NERACA

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan pihaknya terus mengkaji pelambatan kebijakan fiskal Amerika Serikat (AS ) dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut. "Kebijakan fiskal di AS agak mundur dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi AS cukup berpengaruh karena sebelumnya ada optimisme kebijakan fiskal akan cepat dan membantu pertumbuhan," kata Agus ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (21//7).

Selain itu, Dewan Gubernur BI juga mendiskusikan tantangan di AS terkait dengan suku bunga acuan AS (Fed Fund Rate) dan rencana normalisasi neracanya. "Di AS yang menjadi perhatian adalah FFR yang mempunyai neraca yang besar, sudah diumumkan akan dilakukan pengurangan neracanya, dan akan dikaji akan mulai kapan dan dampaknya pada stabilitas sistem keuangan di dunia," kata Agus.

Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Juli 2017 di Jakarta, Kamis (20/17) malam, memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) sebesar 4,75 persen. Sementara itu, suku bunga Deposit Facility tetap sebesar empat persen dan Lending Facility tetap sebesar 5,5 persen, berlaku efektif sejak 21 Juli 2017.

"Kami melakukan pembahasan terkait ekonomi global dan nasional, secara umum kami melihat bahwa ekonomi global masih sama seperti bulan lalu, pertumbuhan ekonomi dunia masih akan sama di kisaran 3,3 persen," kata Agus. Namun, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi dunia masih mungkin terjadi perubahan karena ekonomi di AS dan India diperkirakan pertumbuhan ekonominya menurun, sedangkan Eropa dan China membaik.

Disamping itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai jika kondisi likuiditas di Indonesia masih aman. Meski begitu terdapat beberapa hal yang masih berpotensi memyebabkan pengetatan likuiditas hingga diperlukan antisipasi sejak dini. Ketua Dewan Komisioner LPS, Halima Alamsyah mengatakan, arus dana masuk (inflow) ke Indonesia hingga awal Juli hampir menyamai pencapaian tahun lalu. Data Bank Indonesia (BI) mencatat capital inflow mencapai Rp117 triliun hingga 6 Juli 2017 sedangkan sepanjang 2016 jumlahnya Rp126 triliun.

"Artinya likuiditas bertambah hanya memang sifatnya jangka pendek karena lebih banyak yang di pasar modal, saham dan sebagainya. Tapi dari sisi fiskal yang perlu diperhatikan juga adalah target pajak yang tinggi, kalau enggak tercapai maka pasti dampak ke likuiditasnya akan ada kontraksi," ujarnya.

Meski begitu semua itu, kata Halim, tergantung waktu pemerintah akan menggunakan likuiditas dalam negeri untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan. Pasalnya saat bersamaan kebutuhan pengeluaran pemerintah yang tinggi, sementara bank juga butuh likuiditas untuk menggenjot ekspansi kreditnya. "Kalau semua ini berbarengan maka kemungkinan terjadinya outflows akan lebih tinggi. Tapi kalau pemerintah enggak ambil banyak dana dari dalam negeri tapi dari penerbitan surat utang luar negeri, maka ini akan ada tambahan terhadap likuiditas," jelas dia.

Sementara itu, di sisi lain industri perbankan juga masih menghadapi masalah rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang tinggi. Jika masalah ini tidak segera diatasi dampaknya akan mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya. "Beberapa bank sudah restrukturisasi, sudah mulai bergerak lagi. Bank mulai menyalurkan kredit tapi memang enggak terlalu kencang, tapi mereka dipaksa stakeholder untuk mencapai target. Tapi kalau yang minta (kredit) enggak ada susah juga," pungkasnya.