Moratorium Hanya Kurangi 50% Pengiriman TKI/TKW

Senin, 16/01/2012

Sukabumi- Pemberlakuan moratorium tenaga kerja ke luar negeri, ternyata hanya mengurangi 50% atau sekitar 4.000 pengiriman tenaga kerja asal Sukabumi dari sekitar 8.000 Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebelum moratorium.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Inggrid MP Kansil, di Sukabumi, Sabtu (14/1).

Anggota Dewan dari daerah Pemilihan Sukabumi ini meminta pemerintah daerah, khususnya Pemkot Sukabumi dan Pemkab Sukabumi, mengoptimalkan potensi daerah, “ Banyaknya masyarakat memilih menjadi TKI, karena mereka masih tergiur dapat meraup uang banyak dari hasil bekerja di luar negeri. Hal ini bisa disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah,” tegasnya.

Apabila potensi daerah digali semaksimal mungkin, dengan memberikan peluang kepada rakyat melakukan usaha baik dari sektor riil maupun mikro, serta memberi kesempatan pada lapangan kerja yang tersedia, maka pengiriman tenaga kerja bias diminimalisasi. “Semua orang tahu. Wilayah Sukabumi memiliki potensi yang sangat banyak, dan tentu pula bisa meraup banyak tenaga kerja. Ini yang harus digarap secara serius,” ujar wanita yang digadang-gadang sebagai Bakal Calon (Balon) Walikota Sukabumi ini.

Dari data yang diterimanya, lanjut Inggrid, sedikitnya setiap tahun Kota dan Kabupaten Sukabumi mengirim 4.000 tenga kerja ke luar negeri. Padahal dari jumlah itu, tak sedikit mengalami kekurangberuntungan nasib.

“Masih sering terdengar TKI/TKW asal Sukabumi tak diketahui kabarnya. Bahkan banyak TKI/TKW yang dikabarkan disiksa oleh majikannya, dan kasus lainnya. Ini menandakan adanya program pemerintah dan koordinasi TKI belum berjalan sesuai aturan” tegas dia.

Isteri dari Menteri Koperasi dan UKM ini menilai, pemerintah masih kurang dalam melaksanakan sosialisasi tentang TKI. Penanganan TKI pun dinilainya masih buruk.

“Ketika terjadi masalah pada TKI, pemerintah lebih dominan menunggu bola. Sosialisasi untung rugi menjadi TKW saya rasa sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Memberi pemahaman dan pelatihan kan, merupakan tanggung jawab pemrintah” tukas dia. (ron/sep)