Oleh: Muhammad Razi Rahman 

Ketersediaan dan tingkat harga pangan ketika menjelang dan saat bulan puasa merupakan isu tahunan yang terus menerus disadari keberadaannya, tetapi bukan berarti bahwa kewaspadaan terhadap isu tersebut dapat dilonggarkan.

Apalagi, jika diingat bahwa setiap tahun pula sebagian masyarakat kerap berkerut kening dalam melihat sejumlah komoditas yang tiba-tiba saja bisa melambung harganya ketika datangnya bulan suci Ramadhan.

Untuk itu, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menghendaki pemerintah agar meningkatkan target penanganan pangan menjelang bulan puasa hingga lebaran karena masih banyak yang mesti dibenahi.

"Bukan hanya stabilisasi stok pangan, namun juga perlu adanya kestabilan harga di mana selama ini baik harga-harga terutama pangan selalu mengalami lonjakan," kata Andi Akmal Pasluddin.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, target pemerintah dinilai baru pada tataran memberikan kecukupan akan ketersediaan pangan pada momen strategis tiap tahun pada bulan puasa.

Akmal mengatakan Komisi IV DPR senantiasa mengingatkan kepada pemerintah untuk berupaya keras pada stabilisasi harga pangan, baik di tingkat pusat hingga ke daerah.

"Banyak daerah besar seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar dan kota besar lainnya menyatakan kesiapan menghadapi stabilisasi stok pangan. Bahkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menyatakan kesiapannya," tuturnya.

Namun, ujar dia, tidak ada satupun pernyataan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang menyatakan siap menjamin harga yang sama ketika puasa dan Lebaran seperti pada bulan-bulan lain. Padahal, Akmal juga mengingatkan bahwa inflasi sangat rentan pada komoditas pangan.

Diversifikasi Pangan

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo merekomendasikan diversifikasi pangan sebagai jawaban utama yang perlu diterapkan dengan sungguh-sungguh dalam mengatasi ketersediaan pangan yang memadai dan berkesinambungan di dalam negeri, seperti dalam menghadapi bulan puasa.

Untuk itu, ujar politisi Partai Gerindra tersebut, diharapkan berbagai pihak terkait dalam membangkitkan semangat pertanian Indonesia yang inklusif dari seluruh kalangan.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengingatkan bahwa untuk mengatasi berbagai persoalan terkait pangan sebenarnya telah diatur oleh UU No 18/2012 tentang Pangan.

"Hal yang substantif dalam Undang-Undang itu adalah bagaimana pangan sampai kepada tingkat individu sebagai hak azasi manusia, secara cukup, bergizi seimbang dan beragam," kata politisi Partai Demokrat tersebut.

Herman mengingatkan, merupakan suatu keniscayaan ketika jumlah penduduk semakin tinggi maka kebutuhan konsumsi juga meningkat, tetapi ketersediaan lahan terbatas.

"Hal ini sangat situasional, sampai berapa produktivitas dapat dicapat melalui intensifikasi, sampai kapan peningkatan produktifitas dapat mendukung terhadap setiap peningkatan konsumsi rata-rata masyarakat Indonesia," katanya.

Dia mengemukakan, dengan kondisi lahan yang semakin sempit maka ekstensifikasi juga akan semakin sulit dalam mencari lahan untuk pengembangan terhadap peningkatan utamanya terhadap tanaman pangan yang berbasis beras.

Untuk itu, ia menyatakan program diversifikasi diharapkan dapat mengangkat kearifan lokal sehingga juga meningkatkan kompetensi lokal dalam menyediakan pangan yang cukup dan memenuhi unsur karbohidrat.

"Kita akan tetap survive dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya semakin meningkat dan jumlah konsumsinya juga meningkat, sehingga dengan kemampuan lokal inilah ketergantungan terhadap beras secara nasional juga akan berkurang," katanya.

Longgarkan restriksi

Masih terkait dengan memenuhi kebutuhan pangan, lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan pemerintah melonggarkan sejumlah restriksi impor pangan dalam rangka menurunkan tingkat harga sehingga menguntungkan konsumen nasional.

"Jika memang harga barang-barang seperti beras dan gula lebih murah yang impor, maka seyogyanya pemerintah melonggarkan restriksinya agar barang-barang tersebut bisa masuk ke Indonesia dengan lebih mudah," kata peneliti CIPS bidang perdagangan, Hizkia Respatiadi dalam pernyataan menyambut Hari Konsumen Nasional di Jakarta, Kamis (20/4).

