Pandeglang - Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, meminta para kepala desa/lurah yang memiliki tunggakan beras untuk masyarakat miskin (raskin) agar segera menyelesaikan kewajibannya itu.

"Kami minta kepala desa/lurah yang masih memiliki tunggakan Raskin segera membayarnya, supaya penyaluran ke depan bisa lancar," kata Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Kabupaten Pandeglang Yahya Gunawan di Pandeglang, Rabu.

Kepala desa/lurah, katanya, harus proaktif melakukan penagihan tunggakan raskin kepada warganya.

Menurut dia, bagi kepala desa/lurah yang tidak melunasi tunggalkan raskin, maka kemungkinan tahun ini tidak akan mendapat alokasi beras bersubsidi tersebut.

Staf teknis penyaluran raskin Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional Pandeglang-Lebak Didi Wandi menjelaskan, hingga awal Desember 2011 tunggakan raskin untuk wilayah Pandeglang mencapai Rp2,274 miliar.

Mengenai kuota raskin, menurut dia, sebanyak 22.917.240 kg untuk Kabupaten Pandeglang dan 27.216.720 kg bagi Kabupaten Lebak.

"Raskin tersebut diperuntukkan bagi rumah tangga sasaran (RTS) sebanyak 278.522 kepala keluarga (KK), yakni di Kabupaten Pandeglang 127.318 KK dan Lebak 151.204 KK," katanya.

Ia juga menjelaskan, hingga awal Desember 2011 raskin yang telah disalurkan bagi RTS di Kabupaten Pandeglang sebanyak 20.017.890 ton, dan sisa yang belum tersalurkan sebanyak 2.899.350 ton.

Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi, pada beberapa kesempatan menekankan agar penyaluran raskin benar-benar tepat sasaran, karena bantuan dari pemerintah itu untuk membantu masyarakat kurang mampu.

"Saya minta pelaksana penyaluran raskin benar-benar selektif, dan bantuan itu harus sampai pada pihak yang seharusnya menerima, dan jangan terjadi penyimpangan," katanya.

Kades Sayangkan

Sementara itu, para kepala desa di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menyayangkan aturan pembayaran di muka beras untuk masyarakat miskin (raskin).

"Kita menyayangkan adanya aturan pembayaran di muka untuk raskin, dan ini juga menjadi keluhan masyarakat," kata salah seorang kepala desa di Kecamatan Cibaliun, yang enggan disebutkan identitasnya ketika dikonfirmasi, Rabu.

Adanya aturan itu, katanya, telah mendorong berkurangnya penyaluran raskin pada masyarakat, karena banyak warga tidak memiliki uang untuk menebus beras bersubsidi tersebut.

Namun demikian, ia mengaku, terus berupaya agar penyaluran raskin di wilayahnya bisa berjalan lancar.

"Kita terus berupaya agar raskin bisa disalurkan, walapun memang sulit ketika masyarakat tidak bisa menyerahkan uang pembayaran. Tanpa ada pembayaran di muka raskin tidak bisa diambil," ujarnya.

Enong, warga Kampung Pasirbatung, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karangtanjung, juga mengeluhkan pembayaran raskin di muka tersebut.

"Saya sudah dua kali tidak menebus raskin, karena tak ada uang untuk membayarnya," katanya.

Sebelumnya, ia mengaku rutin menerima raskin setiap bulan, dan untuk pembayaran biasanya dilakukan ketika memiliki uang lebih dari sisa membeli kebutuhan sehari-hari.

"Kalau kita punya tunggakan, berupaya mengumpulkan uang untuk membayarkan. Untuk sengaja mengumpulkan guna membayar raskin sulit dilakukan," katanya.

Informasi dari Perum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Pandeglang-Lebak menyebutkan, hingga 5 Desember 2011 raskin untuk Kabupaten Pandeglang yang belum tersalurkan mencapai 2.899 ton.