Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menyatakan Indonesia mengalami krisis dosen karena berbagai persoalan yang dihadapi. "Kita mengalami berbagai persoalan dosen seperti masih banyaknya dosen yang sarjana, kemudian jumlah doktor dan guru besar yang masih kurang dari batas minimal," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti, Ali Ghufron Mukhti.

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen, sejak 10 tahun disahkan, seharusnya tidak ada lagi dosen yang berpendidikan sarjana atau minimal pascasarjana. Namun kenyataannya, jumlah dosen yang masih sarjana masih mencapai 34.393 dosen. Sementara dosen yang berpendidikan doktor juga masih sekitar 25.000 orang padahal paling tidak jumlah doktor sebanyak 30.000. "Jumlah guru besar juga masih sedikit, hanya 6.000 orang. Idealnya 22.000 guru besar," papar dia.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya berupaya untuk mengatasi persoalan tersebut dengan melakukan berbagai langkah yakni mempercepat proses pengurusan guru besar yang sebelumnya membutuhkan waktu dua tahun, menjadi dua bulan saja. Kemudian memberikan beberapa beasiswa untuk mengatasi persoalan pendidikan dosen. Kemristekdikti meluncurkan tiga beasiswa yang diperuntukkan bagi para dosen.

Sebanyak tiga beasiswa yang diluncurkan, yakni Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN), Beasiswa Afirmasi untuk Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB), dan Beasiswa Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU). Adapun kuota yang diberikan, yakni 1.000 penerima untuk BPP-DN, 150 penerima beasiswa Afirmasi PTNB, dan 250 beasiswa PMDSU.

Disamping itu, Kemenristekdikti juga meluncurkan beasiswa dalam negeri yang diperuntukkan bagi para dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sebanyak dua beasiswa yang diluncurkan yakni Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) dan Beasiswa Afirmasi untuk Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB). "Pendaftarannya akan dibuka pada 5 Juni sampai dengan 30 Juni 2017," ujar Ali Ghufron.

Kuota yang diberikan yakni 1.000 penerima untuk BPP-DN dan 150 penerima beasiswa Afirmasi PTNB. BPP-DN diperuntukkan bagi dosen yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor. Kemristekdikti juga meluncurkan beasiswa afirmasi diperuntukkan bagi dosen tetap pada PTNB yang telah memiliki NIDN atau NUPN dan dosen dan belum memiliki NIDN di lingkungan Kemristekdikti. "Beasiswa ini diperuntukkan untuk beasiswa magister (S2). Durasi beasiswa ini selama empat semester."

Tujuan pemberian beasiswa (BPP-DN) dan Afirmasi PTNB untuk meningkatkan kualitas dosen. Saat ini, Indonesia mengalami berbagai persoalan dosen seperti masih banyaknya dosen yang sarjana, kemudian jumlah doktor dan guru besar yang masih kurang dari batas minimal. Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen, sejak 10 tahun sejak disahkan maka tidak ada lagi dosen yang berpendidikan sarjana atau minimal pascasarjana. Namun kenyataannya, jumlah dosen yang masih sarjana masih mencapai 34.393 dosen.

Sementara, dosen yang berpendidikan doktor juga masih sekitar 25.000 orang padahal paling tidak jumlah doktor sebanyak 30.000. Jumlah guru besar juga masih sedikit, hanya 6.000 orang. Idealnya 22.000 guru besar. Selain itu, Kemristekdikti juga meluncurkan beasiswa Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) yang diperuntukkan bagi lulusan sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang doktor dengan masa pendidikan selama empat tahun.

Pada program ini, sarjana unggul tersebut dituntut menghasilkan minimal dua publikasi hasil riset di jurnal internasional. "Fasilitas pendanaan beasiswa PMDSU berupa hibah penelitian untuk mahasiswa sebesar Rp50-60 juta per tahun dan mendapat bimbingan penulisan publikasi ke luar negeri. Bagi promotor, mereka akan difasilitasi kerjasama SAME PMDSU ke perguruan tinggi atau lembaga luar negeri," jelas dia. Tak hanya itu, tersedia juga beasiswa dosen ke luar negeri, yakni dilakukan melalui skema Dikti Funded Fulbright ke Amerika Serikat (AS) untuk 50 penerima, OeAD dengan Austria untuk 10 penerima, dan Newton Fund dengan Inggris untuk delapan penerima.