Oleh : Agung Virdianto, Mahasiswa Pascasarjana Kajian Studi Perbandingan Ilmu Ekonomi Politik  

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu tujun bangsa kita. Sadar bahwa untuk mencapainya diperlukan kerja sama dari segenap unsur masyarakat. Tekad itu senantiasi didengungkan sejak bangsa Indonesia merdeka. Namun ada yang sangat ironis bahwa cita-cita tersebut seolah-olah belum tersentuh dengan salah satu kepulauan di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah tapi masih belum merasakan keadilan sosial sebagaimana yang menjadi tujuan pendiri bangsa berjuang merebut kemerdekaan. Tanpa keinginan mencari kambing hitam mengurai pusaran permasalahan keadilan sosial tersebut, diplomasi pembangunan kiranya yang dapat memberikan jawaban untuk roti kesejahteraan untuk dialirkan pada masyarakat Papua.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan,pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Papua baru diperhatikan yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya. Presiden Jokowi menginginkan adanya pemerataan ekonomi di Indonesia sehingga pembangunan di Papua menjadi perhatian pemerintah. Salah satu bentuk pembangunan itu yakni dengan membangunan jalan Trans Papua sepanjang 1.070 km dan program unggulan nasional lainnya. Muncul kepermukaan pertanyaan, diplomasi pembangunan seperti apa yang telah dilakukan Pemerintah terhadap Papua yang membedakan dengan era sebelumnya ?.

Pemerataan ekonomi istilah yang sering digaungkan namun sangat sulit untuk diimplementasikan. Banyak faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut menjadi suatu kerja nyata dan riil dilaksanakan, jika dihadapkan dengan luasnya wilayah Indonesia dan persoalan yang berkembang sesuai karekteristik wilayah. Pemerintah selalu bertekad untuk memajukan dan mesejahterakan rakyatnya apalagi Indonesia memiliki kepulauan dari Sabang sampai Maureke yang tentunya tingkat urgensi,kapabilitas dan prioritas menjadi pilihan alternatif negara dalam mengalokasi anggaran yang sangat terbatas untuk pembangunan agar tepat sasaran.

Kunci dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai.  Kondisi seperti itu, yang ingin dicapai oleh Pemerintah era Jokowi dengan memberikan warna baru dengan strategi diplomasi pembangunannya terhadap Papua. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia. Hipotesis Kusnets (1963) yang menyatakan bahwa sejalan dengan waktu ketidakmerataan (inequality) akan meningkat akan tetapi kemudian akan menurun karena adanya penetesan ke bawah (trickle down effect), sehingga kurva akan berbentuk seperti huruf U terbalik (Inverted U). Penetesan kebawah yang tidak merata akan memunculkan masalah. Kondisi itu yang pernah dialami di era pemerintahan sebelumnya sehingga ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat. Namun, tekad merekrontruksi kembali penetesan ke bawah (trickle down effect) yang akan diciptakan era pemerintahan Jokowi – JK agar memperkecil kesenjanganseperti yang langsung dirasakan masyarakat yaitu harga sembako dan kebutuhan sekuder lainnya, hal ini memiliki dampak multiplayer efek terhadap ekonomi Papua dan psikologis masyarakat. Lantas pertanyaan bukankah di era otonomi Papua sudah diberikan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sangat besar apakah hal itu belum mendekatkan strategi pemerataan dengan kesejahteraan. Kiranya yang perlu direvitaliasi adalah dengan keunggulan pembangunan infrastruktur karena syarat utama dalam moda pergerakan ekonomi lokal, nasional dan multinasional.

Kerja Nyata

Bank Dunia (World Bank) menyatakan Indonesia berpotensi keluar dari negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap) pada 2020 mendatang. Syaratnya, kualitas infrastruktur, dan penciptaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terus ditingkatkan.Saat ini rata-rata jumlah investasi infrastruktur yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah baru mencapai 4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Infrastruktur jalan Trans Papua yang diharapkan seperti jalan Trans Jawa dan Sumatera, seperti yang saat ini dibangun juga Trans Kalimantan sebagai ujud untuk membuka keterisolasian daerah dan memperkecil ongkos dan harga Sembako dan ketersedian stok barang-barang strategis lainnya agar dapat relatif sama. Mahalnya harga sembako di Papua salah satu sebabnya dikarenakan akses infrasturktur antar Kabupaten yang belum memadai, selain itu barang sembako tersebut dominan dipasok dari luar Papua. Mencermati kondisi ini, sangat tepat usaha yang sudah dilakukan pemerintah dengan membangun Tol Laut yang bertujuan kecepatan dalam distribusi barang dan kesamaan harga antar wilayah.

