KOTA SUKABUMI

Dana Pilkada Jadi Prioritas KUA-PPAS APBD Perubahan 2017

NERACA

Sukabumi - Pengalokasikan dana pilkada menjadi hal prioritas pada penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD) perubahan Kota Sukabumi tahun 2017.

Belum lama ini juga Pemkot Sukabumi sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) anggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2018 bersama KPU. Besaran dana yang dihibahkan dari APBD mencapai sekitar Rp15,2 miliar. Untuk dana hibah KPU besaranya Rp15 miliar lebih," kata Sekda Kota Sukabumi Hanafie Zain seusai rapat keputusan Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap KUAP-PPAS Perubahan 2017 di Gedung DPRD Kota Sukabumi, kemarin.

Dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2017 sudah disepakati bersama. Nantinya hasil kesepakatan itu akan dibuat dalam berita acara."Tadi (kemarin) kami (TPAD) diundang Banggar sebagai pengusul rancangan. Kami terima hasil rumusan Banggar yang dibuat dalam risalah rapat. Ini jadi dokumen resmi perencanaan. Jadi kalau ada pemeriksaan dari BPK dan KPK, kita sudah melakukannya. Baru nanti pengesahannya dilakukan Wali Kota dengan ketua DPRD," pungkasnya.

Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi menyebutkan penyampaian draft KUA-PPAS sudah memasuki tahap akhir. Artinya, sudah ada kesepakatan antara DPRD dan Pemkot Sukabumi."Ini amanat rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Ini artinya DPRD sudah sinergis dengan Pemkot Sukabumi," terang Yunus, .

Hanya saja, kata Yunus, DPRD sempat meminta tambahan waktu lantaran untuk pembahasan draft KUA-PPAS itu harus dilakukan mendetail. Dia pun membantah jika pembahasan KUA-PPAS sempat dead lock."Ini adalah amanat rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Kami tidak mempersulit. Hanya saja pengawasannya harus detail. Kita harus satu per satu membahasnya. Jadi perlu waktu cukup lama," tambah dia. Arya