GSBI Sukabumi Minta Pemerintah Cabut Perppu Ormas

GSBI Sukabumi Minta Pemerintah Cabut Perppu Ormas

NERACA

Sukabumi - Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Kabupaten Sukabumi bersama Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi massa dicabut.

Ketua DPC GBSI Kabupaten Sukabumi Dadeng Nazarudin menilai Perpu itu membatasi hak demokrasi rakyat untuk berorganisasi.“Sebagai bentuk penolakan atas Perppu ini, GBSI Kabupaten DPP GSBI serta KSPI, akan mendatangi gedung DPR RI dalam waktu dekat ini,” ujar Dadeng, Selasa (15/8).

Ia menyerukan agar seluruh anggota organisasi, aktif dan bersatu dengan seluruh rakyat guna menentang seluruh aturan dan kebijakan fasis pemerintahan Jokowi-JK yang menindas rakyat."Kami Perwakilan GSBl Kabupaten Sukabumi. Akan melakukan aksi dalam berbagai bentuk, guna menentang setiap kebijakan pemerintah yang anti rakyat,” katanya.

Sementara pengamat sosial lokal, Ari Igo Amos berpendapat organisasi buruh tidak perlu merasa cemas akan kehadira Perppu tersebut.“Sepanjang organisasi buruh tidak bertentangan dengan Perppu Ormas, saya rasa tak perlu kuatir. Tapi kalau dianggap mengganggu hak demokrasi, sebaiknya melakukan uji materil saja,” pandang Ari.

Ari berpendapat siapa saja berhak melakukan aksi dengan berbagai cara. Namun, sebut dia, kedewasaan dalam menyampaikan pendapat sebaiknya sesuai konstitusi yang berlaku.“Lebih baik mempelajari perppu itu dengan seksama. Jangan membuang energi. Toh saya rasa, Perppu ormas ini, semakin mengeratkan kesatuan berbangsa dan bertanah air berlandaskan Pancasila,” katanya. Ron

BERITA TERKAIT

ICW Minta Pemerintah Hindari Politisasi Dana Desa

ICW Minta Pemerintah Hindari Politisasi Dana Desa NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah melalui kementerian terkait berkoordinasi…

Apkasi Minta Impor Beras Dikaji Serius

Apkasi Minta Impor Beras Dikaji Serius NERACA Jakarta - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan sikap agar pemerintah pusat…

F-Hanura Minta Bambang Perbaiki Tata Kelola Legislasi

F-Hanura Minta Bambang Perbaiki Tata Kelola Legislasi NERACA Jakarta - Fraksi Partai Hanura DPR meminta Ketua DPR yang baru Bambang…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Bapenda Sumsel Fasilitasi Cek Kesehatan Gratis

Bapenda Sumsel Fasilitasi Cek Kesehatan Gratis NERACA Palembang - Unit Pelayanan Terpadu Badan Pendapatan Daerah (UPT Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan…

KOTA TANGERANG - Wali Kota Instruksikan RPJMD 2014-2018 Direalisasikan

KOTA TANGERANG Wali Kota Instruksikan RPJMD 2014-2018 Direalisasikan NERACA Tangerang - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menginstruksikan kepada setiap…

Retribusi Pajak Perizinan DPMPTSP Sukabumi Capai Rp2 Miliar - Sepanjang 2017

Retribusi Pajak Perizinan DPMPTSP Sukabumi Capai Rp2 Miliar Sepanjang 2017 NERACA  Sukabumi - Sepanjang tahun 2017, jumlah retribusi pajak perizinan…