BIN Deteksi Dini Adanya Kartel - Bisnis Perikanan

Badan Intelijen Negara (BIN) menjelaskan tengah melakukan upaya deteksi dini adanya dugaan kartel yang terjadi di sektor bisnis perikanan yang sudah menyebabkan terganggunya keamanan.

Deputi VI Bidang Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan Salya melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu, menyatakan pernyataan dari Kepala BIN Budi Gunawan (BG) merupakan hasil deteksi dini BIN terkait kartel perikanan. "Statement beliau (Kepala BIN), merupakan hasil deteksi dini dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, mari menjadi bagian dari solusi, jangan bagian dari masalah. Kita harus jadi satu menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ada yang jadi korban. Baik nelayan maupun pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BIN Budi Gunawan (BG) menyatakan ada kekuatan kartel yang ingin menyingkirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dari posisi menteri. Bahkan, BG menyebut salah satu serangan balik terhadap Susi adalah dengan demo-demo nelayan beberapa waktu lalu.

Namun, Sundawan menjelaskan bahwa kartel yang disebut bukanlah asosiasi nelayan dan pengusaha di bidang perikanan. Ia menilai Menteri KKP Susi merupakan bagian dari pemerintah sehingga ia menilai wajar pernyataan BG. Sundawan menyatakan, BIN selama ini terus memantau aspek keamanan di bidang perikanan. Berdasarkan pantauan BIN, saat ini mulai ada gerakan tertentu yang berpotensi membuat situasi keamanan tidak kondusif.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara Ono Surono, menjelaskan bahwa kartel yang dimaksud BG bukanlah para nelayan yang kemarin melakukan aksi demonstrasi di Istana Negara. "Intinya kami lega, karena yang dimaksudkan bukan kami-kami ini dan bukan nelayan dan bukan stakeholder, pengusaha tapi kekuatan-kekuatan lain," katanya.

Ono mengatakan, pernyataan BG tentang kekuatan kartel yang ingin mengganti Susi membuat mereka resah. Karena, mereka merasa bergerak di bidang perikanan. "Tentunya kita juga ingin mengetahui siapa kartel itu dan perannya. Karena memang isu-su terkait dengan kelautan dan perikanan ini bukan hanya kemarin tapi sudah hampir 3 tahun semenjak Susi menjabat," ujarnya.

Pada saat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengaku bersyukur kesalahpahaman sudah diselesaikan. Dia menyatakan hanya menjadi perantara soal permasalahan ini. "Kita sudah menjembatani nelayan-nelayan, seluruh stakeholder yang sempat berpikir apa maksud dari pernyataan Kepala BIN dan sudah saling mengklarifikasi masing-masing," tuturnya.

Menurutnya, langkah ini dilakukan agar tidak ada kesan nelayan dan para stakeholder perikanan justru yang dianggap sebagai mafia. Padahal, kelompok nelayan seharusnya dilayani dan dilindungi pemerintah agar bisa sama-sama membesarkan perikanan nasional untuk mewujudkan visi misi kemaritiman Presiden Joko Widodo.

BERITA TERKAIT

Sektor Perikanan Sumsel Didorong Berdaya Saing

Sektor Perikanan Sumsel Didorong Berdaya Saing NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendorong sektor perikanan agar memiliki keunggulan…

Kesadaran Hidup Bersih dan Sehat Dibangun Sejak Dini - Coca Coba Bantu Akses Air Bersih

Dalam rangka mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah, Coca-Cola Foundation Indonesia (CCFI) bersama Yayasan FIELD bekerjasama memberikan…

Tips Bisnis Fashion Di Bulan Puasa dan Lebaran

Bulan Ramadan menjadi salah satu bidikan untuk mendulang untung bagi pengusaha fashion . Pada bulan puasa tersebut, hampir semua umat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu : Aturan Tarif Pajak UMKM Segera Diterbitkan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang…

Kahmi Ikut Mengatasi Ketimpangan

  NERACA   Jakarta - Korps Alumni HMI (KAHMI) menegaskan untuk berjuang bagi ketimpangan kehidupan manusia di muka bumi. Tidak…

UniPin Ekspansi Ke Filipina

      NERACA   Jakarta - Voucher Game Online UniPin akan melakukan ekspansi bisnis-nya ke negara di kawasan Asia…