Tangerang Data 30 Perusahaan Tolak Proyek Jalan

NERACA

Tangerang - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, telah mendata terdapat sebanyak 30 perusahaan di wilayah ini yang menolak untuk proyek pelebaran jalan padahal untuk kepentingan publik.

"Kami sangat menyesalkan sikap pengusaha karena mematok harga relatif mahal," kata Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Pemkab Tangerang Dadan Darmawan di Tangerang, Senin (21/8).

Dadan mengatakan sejumlah perusahaan tersebut menolak nilai pergantian yang telah ditetapkan Tim Aparsial untuk dapat dimanfaatkan sebagai jalan umum.

Masalah itu terkait Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Pemkab Tangerang telah mengalokasikan dana sebesar Rp158 miliar untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Dana tersebut berasal dari APBD tahun 2017 dan telah disetujui DPRD setempat untuk pentingan publik seperti pendidikan, olahraga, kantor bersama maupun pelebaran jalan.

Namun pengadaan tanah tersebut hingga pekan pertama Agustus 2017 telah terelalisasi sekitar 42 persen. Sedangkan proyek pengadaan lahan itu mencakup sebanyak 24 kegiatan yang tersebar pada 19 kecamatan dari 29 kecamatan di wilayah ini.

Dia mengatakan proses negosiasi berjalan alot karena pengusaha tidak merelakan lahan miliknya untuk proyek pelebaran jalan."Ini merupakan salah satu penyebab pekerjaan pelebaran jalan terhenti pada bagian tertentu terutama untuk ruas Kedaton-Pasar Kemis," ujar dia.

Meski begitu, pihaknya berupaya untuk negosiasi dengan pengusaha supaya merelakan tanah demi kepentingan umum, padahal juga memudahkan lalu lintas angkutan dari dan ke pabrik atau sebaliknya. Menurut dia, bila proyek pelebaran jalan itu lancar, maka pengusaha juga dapat merasakan manfaat selain publik.

Dia menambahkan demi kelancaran pengadaan lahan diharapkan peran serta camat dan kepala desa untuk lebih aktif agar proyek itu berjalan sesuai rencana karena merupakan salah satu dari 25 program unggulan Pemkab Tangerang. Ant