin dari program IMEP (Infrastruktur, Maritim, Energi, Pertanian) yang dicanangkan oleh pemerintah.

Selain komitmen, pemerintah juga memiliki kredibelitas dan kecakapan untuk membangun diatas dasar pondasi politik yang kokoh yang dapat terwujud harmonisasi komunikasi politik diwilayah parlemen sehingga berkontribusi mendukung kebijakan politik pemerintah. Pembuat kebijakan mengerti bahwa, pertumbuhan tidak hanya terjadi secara mendadak namun berdasarkan prinsip pengorganisasian politik ketika mulai memegang kekuasaan pemerintah.

Dalam bukunya yang terkenal, The Mystery of Capital : Why Capitalism Thriumphs in the West and Fails Everywhere Else (2000), Hernando de Soto menyatakan, salah satu prasyarat yang dibutuhkan untuk memberikan kesempatan masyarakat miskin mengembangkan usahanya adalah reformasi hak kepemilikan, yaitu jaminan kepemilikan aset yang terdokumentasi atau sah yang bisa dijadikan modal untuk bersaing di sektor perekonomian. Pertayaan adalah dapatkah pemerintah mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tahun 2019 dengan mengutamakan kepentingan rakyat terlibat penuh dalam pembangunan? Dengan tidak melibatkan rakyat akan menyebabkan ketimpangan, padahal berdasarkan laporan The World Development yang disampaikan Rodriguez (2000) berjudul Inequality, Economic Growth and Economic Performance melihat ketimpangan membawa efek kepada pertumbuhan ekonomi (PDB) dan kinerja perekonomian.

Mengejar Pertumbuhan Ekonomi

Pengalaman di negara-negara berkembang pesat, pembuat kebijakan memahami bahwa pembangunan yang sukses memerlukan komitmen selama beberapa dekade dan adanya tawaran mendasar antara masa sekarang dan masa depan. Bahkan pada tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu 7-10 persen dibutuhkan waktu puluhan tahun bagi sebuah negara untuk membuat lompatan dari pendapatan rendah sampai relatif tinggi. Namun Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun pemerintahan Jokowi – JK sudah berupaya melakukan lompatan yang jauh kedepan agar dapat mengejar tingkat pertumbuhan menengah yaitu 6 persen.

Memberikan diskripsi narasi tersebut, perlu kiranya melihat lebih cermat  upaya pemerintah mengarahkan fokus pembangunan pada maritim, pangan dan energi sebagai salah satu aspek solutif untuk memajukan perekonomian Indonesia. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp169 triliun (dialokasikan pada Kementerian Pekerjaan Umum Rp81,33 triliun, Kementerian Perhubungan Rp44,9 triliun, Kementerian ESDM Rp10 triliun, Kementerian Perumahan Rakyat Rp4,6 triliun). Sementara sesuai dengan fokus pemerintah yaitu pembangunan prioritas pada sektor maritim, energi dan pangan dengan anggaran Rp107 triliun rupiah.

 Pembangunan dan perbaikan infrastruktur sangat menentukan dalam menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. Buruknya kondisi infrastruktur ini berdampak langsung pada rendahnya daya saing perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari tingginya biaya logistik di Indonesia yang mencapai 24 persen dari biaya produksi. Bandingkan dengan Thailand (13 persen) serta Vietnam dan Malaysia (15 persen). Harford dalam bukunya “The Undercover Economist (2006)” menyebutkan, pemikir ekonomi menggunakan cara pikir bahwa kekayaan ekonomi datang dari kombinasi man made resources seperti jalan raya, pabrik-pabrik, mesin dan sistem komunikasi, modal insani seperti kerja keras dan pendidikan dan technological resources seperti teknikal know-how atau teknologi tinggi yang sederhana.

