BI Perluas Penerapan Skema Tanpa Bunga untuk Petani dan Nelayan

 

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia mencoba memperluas penerapan skema baru pembiayaan untuk petani dan nelayan yang tidak membebankan bunga kepada debitur, namun dengan pembagian keuntungan setiap bulan. Direktur Departemen Pengembangan UMKM BI Yunita Resmi Sari mengatakan skema pembiayaan tersebut merupakan salah satu praktik terbaik (best practices) pembiayaan untuk petani dan nelayan di Indonesia. Sektor pertanian dan perikanan merupakan dua sektor yang selama ini dikenal minim akses perbankan, karena risiko kredit yang tinggi.

"Kami tidak menggunakan bunga, tapi 'profit sharing' sebesar 80-20 persen. Ini kita adopsi skema pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sidogiri di Jawa Timur," kata Yunita dalam lokakarya Diseminasi Proyek Regional Bank Indoesia-International Fund for Agricultural Develipment (IFAD)-Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA), seperti dikutip Antara, Rabu (22/3).

Skema pembiayaan tersebut akan dibahas dalam lokakarya yang dihadiri perwakilan dari 11 negara, Rabu ini. Lokakarya akan mematangkan program tiga lembaga tersebut yakni Documenting Global Best Practices on Suistainabe Models of Pro-Poor Rural Financial Services in Developing Countries (Rufbep Project).

Adapun Rufbep Project meliputi empat fase. Saat ini Rufbep memasuki fase ketiga, setelah di fase kedua, Indonesia, China dan Filipina melakukan proyek percontohan untuk praktik pembiayaan bagi petani dan nelayan. Dalam lokakarya di fase ketiga hari ini, masing-masing dari tiga negara akan mendiseminasi hasil proyek percontohan, untuk kemudian dilanjutkan di fase keempat untuk kunjungan program masing-masing negara.

BI sebagai Ketua Kelompok Kerja di Indonesia melakukan proyek percontohan pembiayaan non-bunga tersebut di dua lokasi yakni Parigi Moutong Sulawesi Tengah dan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Lembaga penyalur pembiayaan ini adalah koperasi di daerah proyek percontohan.
 Yunita mengatakan untuk di Parigi Moutong Sulawesi Tengah, pembiayaan dilakukan kepada petani, sedangkan di Lombok Barat, pembiayaan kepada nelayan tangkap dan petani garam. "Tenor pembiayaannya 12 bulan dengan plafon Rp4 juta," ujar dia.

Untuk di Lombok Barat, pembiayaan sudah disalurkan kepada 27 nelayan. Adapun sumber pendanaan untuk proyek percontohan ini berasal dari IFAD. Untuk keseluruhan proyek percontohan dari fase 1 hingga fase 4, kata Yunita, IFAD memberikan sumber pendanaan hingga 1,1 juta dolar AS. Yunita optimistis skema ini dapat memberikan alternatif baru untuk pembiayaan kepada petani dan nelayan. Hal itu karena salah satu masalah utama minimnya akses pendanaan untuk nelayan dan petani selama ini, yakni risiko pembiayaan dapat diatasi.

Terdapat tiga cara yang dilakukan BI dan anggota kelompok kerja utuk memitigasi risiko pembiayaan skema ini, yakni pertama melakukan pendekatan kepada keluarga nelayan dan petani. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar keluarga nelayan dan petani dapat memulai kegiatan budidaya dan usaha nilai tambah dari hasil utama kegiatan nelayan dan petani. "Jadi misalnya istri nelayan akan dilatih untuk buat usaha seperti pengembangan rumput laut. Dengan begitu, ketika cuaca buruk, dan nelayan tidak mungkin untuk melaut, mereka memiliki pengganti penghasilan," ujar dia.

Upaya mitigasi kedua adalah dengan pendampingan kepada nelayan dan petani. Pendampingan tersebut melibatkan koperasi dan tokoh masyarakat atau komunitas setempat. Upaya mitigasi ketiga adalah koperasi sebagai lembaga penyalur pembiayaan juga menawarkan produk keuangan asuransi dan tabungan. "Melalui program ini, nelayan akan menabung Rp2000 per hari. Jadi ketika dia gagal melaut, dia bisa mendapatkan penghasilan pengganti dari asuransi dan tabungan," ujar dia.

Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Gellwyn Jusuf di kesempatan yang sama, mengatakan skema pembiayaan yang saat ini diklaim sebagai praktik terbaik itu, akan dipertimbangkan untuk menjadi skema penyaluran bantuan pembiayaan dari pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Desa. "Kita akan lihat dari diseminasi dengan negara lain di lokakarya ini, dan skema ini tentunya bisa dimatangkan," kata dia

BERITA TERKAIT

BSI Masuk Top Ten Bank Syariah Global

    NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) yang berhasil…

BI dan Perbankan akan Sediakan Layanan Penukaran Uang Hingga 7 April

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan perbankan nasional dan mitra lainnya menyediakan layanan penukaran…

Perkuat Modal, 10 BPD Disebut Bakal Bentuk KUB

    NERACA   Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan sebanyak 10…

BERITA LAINNYA DI Jasa Keuangan

BSI Masuk Top Ten Bank Syariah Global

    NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) yang berhasil…

BI dan Perbankan akan Sediakan Layanan Penukaran Uang Hingga 7 April

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan perbankan nasional dan mitra lainnya menyediakan layanan penukaran…

Perkuat Modal, 10 BPD Disebut Bakal Bentuk KUB

    NERACA   Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan sebanyak 10…