Cukup prihatin dengan kondisi yang selama ini terjadi di Papua dari aspek harga Sembako yang mengalami disparitas harga antar wilayah. Kondisi tersebut yang secara psikologis mempersempit cara pandang masyarakat lokal terhadap Pemerintah terkait persoalah kesejahteraan. Namun dengan hadirnya pemerintah ditengah-tengah masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Nawacita, secara bertahap pemerintah merubah kondisi tersebut yang sebelumnya tidak mendatkanruang perhatian. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang berkunjung ke Pucak Jaya sangat prihatin dengan disparitas harga Sembako gula, tepung, dan minyak goreng bila dibandingkan dengan harga di luar wilayah Puncak Jaya. Tidak perlu menunggu waktu relatif lama, Rini Soemarno memberikan instruksi khusus kepada BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) untuk menurunkan harga komoditas tersebut hingga 25 persen yang dapat sama dengan wilayah lainnya di Papua. Namun dengan selesainya konektivitas di bidang pembangunan jalan dengan total panjang 1.070,62 km dan ditargetkan akan terbuka seluruhnya pada tahun 2017 akan semakin mempecepat akselerasi pertumbuhan ekonomi dan menurunkan disparitas harga Sembako di Papua.

Dalam rilisnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat, hingga kini sudah sekitar 1.058,76 kilometer (km) dari total panjang 1.070,62 km yang sudah dibangun oleh Pemerintah. Bukan saja jalan, tapi sebanyak 68 jembatan telah rampung pada 2016, dan sebanyak 195 jembatan dilanjutkan  pembangunannya hingga 2018. Ruas jalan ini sudah terbuka seluruhnya, namun masih membutuhkan perbaikan geometri dan penanganan jembatan dibeberapa lokasi.

Daya Saing

Upaya yang sudah maksimal dilakukan oleh pemerintah agar mencapai pemerataan pembangunan antar wilayah dan tercapainya kesejahteraan ekonomi masyarakat tentunya harus mendapat perhatian dari masyarakat Papua. Kesimbangan antara laju pembangunan dan peningkatan kualitas SDM menjadi agende prioritas pemerintaha daerah. Akselerasi yang seimbang antara percepatan pembangunan infrastruktur  dan SDM untuk mendorong tumbuhnya industrialiasasi di Papua. Ada enam syarat menurut Jan Timbergen yang harus dimiliki masyarakat yang berkeinginan untuk maju (1) menaruh perhatian besar dan menilai tinggi benda materi, (2) menilai tinggi teknologi, (3) berorentasi kemasa depan, (4) berani mengambil resiko, (5) memiliki jiwa usaha, (6) mampu bekerjasama dengan sesamanya secara dispilin dan bertanggung jawab. Jika keenam syarat itu menjadi ukuran, maka secara umum mentalitas masyarakat Papua dapat mendorong kearah kemajuan untuk membangkitkan keterpurukan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, diperlukan kerja keras dalam reorentasi dan revitalisasi nilai-nilai agar sistem nilai yang ada mampu mengarahkan mereka mencapai kemajuan sehingga mereka dapat menjadi tuan di rumahnya sendiri. Daya saing dalam SDM sangat diperlukan dalam mengisi peluang yang telah direaliasikan oleh Pemerintah dengan program infrastruktur. Daya saing aspek SDM sebagai kekuatan pengungkit pembangunan ekonomi suatu wilayah yang dapat terujud apabila terintegrasi semua elemen pendukungnya. Oleh karena itu, disemeniasi nilai-nilai yang berorentasi pada kemajuan dan penghargaan material yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengembalikan wajah Papua dalam mewujudkan masyarakat industri.