IPO BUMN Harus Sehat dan Bebas Intervensi

PRESIDEN SBY INGIN BUMN KREDIBEL

Selasa, 03/01/2012

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan akan mengupayakan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang bagus untuk segera melantai di pasar modal Indonesia melalui penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada tahun ini. Untuk itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri BUMN Dahlan Iskan, harus bersinergi supaya dapat mendorong IPO BUMN lebih kredibel.

NERACA

"Saya dengar tahun depan minimal tiga yang IPO, tapi kalau Pak Dahlan itu, tiga tiba-tiba bisa sampai lima (perusahaan BUMN yang IPO)," tutur SBY, usai membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 di Jakarta, Senin (2/1). Berdasarkan informasi yang dihimpun Neraca, ada tiga BUMN yaitu induk usaha (holding) BUMN perkebunan, PT Semen Baturaja dan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, yang siap melantai pada 2012.

Selain itu, Presiden meminta pelaku pasar modal, termasuk regulator pasar modal Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), agar dapat menjaga dan meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia. SBY menilai seluruh pelaku pasar modal telah bekerja maksimal sehingga kinerja pasar modal Indonesia semakin meningkat, kuat, serta kredibel.

Menanggapi hal ini, Lektor Kepala Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Pancasila, Dr. Agus S. Irfani menjelaskan, jika ingin IPO BUMN terlaksana dengan baik maka penjamin emisi (underwriter) juga harus di seleksi dengan baik pula. Pasalnya, berkaca pada IPO Garuda Indonesia (GIAA) Februari 2011 lalu, ketiga underwriter BUMN, yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Securities, dan PT Bahana Sekuritas, harus menanggung beban besar dengan membeli kembali saham perusahaan penerbangan plat merah itu.

“Sampai sekarang, Garuda masih merugi. IPO mereka gagal jadi tiga underwriter harus nanggung beban. Padahal sudah jelas. Satu tahun sebelum IPO, Garuda masih merugi,” ujar Agus kepada Neraca, Senin (2/1). Hal ini, lanjut dia, karena dalam UU Pasar Modal No.8/1995 disebutkan bahwa underwriter harus berpedoman pada full commitment.

Artinya, jika perusahaan merugi akibat IPO, maka underwriter harus menanggung beban, yaitu dengan membeli saham yang tidak terbeli. “Ini tentu berbeda di luar negeri yang menerapkan best effort, kalau tidak sukses terjual tidak apa-apa, yang penting sudah berusaha. Jadi tidak menanggung beban penuh,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Agus menyarankan agar IPO BUMN tahun depan tidak hanya underwriter plat merah tetapi juga underwriter swasta, baik lokal maupun asing. Selain itu, harus diperhatikan pula bahwa perusahaan BUMN yang ingin IPO harus sehat dan memiliki kapitalisasi pasar besar. Tujuannya untuk menggaet investor asing lebih besar lagi.

“Meski begitu harus di seleksi juga. Investor asing yang kita mau adalah yang sifatnya jangka panjang (investasi), bukan profit taking atau jangka pendek. Investor jangka pendek yang membuat pasar cenderung volatile (tidak stabil). Sedangkan, investasi jangka panjang bisa meredam volatile. Jika dana asing tersebut ikut memperkuat nilai IPO maka dana itu akan dapat tertahan lebih lama dan dapat berdampak positif ke sektor riil,” tegas dia.

Untuk meredam profit taking, Agus menyoroti kinerja Bapepam-LK supaya harus lebih bekerja keras dalam membuat peraturan. Sebab, selama ini hal mendasar yang dialami pasar modal Indonesia adalah lemahnya kepastian hukum. Seperti diketahui, di tengah membanjirnya modal asing ke BEI nilai penyerapan dana IPO di Indonesia tahun ini justru dilaporkan anjlok 55,47% dari Rp 29,68 triliun di 2010 menjadi hanya Rp 19,09 triliun pada akhir Desember 2011.

Politis dan KKN

Di tempat terpisah, Marwan Batubara menilai, sebaiknya dalam IPO itu memang harus dipilih perusahaan yang baik. Jangan asal pilih. Untuk itu, pada 2012, IPO perusahaan BUMN yang akan dilakukan harus memperhitungkan kembali kondisi pasar global. “Jika situasi saham kita stabil, itu memungkinkan. Tapi jika tidak, janganlah terburu-buru,” katanya.

Selain itu, sambung Marwan, IPO yang nanti akan dilakukan juga harus menggunakan jasa konsultan keuangan dan hukum yang kredibel dan independen. Sehingga tidak akan ada lagi kejadian IPO seperti kasus Krakatau Steel (KRAS) dan Garuda Indonesia. “Hancurnya IPO KRAS dan Garuda itu, kan, karena ada permainan politis dan unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” sebut dia.

Dia lantas menyebutkan kriteria IPO untuk dapat dikatakan lebih kredibel. Yaitu, dengan cara memperhatikan soal provider. Umpamanya, seperti BUMN strategis, sebaiknya tidak perlu dijual melainkan didaftarkan saja di bursa. ”Tidak usahlah BUMN strategis dan menguntungkan dijual,” tegas direktur eksekutif Indonesia Resources Studies ini.

Sementara itu, mengenai permasalahan keterlibatan underwriter swasta dan asing dalam IPO kali ini, Marwan menilai sah-sah saja, asalkan ada keseimbangan. Bagaimanapun juga underwriter BUMN harus tetap dilibatkan. ”BUMN juga ingin berkembang, makanya mereka tetap harus dilibatkan walau sudah ada perusahaan asing yang menjadi penjamin emisi IPO nanti,” tukas dia.

Meski begitu, Marwan optimistis jika IPO tahun ini akan lebih baik dari tahun kemarin. Tentu dengan catatan, pemerintah tidak mengintervensi secara politik dalam IPO. Jika pemerintah masih seperti itu, maka dapat dipastikan tidak akan ada perkembangan IPO BUMN yang lebih kredibel.

Sebelumnya, Kementerian BUMN telah mengajukan empat BUMN untuk dilepas sahamnya ke publik pada tahun lalu, yaitu PT Jasindo, PT Hutama Karya, PT Semen Baturaja dan PT Inti. Namun di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menginginkan paling tidak ada tiga keuntungan dari IPO yang dilakukan BUMN.

Pertama, dalam hal mendapatkan modal, BUMN yang melakukan IPO tidak lagi menggantungkan pada APBN. Akibatnya, APBN tidak terus menerus disuntikan untuk menambah modal. Kedua, dengan melakukan IPO, BUMN akan lebih transparan. Sebab, dengan IPO publik akan dilibatkan dalam mengawasi keuangan dan rencana perusahaan pelat merah tersebut. Terakhir, dengan IPO terdapat retribusi. "Kalau membeli saham BUMN, rakyat menikmati. Yang beli saham rakyat, bukan hanya dinikmati swasta seperti dulu," tukas Hatta. ahmad/ardi