NERACA

Jakarta - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan Berbagai upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satu program prioritas dalam mendukung pemberian pembiayaan kepada sektor IKM dan diarahkan pada sektor usaha produktif lainnya seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam adalah kredit usaha rakyat (KUR).

"Penyaluran KUR sampai dengan Juli 2017 telah mencapai Rp. 52,2 T (47 persen dari target penyaluran KUR Rp. 110 Triliun) dan termasuk di dalamnya sektor industri pengolahan sebesar Rp. 3,30 Triliun (6 persen), merupakan kinerja yang patut kita apresiasi namun perlu terus kita tingkatkan. Dengan pencapaian tersebut, kami sampaikan apresiasi kepada Komite Kebijakan KUR dan bank-bank penyalur KUR yang meliputi Bank BUMN, Bank Swasta, Bank Pembangunan Daerah, serta koperasi dan perusahaan pembiayaan lainnya," ujar Airlangga saat acara Sarasehan Sinergi Pengembangan Pembinaan IKM di Jakarta, Senin (28/8).

Lebih lanjut Menperin mengatakan hal lain yang perlu dicermati adalah target peruntukan KUR pada sektor usaha produktif sebesar 40 persen. Hingga saat ini, penyerapan KUR untuk sektor produksi non-jasa mencapai 31.2 persen. Capaian tersebut meningkat dari kinerja Desember 2016 dengan porsi penyaluran KUR sektor produksi sebesar 22 persen.

"Tercatat bahwa penyebaran penyaluran KUR masih didominasi oleh beberapa provinsi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Sedangkan berdasarkan pulau, masih didominasi oleh Pulau Jawa (56 persen), diikuti Pulau Sumatera (19 persen) dan Pulau Sulawesi (10 persen). Porsi penyaluran KUR tersebut mencerminkan sebaran UMKM begitu juga IKM di seluruh Indonesia sehingga peningkatan pertumbuhan IKM di luar Pulau Jawa juga perlu menjadi perhatian kita bersama," tukasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Gati Wibawaningsih, penyaluran KUR pada Juli 2017 telah mencapai Rp. 52,2 Triliun atau 47% dari target penyaluran KUR Rp. 110 Triliun, termasuk di dalamnya sektor industri pengolahan (IKM) sebesar Rp. 3,30 Triliun (6%).

“Hal ini merupakan kinerja bersama yang patut kita apresiasi namun perlu terus kita tingkatkan. Dengan pencapaian tersebut, kami sampaikan apresiasi kepada Komite Kebijakan KUR dan bank-bank penyalur KUR yang meliputi Bank BUMN, Bank Swasta, Bank Pembangunan Daerah, serta koperasi dan perusahaan pembiayaan lainnya,” kata Dirjen IKM.

Industri Kecil dan Menengah saat ini merupakan salah satu sektor usaha penyangga ekonomi negara dan juga tulang punggung perekonomian khususnya di negara berkembang. Menurut data BPS yang diolah oleh Ditjen IKM, pada tahun 2016 jumlah unit usaha IKM mencapai 4,4juta unit dan menyerap tenaga kerja sebanyak 10,1 juta orang. IKM juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4.27 persen. Dengan kontribusi tersebut, IKM memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan berkontribusi  pada pengembangan sektor swasta yang dinamis.

Dalam kesempatan yang sama dilaksanakan juga Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Peningkatan Pembinaan dan Bimbingan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan. Nota Kesepahaman ini merupakan pembaruan dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang Peningkatan Pembinaan Pelatihan Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan yang ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2012 dan telah habis masa berlakunya pada tanggal 24 Mei 2017.

Nota Kesepahaman ini merupakan upaya bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Hukum dan HAM untuk menciptakan bibit wirausaha baru melalui pembinaan kemandirian. Warga binaan di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan diharapkan menjadi pelaku usaha yang kreatif sehingga siap berkompetisi dalam industri saat selesai menjalani masa pembinaan.

Sarasehan Sinergi Pengembangan Pembinaan IKM merupakan suatu forum yang bertujuan mengajak seluruh pihak yang terkait dalam pembiayaan IKM untuk mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi IKM, khususnya terkait akses IKM kepada pembiayaan yang masih terbatas. Acara ini menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Bank Negara Indonesia (BNI).