Isu perombakan kabinet kembali bergulir setelah Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan tentang target yang dipasang untuk para menterinya. Jokowi mengatakan bahwa menteri yang tidak mampu menyelesaikan target bisa saja diganti.

NERACA

Presiden Joko Widodo memperingatkan atau mengancam menterinya bahwa mereka bisa diganti jika gagal mencapai target yang telah ditetapkannya. "Target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain, bisa diganti. Ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya," katanya di Jakarta, Sabtu.

Peringatan Kepala Negara itu diungkapkan ketika berbicara pada Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2017 di Jakarta, Sabtu.

Ketika berbicara tentang masalah ekonomi, Presiden menyatakan ekonomi nasional tetap tumbuh walau dunia melambat. "Rasio ketimpangan, rasio kesenjangan atau gini rasio. Kita bisa melihat bahwa pada posisi pada saat ini berada pada posisi 0,397. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini sudah menurun sedikit demi sedikit, tetapi kita ingin agar gini rasio turun lebih banyak lagi," kata Presiden saat membuka Kongres Ekonomi Umat tahun 2017 itu.

Presiden mengatakan ekonomi dunia masih dalam pelambatan, namun ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,02 persen terbaik ketiga dibawah Tiongkok dan India. "Ini juga patut kita syukuri, tetapi yang perlu dilihat lebih detil, pertumbuhan ekonomi 5,02 persen tadi itu yang menikmati siapa? Ini yang perlu dilihat secara detil," kata Presiden.

Jokowi mengakui beberapa kali pihaknya bertemu dengan Ketua MUI beserta jajaran pengurus membicarakan ekonomi rakyat, ekonomi umat.

Presiden juga menyatakan dirinya hampir setiap minggu berada di daerah untuk mengetahui kebutuhan yang diinginkan masyarakat bawah. "Saya hampir setiap minggu, tiga empat hari berada di daerah, masuk kampung, masuk desa. Saya tahu betul apa yang diinginkan ekonomi di bawah itu seperti apa. Baik oleh buruh tani, petambak kecil, nelayan-nelayan kecil, agar mereka bisa mendapatkan kue ekonomi nasional ini dengan baik," kata Jokowi.

Oleh sebab itu, kata Presiden, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi, dimana dua hal besar yang akan dilaksanakan, yakni pertama redistribusi aset dan reforma agraria dan kedua adalah kemitraan.

Menurut Presiden, redistribusi aset dan reforma agraria, dimana ada 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, namun baru 46 juta sertifikat yang dikeluarkan. "Artinya masih 60 persen lebih bidang tanah yang ada di negara kita belum disertifikatkan. Kalau saya lihat di bawah, di desa, kenapa tidak disertifikatkan, karena memang rakyat tidak mempunyai biaya untuk menyertifikatkan," kata Presiden.

Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya telah menargetkan kepada Menteri Agraria/Kepala BPN yang biasanya setahun itu hanya lima juta sertifikat harus keluar untuk rakyat.

Presiden menegaskan bahwa pada 2018 menargetkan tujuh juta sertifikat dan 2019 sebanyak sembilan juta sertifikat harus dikeluarkan, untuk rakyat. "Untuk petambak kecil, untuk petani, untuk nelayan, untuk tukang becak. Yang kemarin sudah kita mulai di Boyolali, sudah kita serahkan 10.055 sertifikat dan ini akan terus kita lakukan," katanya.

Target menteri Presiden menegaskan bahwa dirinya kerja selalu memberikan target kepada para menterinya dan target itu harus bisa tercapai.

Presiden menegaskan jika tidak diberikan target yang konkret, maka sampai kapan pun 126 juta lahan yang belum bersertifikat akan selesai. "Bayangkan kalau setiap tahun hanya 400 ribu, akan berapa puluh tahun penyertifikatan ini bisa diselesaikan? Dan ini akan menyebabkan rakyat tidak bisa mengakses ke permodalan, baik bank syariah, ventura capital atau bank lainnya, karena tidak memiliki jaminan," katanya.

Jokowi mengungkapkan di negara mana pun bahwa sertifikat adalah "properti right" yang diberikan negara kepada rakyat, karena dengan itulah rakyat memiliki kesempatan untuk mengakses ke lembaga keuangan.

