NERACA

Bandung – Indonesia dengan hamparan wilayah yang luas di seluruh nusantara memberikan suatu tantangan bagi para pelaku di industri infrastruktur dalam menjangkau dan memeratakan pembangunan. Salah satunya dihadapi oleh pelaku industri jaringan telekomunikasi dalam menggelar fasilitas yang sedianya diperuntukkan bagi masyarakat luas.

Pemerintah dengan rencana pembangunan pita lebar (broadband) Indonesia tahun 2014-2019, bertujuan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia, menjadi parameter bagi para anggota APJATEL untuk turut serta memberikan kontribusi terbaik dalam rencana ini. Namun, beragamnya peraturan di berbagai daerah, memberikan sebuah tantangan baru yang harus dijembatani oleh APJATEL.

Selaras dengan komitmennya untuk terus mendukung pemerataan adopsi TIK di Indonesia, FiberStar turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Open Policy Meeting dan Rakernas APJATEL 2017 yang diadakan di Bandung. Rakernas kali ini memiliki tema “Peran Apjatel dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan program Pita Lebar Indonesia dan Smart City” dengan salah satu agenda pembahasan tentang penataan regulasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur broadband yang rencananya akan rampung pada tahun 2019.

Ahmad M. Ramli, Dirjen Penyelenggaraan Pos & Informatika (PPI) turut hadir dalam acara ini dan mengatakan, “Event seperti ini penting, sebagai suatu sarana komunikasi timbal balik antara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam APJATEL, para stakeholder dan pemerintah untuk mensosialisasikan policy-policy dari pemerintah.”

Dia juga mengungkapkan harapannya mengenai  perkembangan Bandung menjadi Smart City akan lebih optimal dan menjadi percontohan untuk kota lain, apalagi dengan adanya dukungan jaringan broadband fiber optik, yang merupakan suatu keharusan bagi terciptanya Smart City.

“Belum terwujudnya persamaan visi dan misi di antara seluruh pemangku kepentingan di bidang telekomunikasi menjadi pekerjaan yang harus dilakukan sesegera mungkin terkait pembangunan ini,” ungkap Lukman Adjam selaku Ketua APJATEL.

Selain itu, Rakernas ini juga membahas mengenai adanya regulasi yang beragam dari tiap pemerintah daerah terkait prosedur perizinan pemasangan infrastruktur telekomunikasi pada bagian ruang manfaat jalan (rumaja), sehingga kondisi ini kurang menguntungkan bagi para Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam proses pembangunan jaringan kabel fiber optiknya.

Thomas Dragono, Commerce Director PT Mega Akses Persada (FiberStar) mengatakan, peran APJATEL sebagai wadah untuk menjembatani antara regulator dan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan menyuarakan aspirasi seluruh anggota sangat krusial untuk dapat akselerasi program pembangunan pita lebar dari pemerintah. “Sehingga kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat meningkat dengan adanya pemerataan broadband ini,” katanya.

Sementara itu, sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendukung langkah pemerintah untuk meningkatkan konsumsi bandwidth per kapita yang diharapkan juga dapat mengembangkan sektor teknologi informasi di Tanah Air.

Ketua Umum APJII Jamalul Izza dalam rilis di Jakarta, disalin dari Antara, mengimbau semua pemangku kepentingan dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi agar memperhatikan pengembangan ketersediaan bandwidth disertai kecepatan aksesnya.

Bandwidth itu sendiri merupakan lebar cakupan konsumsi transfer data yang kerap dihitung dalam satuan bit per detik, sehingga bandwidth juga dapat dimaknakan kapasitas maksimum suatu jalur komunikasi dalam mentransfer data.

Menurut Jamalul Izza, selain tingkat konsumsi data di masyarakat, kecepatan akses data juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan berbagai pihak terkait. "Kita harus perhatikan berapa akses dan kecepatan yang harus dikembangkan, karena nantinya rakyat akan memakai mobilitas itu," kata Ketua Umum APJII.

Jamal juga menyoroti penggunaan bandwith dari sisi konten yang makin didominasi konten lokal yang dinilai semakin berkembang ketimbang internasional.

Ketua Umum APJII Jamalul Izza mengungkapkan beberapa program kerja lembaganya pada tahun 2017 ini antara lain akan melakukan survey penetrasi internet, dan beberapa program berlabel internet bersama (bersih, aktif dan aman). Mulai 2018 APJII akan memperluas keanggotaan setelah ditunjuk sebagai pengelola internet protocol (IP).