GSBI Sukabumi Minta Pemerintah Cabut Perppu Ormas

GSBI Sukabumi Minta Pemerintah Cabut Perppu Ormas

NERACA

Sukabumi - Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Kabupaten Sukabumi bersama Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi massa dicabut.

Ketua DPC GBSI Kabupaten Sukabumi Dadeng Nazarudin menilai Perpu itu membatasi hak demokrasi rakyat untuk berorganisasi.“Sebagai bentuk penolakan atas Perppu ini, GBSI Kabupaten DPP GSBI serta KSPI, akan mendatangi gedung DPR RI dalam waktu dekat ini,” ujar Dadeng, Selasa (15/8).

Ia menyerukan agar seluruh anggota organisasi, aktif dan bersatu dengan seluruh rakyat guna menentang seluruh aturan dan kebijakan fasis pemerintahan Jokowi-JK yang menindas rakyat."Kami Perwakilan GSBl Kabupaten Sukabumi. Akan melakukan aksi dalam berbagai bentuk, guna menentang setiap kebijakan pemerintah yang anti rakyat,” katanya.

Sementara pengamat sosial lokal, Ari Igo Amos berpendapat organisasi buruh tidak perlu merasa cemas akan kehadira Perppu tersebut.“Sepanjang organisasi buruh tidak bertentangan dengan Perppu Ormas, saya rasa tak perlu kuatir. Tapi kalau dianggap mengganggu hak demokrasi, sebaiknya melakukan uji materil saja,” pandang Ari.

Ari berpendapat siapa saja berhak melakukan aksi dengan berbagai cara. Namun, sebut dia, kedewasaan dalam menyampaikan pendapat sebaiknya sesuai konstitusi yang berlaku.“Lebih baik mempelajari perppu itu dengan seksama. Jangan membuang energi. Toh saya rasa, Perppu ormas ini, semakin mengeratkan kesatuan berbangsa dan bertanah air berlandaskan Pancasila,” katanya. Ron

BERITA TERKAIT

Walikota Sukabumi Minta CSR Disalurkan pada Empat Bidang

Walikota Sukabumi Minta CSR Disalurkan pada Empat Bidang NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi M. Muraz meminta agar program Corporate Social…

Mengukir Harapan Baru: Upaya Serius Pemerintah Membangun Papua

  Oleh : Indah Rahmawati Salam, Mahasiswi IAIN Kendari   Harapan masyarakat Papua untuk menjadi lebih baik, lebih bermartabat, dan…

Marak Korupsi Akibat Tidak Paham Konstitusi - PEMERINTAH DIMINTA BATASI PENERBITAN IUP

Jakarta-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menilai pemahaman masyarakat Indonesia yang kurang terhadap konstitusi menjadi sebab praktik korupsi masih sering…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

50 Anggota BPSK Berbagai Daerah Ikuti Bimtek Dasar

50 Anggota BPSK Berbagai Daerah Ikuti Bimtek Dasar NERACA Jakarta - Sebanyak 50 orang anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)…

Pemprov Sumsel Kaji Potensi PAD 2018

Pemprov Sumsel Kaji Potensi PAD 2018 NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) melalui dinas terkait melakukan kajian…

Pemkot Bandung Pastikan Ketersediaan Pangan Aman

Pemkot Bandung Pastikan Ketersediaan Pangan Aman NERACA Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan ketersediaan pangan hingga akhir periode tahun…