NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat porsi utang pemerintah pusat hingga periode Maret 2017 telah mencapai Rp3.649,75 triliun atau meningkat dari bulan sebelumnya. Keterangan pers tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Jakarta, Selasa, mencatat porsi utang Rp3.649,75 triliun ini terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.912,84 triliun (79,8 persen) dan pinjaman sebesar Rp736,91 triliun (20,2 persen).

Kenaikan porsi utang ini meningkat sekitar Rp60,63 triliun dari porsi utang pemerintah pusat yang tercatat pada Februari 2017. Kenaikan sebesar Rp60,63 triliun ini berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp64,04 triliun dan berkurangnya pinjaman (neto) sebesar Rp3,41 triliun. Sedangkan, penambahan utang neto 2017 sampai dengan Maret adalah mencapai Rp138,60 triliun yang berasal dari kenaikan penerbitan SBN sebesar Rp132,23 triliun dan pinjaman sebesar Rp6,37 triliun.

Pembayaran kewajiban utang di Maret 2017 mencapai Rp84,13 triliun, terdiri dari pembayaran pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp51,36 triliun dan pembayaran bunga utang sebesar Rp32,77 triliun. Indikator risiko utang pada Maret 2017 menunjukkan bahwa rasio utang dengan tingkat bunga mengambang (variable rate) sebesar 12 persen dari total utang.

Sementara itu, dalam hal risiko tingkat nilai tukar, rasio utang dalam mata uang asing terhadap total utang adalah sebesar 42 persen. Selain itu, Average Time to Maturity (ATM) rata-rata sebesar sembilan tahun, dengan utang jatuh tempo dalam lima tahun sebesar 36,6 persen dari total outstanding.

Tingginya utang pemerintah tersebut sampai membuat setiap orang di Indonesia berhutang Rp13 juta. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dengan jumlah rasio utang Indonesia saat ini sebesar 27% dari Gross Domestic Product (GDP) yang sekitar Rp 13.000 triliun, maka setiap masyarakat di Indonesia memiliki utang sebesar US$ 997 per kepala (Rp 13 juta). "Kalau kita lihat, Rasio utang kita memang cukup tinggi, tapi tidak tinggi-tinggi amat dibandingkan dengan negara lain, kalau dihitung itu dari hampir 260 juta penduduk, kira-kira utang kita US$ 997 AS per kepala," kata Sri Mulyani.

Walau cukup tinggi, namun Sri Mulyani mengaku, nominal utang Indonesia tersebut nyatanya masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Ia membandingkan, Amerika dan Jepang memiliki utang yang lebih tinggi dibanding Indonesia. "Kalau anda jadi orang Amerika Serikat, di sana setiap kepala menanggung utang US$ 62.000. Sedangkan kalau di Jepang sebesar US $85.000 per kepala," terang Sri Mulyani.

Menurutnya, utang sebesar US$ 997 per kepala itu tentu tidak terlalu membebani masyarakat Indonesia yang rata-rata populasinya sebagian besar adalah golongan produktif atau di usia kurang dari 30 tahun. Saat ini, kata Sri Mulyani, pemerintah terus berusaha untuk bisa menekan utang yang terlalu besar melalui peningkatan penerimaan pajak. "Di Jepang itu US$ 85.000 per kepala dan jangan lupa kalau Jepang itu adalah populasinya yang aging, orangnya yang sepuh, sudah tua, jadi untuk mereka masih punya utang US$ 85.000 per kepala tapi hidupnya tinggal beberapa tahap ke depan," tuturnya.