Sejak tahun 2014, belanja untuk infrastruktur meningkat sangat signifikan. Dan, diharapkan akan terus berlanjut ke tahun berikutnya, sehingga diharapkan bisa mengejar negara lainnya, seperti China dan India yang belanja infrastrukturnya terhadap PDB telah di atas 7 persen. Saat ini, Indonesia hanya di level 4 persen.  Setidaknya sampai tahun 2017, ada 244 proyek strategis nasional (PSN) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan nilai investasi lebih dari Rp 4.000 triliun. Beberapa dari proyek itu telah selesai dikerjakan.

Kemajuan pembangunan infrastruktur di era Jokowi yaitu pembangunan jalan Trans Papua; revitalisasi Bandara Silangit di Sumut; revitalisasi Bandara Komodo di Labuan Bajo-NTT; Tol Trans Jawa sampai Batang dan Tol Trans Jawa sampai Solo; Pembangunan bandara dan pelabuhan Tapaleo, Bicoli dan Wayabula di Maluku Utara; pembangunan jalan sepanjang 1.900 Km dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Utara; pembangunan pembangkit listrik 35GW; penyediaan kapal terjadwal lewat program tol laut; pembangunan 69 bendungan diseluruh Indonesia hingga tahun 2019. Pemerintah sedang membangun Palapa Ring yakni infrastruktur serat optik sepanjang 36.000 Km untuk menjangkau 440 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Palapa Ring akan selesai pada tahun 2018.  Disamping itu, pemerintah akan membangun infrastruktur jaringan internet dengan satelit yang ditargetkan selesai tahun 2021.

Target infrastruktur nasional tahun 2018 yaitu sektor sumber daya air membangun 47 bendungan (11 baru, 36 masih berlangsung); 106 Km pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir; pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai (11 Km); pembangunan jaringan irigrasi baru (54.000 hektar); rehabilitasi jaringan irigasi (160.000 hektar); pembangunan pengendali lahar/sedimen (16); pembangunan embung (54 buah); pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air baku (4,5m3 per detik). Sektor jalan yaitu pembangunan jalan sepanjang 864 Km, preservasi jalan sepanjang 46.000 Km, pembangunan jembatan (8.037m), pembangunan jalan layang/terowongan (588 Km), pembangunan tol (25 Km) dan preservasi jembatan (497.515 m). Sektor perumahan yaitu pembangunan rumah khusus (5000 unit); rumah susun (6.238 unit), PSU perumahan (15.400 unit) dan rumah swadaya (180.000 unit). Sektor cipta karya yaitu pembangunan SPAM (13.059 liter/detik), penanganan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan (1990 ha), penanganan infrastruktur kawasan permukiman perdesaan (867 ha), pengolahan air limbah (648.018 KK) dan pelayanan sistem persampahan (2.072.904KK).

Politik anggaran yang dicanangkan oleh Pemerintahan Jokowi – JK tersebut, diharapkan dalam 5 tahun masa pemerintahan dapat memperbaiki kondisi IMEP yang selama ini belum mendapat perhatian serius dari era sebelumnya. Selain itu, mencermati dari komposisi politik anggaran tersebut, pemerintah berupaya melakukan balance antara sektor investasi publik dan mendukung investasi swasta sehingga mengurangi trade off. Jika lebih mendalam lagi dicermati, seolah-olah pemerintah akan melakukan perintisan lagi memulai dari awal dalam membangun berbagai elemen infrastruktur tersebut yang tentunya hal ini dapat berjalan apabila masa pemerintahan dapat berjalan lagi 5 tahun kedepan.

Prospek cerah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017  tercermin daridata yang dirilis Bank sentral yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1 persen pada tahun 2017. Sementara, prediksi versi pemerintah kemungkinan berkisar antara 5,1 sampai 5,2 persen. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berkisar antara 5,1 sampai 5,5 persen. Kemudian, pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus bergerak naik ke kisaran 5,3 sampai 5,7 persen. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi langsung menuju level 6 persenan (tahun 2020-2021). Prediksi tersebut bukan perkiraan diatas kertas dan janji belaka tetapi dari komitmen dan startegi pemerintah yang sudah mulai dari awal merintis program IMEP.

