BIN Deteksi Dini Adanya Kartel - Bisnis Perikanan

Badan Intelijen Negara (BIN) menjelaskan tengah melakukan upaya deteksi dini adanya dugaan kartel yang terjadi di sektor bisnis perikanan yang sudah menyebabkan terganggunya keamanan.

Deputi VI Bidang Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan Salya melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu, menyatakan pernyataan dari Kepala BIN Budi Gunawan (BG) merupakan hasil deteksi dini BIN terkait kartel perikanan. "Statement beliau (Kepala BIN), merupakan hasil deteksi dini dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, mari menjadi bagian dari solusi, jangan bagian dari masalah. Kita harus jadi satu menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ada yang jadi korban. Baik nelayan maupun pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BIN Budi Gunawan (BG) menyatakan ada kekuatan kartel yang ingin menyingkirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dari posisi menteri. Bahkan, BG menyebut salah satu serangan balik terhadap Susi adalah dengan demo-demo nelayan beberapa waktu lalu.

Namun, Sundawan menjelaskan bahwa kartel yang disebut bukanlah asosiasi nelayan dan pengusaha di bidang perikanan. Ia menilai Menteri KKP Susi merupakan bagian dari pemerintah sehingga ia menilai wajar pernyataan BG. Sundawan menyatakan, BIN selama ini terus memantau aspek keamanan di bidang perikanan. Berdasarkan pantauan BIN, saat ini mulai ada gerakan tertentu yang berpotensi membuat situasi keamanan tidak kondusif.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara Ono Surono, menjelaskan bahwa kartel yang dimaksud BG bukanlah para nelayan yang kemarin melakukan aksi demonstrasi di Istana Negara. "Intinya kami lega, karena yang dimaksudkan bukan kami-kami ini dan bukan nelayan dan bukan stakeholder, pengusaha tapi kekuatan-kekuatan lain," katanya.

Ono mengatakan, pernyataan BG tentang kekuatan kartel yang ingin mengganti Susi membuat mereka resah. Karena, mereka merasa bergerak di bidang perikanan. "Tentunya kita juga ingin mengetahui siapa kartel itu dan perannya. Karena memang isu-su terkait dengan kelautan dan perikanan ini bukan hanya kemarin tapi sudah hampir 3 tahun semenjak Susi menjabat," ujarnya.

Pada saat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengaku bersyukur kesalahpahaman sudah diselesaikan. Dia menyatakan hanya menjadi perantara soal permasalahan ini. "Kita sudah menjembatani nelayan-nelayan, seluruh stakeholder yang sempat berpikir apa maksud dari pernyataan Kepala BIN dan sudah saling mengklarifikasi masing-masing," tuturnya.

Menurutnya, langkah ini dilakukan agar tidak ada kesan nelayan dan para stakeholder perikanan justru yang dianggap sebagai mafia. Padahal, kelompok nelayan seharusnya dilayani dan dilindungi pemerintah agar bisa sama-sama membesarkan perikanan nasional untuk mewujudkan visi misi kemaritiman Presiden Joko Widodo.

BERITA TERKAIT

Geliat Bisnis Bank Mayora di Pasar UMKM - Manfaatkan Jaringan Distributor

NERACA Jakarta – Kuatnya brand Mayora sebagai salah satu produsen makanan dan minuman terbesar di Indonesia, menjadikan Bank Mayora begitu…

Penjualan RIMO Melesat Tajam Hingga 27 Kali - Banting Stir Bisnis Properti

NERACA Jakarta - Sejak beralih ke bisnis properti, penjualan PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO) melonjak drastis. Perusahaan yang sahamnya…

Wom Finance Tak Gentar dengan Ketatnya Bisnis Pembiayaan

Wom Finance Tak Gentar dengan Ketatnya Bisnis Pembiayaan NERACA Jakarta – PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Perseroan) melaksanakan kegiatan Public…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Shinta Bubu : 6 Juta UMKM akan Go Digital di 2020

NERACA Jakarta - Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun bahkan berpotensi menjadi ekonomi digital…

Menhub Sangkal Jual Aset Infrastruktur Negara

    NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyangkal bahwa kerja sama infrastruktur transportasi dengan pihak swasta…

Kemenkeu Dapat Pinjaman Rp15,2 triliun - Kerjasama dengan JICA

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangani dua naskah perjanjiian pinjaman…