Sementara itu, sejumlah pemda seperti Pemprov DKI Jakarta juga telah mulai mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi lonjakan harga pangan maupun kebutuhan pokok menjelang puasa Ramadan serta Lebaran.

"Untuk stabilisasi harga, saya sudah minta kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) supaya segera melakukan antisipasi. Jangan sampai ada lonjakan harga pangan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu.

Guna mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga kedelai, dia menuturkan pihaknya pun akan melakukan koordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Perdagangan.

Di Jawa Timur, Kepala Bulog Divre Jatim Usep Karyana meminta masyarakat setempat tidak usah khawatir harga pangan jelang bulan puasa dan Lebaran 2017 karena pihaknya sudah melakukan beberapa langkah antisipasi stabilisasi harga.

"Untuk mengantisipasi persiapan Ramadan dan Idul Fitri 1438 Hijriah, kami telah mengoptimalkan berbagai program stabilisasi, seperti optimalisasi rastra, pasar murah, dan berbagai program kerja sama dengan lembaga agama," kata Usep di Surabaya, Senin (15/5).

Pada tanggal 17 Mei 2017, pihaknya juga akan membuat gerakan bersama stabilisasi pangan yang bekerja sama dengan madarasah dan berbagai lembaga terkait. Kegiatan ini bertujuan agar stabilisasi harga jelang bulan puasa tetap terjaga.

Maksimalkan RPK

Di berbagai daerah pula, Perum Bulog juga telah melakukan langkah strategis dalam memaksimakan peran Rumah Pangan Kita (RPK) dalam rangka meminimalkan potensi inflasi di daerah-daerah.

"Menjelang bulan puasa hingga lebaran, permintaan sembako di pasaran terkadang meningkat sehingga memicu kenaikan inflasi. Dengan peran RPK yang menyiapkan sembako maka dapat menekan inflasi," kata Kepala Divre Bulog Sultra, La Ode Amiaya Kamaluddin di Kendari, Selasa (25/4).

Ia mengatakan, "rumah pangan kita" (RPK) milik Bulog ini akan menyediakan berbagai macam komoditas utama bahan pokok selama Ramadan dengan harga lebih terjangkau jika dibandingkan dengan harga yang ada di pasaran.

Sedangkan sejumlah pemda seperti Pemprov Jambi bersama Kepolisian Daerah Jambi dan instansi terkait juga dilaporkan akan membentuk Satuan Tugas Pangan sebagai upaya mengantisipasi gejolak harga sembako terutama pada bulan puasa dan Lebaran tahun 2017.

Gubernur Jambi Zumi Zola menjelaskan Satgas yang dibentuk nantinya akan bertugas untuk memantau dan memonitor gejolak-gejolak harga sembako yang terjadi di Jambi serta mengirimkan laporannya secara berkala setiap minggunya.

Satgas juga diharapkan terbentuk di tiap kabupaten/kota.

Menurut Zumi Zola, jika ada harga komoditas yang tidak bisa dikontrol atau yang sering naik akan cepat dilaporkan dan minta dukungan ke kementerian.

Koordinasi Pengawasan

Sebelumnya, tiga menteri yaitu Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga berkoordinasi menjaga ketersediaan pangan menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Dengan berkoordinasi erat tersebut, maka diharapkan pula isu ketersediaan serta tingkat harga pangan juga diharapkan tidak akan menjadi isu yang disorot dengan hebat di tengah masyarakat.

Tidak hanya koordinasi terkait ketersediaan pangan, Anggota Komisi IX DPR Ahmad Zainuddin juga mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk benar-benar meningkatkan peran pengawasannya menjelang dan selama bulan suci Ramadhan.

"Mengingat meningkatnya produksi makanan dan jajanan di bulan Ramadhan, BPOM juga harus meningkatkan pengawasan makanan dan minuman yang aman dan sehat," kata Ahmad Zainuddin.

Menurut dia, selama Ramadhan biasanya restoran kerap menggelar berbagai bentuk promosi dalam rangka untuk menarik para konsumen.

Selain itu, ia juga menuturkan banyak pula warga yang berinisiatif menjual jajanan ringan meski sebatas untuk berbuka puasa ataupun untuk santapan sahur.

"Padahal di bulan-bulan lain mereka tidak pernah berjualan. Bazar-bazar jajanan dan makanan jadi marak dan menjamur. Ini harus menjadi perhatian BPOM," tuturnya.

Ahmad Zainuddin juga mengingatkan warga agar selektif dalam mengonsumsi makanan selama Ramadhan agar kondisi jasmani dan rohaninya juga tetap terjaga sehat. (Ant.)