Masih Ada OPD Kota Sukabumi Dapat Rapor Merah

Terkait Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik

NERACA

Sukabumi - Tingkat kepatuhan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi tahun 2015 sampai tahun 2016 masih banyak ke zona kuning. Di tahun 2015 sendiri, tingkat kepatuhan pemkot Sukabumi berada di zona merah dengan kategori rendah, di tahun 2016 mengalami kenaikan masuk ke zona kuning dengan nilai 74,83.

"Dari 11 organisasi Perangkat Daerah (OPD), empat yang sudah dikatakan masuk ke zona hijau. Diantaranya Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, RSUD Syamsudin, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah. Lainya masih zona kuning," ujar Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Fitri Agustine. di Ruang Pertemuan Balai Kota Sukabumi, Rabu (22/3).

Kedelapan OPD lainnya yang masuk dalam zona kuning, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah serta Dinas Perhubungan."Sementara satu OPD lainya yakni Dinas Koperasi UMKM, perindustrian dan Perdagangan masuk ke zona merah."Meski tahun 2016 naik ke zona kuning, dari hasil observasi Ombudsman ke 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelum perubahan SOTK baru, masih ada yang masuk dalam zona merah yakni Diskop UMKM Perindustrian dan Perdagangan," terangnya.

Fitri mengatakan, penilaian tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik pemerintah daerah dilakukan sejak tahun 2013. Hanya saja untuk Pemerintah Kota Sukabumi dimulai tahun 2015 yang hampir seluruh dinas rata-rata di zona merah dengan tingkat kepatuhan rendah."Tahun 2016 baru naik satu tingkat ke zona kuning dengan tingkat kepatuhan sedang," ujarnya.

Dijelaskannya, penilaian tingkat kepatuhan ini berdasarkan observasi terhadap 14 Standar Pelayanan Mininal (SPM) instansi pelayanan publik. Contohnya, apakah biaya pembuatan KTP dan KK dicantumkan. Karena kadang-kadang dinas tidak mencantumkannya."Jika biaya dan jangka waktu tidak dicantumkan akan berpotensi pungli," katanya.

Hasil observasi yang dilakukan periode bulan Mei dan Agustus 2016, menunjukkan tanggapan dinas terhadap pengaduan masyarakat bagus. Namun hanya sedikit dinas yang memiliki meja layanan pengaduan dan petugas, padahal seluruh instansi harus mempunyai pejabat pengelola pengaduan.

Sementara itu Walikota Sukabumi M. Muraz menangapi serius yang OPD-nya masuk dalam zona kuning, bahkan orang nomor satu di kota sukabumi itu secara terang terangan mengakui jika ada beberap OPD-nya yang malas untuk memasang informasi prosesdur  tentang pelayanan publik di kantornya masing-masing.

"Secara jujur saya tidak kecewa apa yang disampaikan oleh ombusdman, hal itu juga untuk memacu kinerja dinas taua OPD untuk memperbaiki dalam pelayanan kedepanya. Berarti ada yang masih malas dalam memasang papan informasi untuk pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Muraz mengaku tidak memberikan sangsi bagi OPD yang masih masuk zona kuning ataupun merah, namun Muraz menyarankan agar OPD tersebut melakukan studi banding ke instansi lain yang memiliki rapor hijau."Saya tidak memberikan sangsi kepada meraka, namun OPd yang rtapor kuning dan merah harus studi banding saja ke instansi yang masuk ke rapor hijau," tandasnya. Arya