Presiden juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah mengumpulkan 12,7 juta hektare lahan hutan dan sembilan juta lahan yang nantinya akan bisa kita bagikan. "Tetapi sekali, redistribusi aset dan reforma agraria ini bukan bagi-bagi lahan. Bukan. Saya tidak mau kita hanya membagi-bagi, kemudian tanah itu dijual lagi oleh rakyat kepada yang gede-gede," katanya.

Presiden menginginkan kongres ekonomi umat ini bisa memberikan masukan terkait redistribusi aset ini diperdalam, dibahas secara detil sehingga pemerintah mendapatkan masukan-masukan yang detil. "Segera redistribusi aset bisa segera kita lakukan dan kita putuskan untuk kita berikan kepada umat, kepada rakyat, kepada koperasi, kepada ponpes dan kita harapkan itu akan memperkecil ketimpangan," harapnya.

Sedangkan berkaitan dengan kemitraan, Presiden sudah mengutus beberapa menteri untuk berbicara kepada perusahaan besar agar mau bermitra dengan ekonomi mikro, kecil, menengah. "Sebuah kemitraan yang 'win-win', dalam sebuah kemitraan yang saling untung, tetapi yang gede untungnya kecil sajalah, yang kecil, mikro dan tengah untungnya yang gede. Atau syukur-syukur yang gede sudah enggak mikir untung," katanya.

Jokowi mengungkapkan sudah ada beberapa perusahaan besar yang bersedia, namun dirinya menginginkan lebih banyak lagi sebuah kemitraan yang besar dan rakyatlah yang nantinya diuntungkan. "Ini juga kami mohon Pak kiai agar ini dibahas dan juga dirumuskan sehingga kita mendapatkan sebuah masukan-masukan yang sudah rinci, detil sehingga kami tinggal memanggil, memutuskan dan melaksanakan itu . Siapa-siapa sambung dengan siapa? Produk apa, sambung dengan perusahaan apa. Inilah yang akan kita kerjakan," kata Presiden.

Enam Poin

Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan pertimbangan perombakan kabinet sejatinya harus dilandasi enam poin penting. "Pertama, menteri ke depan (sisa masa jabatan pemerintahan) harus lebih loyal kepada Presiden daripada ke partai. Sebab, sangat-sangat merugikan pemerintahan bila seorang menteri memiliki dua 'majikan'," ujar Emrus Sihombing di Jakarta, Selasa.

Kedua, menteri yang akan "running" pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Sebab, bila tidak di-"reshuffle", jabatan menteri berpeluang "dimanfaatkan" kepentingan politik pemilu. "Ketiga, menteri yang terkait yang tidak mampu mengelola dan mengendalikan isu-isu 'miring' yang kontra produktif di ruang publik. Fakta menunjukkan sampai saat ini, masih banyaknya wacana di sosial media yang mempertajam perbedaan dari segi SARA," ucapnya.

Sebab, wacana yang tidak produktif ini berpotensi besar mengganggu pluralisme di Tanah Air, dan bisa berkembang menjadi ancaman potensial keutuhan NKRI serta kenyamanan di tengah masyarakat.

Keempat, lanjutnya, terkait dengan yang ketiga, perlu dipercepat pembentukan Lembaga Pemantapan Nilai-nilai Pancasila yang berada di bawah Presiden menangani wacana miring di ruang publik, seperti termuat pada point tiga. "Kelima, menteri yang berpeluang mengundurkan diri menjelang Pilpres 2019. Utamanya mereka yang dari partai politik, bukan pengusung pada Pilpres 2014," ujarnya.

Sebab, menteri yang mengundurkan diri tersebut sangat mengganggu kinerja pemerintahan pada sisa masa kerja, dan sekaligus berpeluang dimaknai sebagai upaya "penggembosan". "Keenam, selain lima point di atas, saya berpendapat, sebaiknya Presiden melakukan konsolidasi dengan partai yang mengusungnya pada Pilpres 2014 dalam melakukan 'reshuffle'," imbuhnya.

Sebab, para partai pengusung lebih setia, bertanggung jawab dan turut memikul beban bila mana pemerintahan Jokowi-JK tidak optimal merealisasikan janji politik yaitu Nawacita dan Revolusi Mental. (iwan/agus/ant)