Salah satu contoh yang telah dilakukan oleh Tiongkok, Thailand dan Vietnam yang mengalami tingkat pertumbuhan GDP, 5-7 persen dalam periode 1971 s.d  2004, dan negera-negara tersebut berhasil menjaga momentum pertubuhan ekonominya hingga saat ini, terkait belanja publiknya di investasikan untuk pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan udara dan laut) dan komunikasi yang berfungsi bentuk investasi pelayanan pemerintah kepada publik dan sektor swasta, yang memiliki multi players effek terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun pemerintah di tiga negara tersebut juga sangat berkosentrasi dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai investasi SDM untuk mendukung percepatan investasi yang berkelanjutan.

Realisasi Kinerja

Badan Koordinasi Penanaman Modal menyebutkan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri  (PMDN) dan Penanaman Modal Asing PMA pada kuartal I 2017 mencapai Rp 165,8 triliun. Adapun investor lima besar yang berinvestasi di Indonesia adalah Singapura (2,1 miliar dollar AS atau 28,2 persen), Jepang (1,4 miliar dollar AS atau 19,2 persen), China (0,6 miliar dollar AS atau 8,2 persen), Amerika Serikat (0,6 miliar dollar AS atau 8,2 persen), dan Korea Selatan (0,4 miliar dollar AS atau 5,8 persen). Angka itu tumbuh 13,2 persen dibandingkan Rp 146,5 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi investasi tersebut menyerap 194.000 tenaga kerja.

Data realisasi PMA dan PMDN kuartal I 2017 ini menggambarkan bahwa minat investasi di Indonesia tetap tinggi dan target tahun 2017 sebesar Rp 678,8 triliun akan dapat tercapai. Bahkan sebaran investasi itu mengalami penyebaran di wilayah Indonesia walaupun masih terfokus di pulau Jawa. Realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 90,5 triliun pada kuartal I 2017. BKPM mencatat, realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek terbesar adalah di Jawa Barat (Rp 29,3 triliun atau 17,7 persen), DKI Jakarta (Rp 24,2 triliun atau 14,6 persen), Jawa Timur (Rp 12,6 triliun atau 7,6 persen), Banten (Rp 12,4 triliun atau 7,4 persen), dan Jawa Tengah (Rp 11,9 triliun atau 7,2 persen).

Keberhasilan yang mulai dirintis tersebut, tidak terlepas dari tawaran yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang harus dikomunikasikan secara kredibel terkait visi masa depan dan strategi untuk mencapainya. Menarik seperti dikemukakan oleh Mahmoud Mohieldin, Profesor ekonomi dan keuangan di Universitas Kairo, seorang profesor kehormatan di Durham University dan anggota Dewan Penasehat di Durham Business School mengatakan,reformasi ekonomi bisa mahal ketikamasyarakat menarik diri dari wilayah politikpemerintah. Jadi setelah beberapa prestasi, pemerintah mungkin mulai rileks atau menikmati status quo dari keberhasilan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Tapi yang penting yang harus dilakukan pemerintah adalah usaha yang berkelanjutan, bukan pasang surut atau ongkos dan pergantian reformasi ekonomi.

Semua negara baik yang sudah berkembang pesat pertumbuhan ekonominya dan tahap perbaikan sama-sama memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi karakteristik mengejar pertumbuhan tinggi tetapi akan mengalami kesulitan untuk mengetahui bagaimana meniru karakteristiktersebut. Selain itu, usaha yang sudah dirintis oleh pemerintah saat ini dalam mengelola ekonomi yang sedang berkembang bukan merupakan tantangan statis. Hal ini lebih mirip dengan perjalanan panjang yang dilakukan grafik yang tidak lengkap dan terkadang tidak akurat,tetapi hanya dapat diselesaikan dengan akurat melalui kerja nyata.