BIN Deteksi Dini Adanya Kartel - Bisnis Perikanan

Badan Intelijen Negara (BIN) menjelaskan tengah melakukan upaya deteksi dini adanya dugaan kartel yang terjadi di sektor bisnis perikanan yang sudah menyebabkan terganggunya keamanan.

Deputi VI Bidang Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan Salya melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu, menyatakan pernyataan dari Kepala BIN Budi Gunawan (BG) merupakan hasil deteksi dini BIN terkait kartel perikanan. "Statement beliau (Kepala BIN), merupakan hasil deteksi dini dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, mari menjadi bagian dari solusi, jangan bagian dari masalah. Kita harus jadi satu menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ada yang jadi korban. Baik nelayan maupun pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BIN Budi Gunawan (BG) menyatakan ada kekuatan kartel yang ingin menyingkirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dari posisi menteri. Bahkan, BG menyebut salah satu serangan balik terhadap Susi adalah dengan demo-demo nelayan beberapa waktu lalu.

Namun, Sundawan menjelaskan bahwa kartel yang disebut bukanlah asosiasi nelayan dan pengusaha di bidang perikanan. Ia menilai Menteri KKP Susi merupakan bagian dari pemerintah sehingga ia menilai wajar pernyataan BG. Sundawan menyatakan, BIN selama ini terus memantau aspek keamanan di bidang perikanan. Berdasarkan pantauan BIN, saat ini mulai ada gerakan tertentu yang berpotensi membuat situasi keamanan tidak kondusif.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara Ono Surono, menjelaskan bahwa kartel yang dimaksud BG bukanlah para nelayan yang kemarin melakukan aksi demonstrasi di Istana Negara. "Intinya kami lega, karena yang dimaksudkan bukan kami-kami ini dan bukan nelayan dan bukan stakeholder, pengusaha tapi kekuatan-kekuatan lain," katanya.

Ono mengatakan, pernyataan BG tentang kekuatan kartel yang ingin mengganti Susi membuat mereka resah. Karena, mereka merasa bergerak di bidang perikanan. "Tentunya kita juga ingin mengetahui siapa kartel itu dan perannya. Karena memang isu-su terkait dengan kelautan dan perikanan ini bukan hanya kemarin tapi sudah hampir 3 tahun semenjak Susi menjabat," ujarnya.

Pada saat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengaku bersyukur kesalahpahaman sudah diselesaikan. Dia menyatakan hanya menjadi perantara soal permasalahan ini. "Kita sudah menjembatani nelayan-nelayan, seluruh stakeholder yang sempat berpikir apa maksud dari pernyataan Kepala BIN dan sudah saling mengklarifikasi masing-masing," tuturnya.

Menurutnya, langkah ini dilakukan agar tidak ada kesan nelayan dan para stakeholder perikanan justru yang dianggap sebagai mafia. Padahal, kelompok nelayan seharusnya dilayani dan dilindungi pemerintah agar bisa sama-sama membesarkan perikanan nasional untuk mewujudkan visi misi kemaritiman Presiden Joko Widodo.

BERITA TERKAIT

Pemkab Sukabumi Berdayakan Nelayan Melalui Usaha Perikanan

Pemkab Sukabumi Berdayakan Nelayan Melalui Usaha Perikanan NERACA Sukabumi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat, mendorong pemberdayaan nelayan di…

Ulah Permainan Kartel?

Kenaikan harga beras medium belakangan ini hingga melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, ternyata banyak menimbulkan pertanyaan dari…

Pengamat: Penenggelaman Kapal Asing Sesuai UU Perikanan

Pengamat: Penenggelaman Kapal Asing Sesuai UU Perikanan NERACA Jakarta - Pengamat hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menyatakan langkah penenggelaman…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Harga Minyak Dunia Melambung Tinggi

  NERACA   Jakarta - Harga minyak dunia melayang di dekat level tertinggi tiga tahun di 70 dolar AS per…

Meningkatnya Pertumbuhan Konsumsi Di Luar Rumah

      NERACA   Jakarta - Perusahaan riset Kantar Worldpanel Indonesia memonitor pola belanja konsumen untuk produk makanan dan…

Bisnis Game yang Mulai Berubah ke Mobile - Audition AyoDance Mobile

    NERACA   Jakarta – Industri game di Indonesia tengah mengalami perubahan yang signifikan. Jika sebelumnya, game berbasis Personal…