Kualitas SDM DPRD Depok Perlu Ditingkatkan

Renja APBD Tahun Anggaran 2018

NERACA

Depok - Hasil forum rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Kota Depok, merumuskan program peningkatan kualitas anggota wakil rakyat ini, untuk ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018. Hal ini salah satu dari 7 program utama yang disepakati dalam forum Renja. Demikian rangkuman keterangan yang diperoleh Neraca dari Sekretaris DPRD Kota Depok, H.Zamrowi, akhir pekan kemarin.

Namun, secara rinci belum dijelaskan tentang berapa besar anggaran yang akan digunakan pada program peningkatan kualitas SDM para anggota dewan yang berjumlah 50 orang.

Menurut sumber Neraca di DPRD Kota Depok, program tersebut memang diperlukan, agar kualitas produk legislasi dan anggaran bisa lebih meningkat kualitasnya."Selama ini, hasil produk legislatif. Dalam bentuk Peraturan Daerah atau Perda, dirasakan belum maksimal untuk kepentingan warga Depok," tutur Murthada Sinuraya yang pernah jadi Anggota DPRD Kota Depok.

Bahkan, lanjutnya, hasil dalam fungsi anggaran pun, APBD-nya juga perlu lebih ditingkatkan lagi."Sehingga, kedua fungsi tersebut dapat disinkronkan dengan upaya fungsi pengawasan dewan terhadap eksekutif atau Walikota," katanya menyarankan.

Sekwan Zamrowi, menjelaskan, bahwa pada Tahun Anggaran 2018 sekretariat DPRD Kota Depok, telah menyiapkan 7 program dan 38 kegiatan,"Berapa besar anggarannya nanti akan dibahas pada tahapan berikutnya bersama Banggar dan TAPD," katanya.

Dikemukakan, ketujuh Program tersebut, selain program peningkatan kualitas SDM adalah : Pelayanan Administrasi Perkantoran, program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Program lainnya adalah Peningkatan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program Peningkatan peran dan tri fungsi DPRD Kota Depok, juga Program Peningkatan Kualitas data dan perencanaan. Dan, Program Peningkatan fungsi kelembagaan DPRD.

Menurutnya, hal tersebut berdasarkan isu strategis Renja Sekretariat DPR Kota Depok pada Tahun Anggaran 2018 masih kurang sinergi dalam menanggapi peraturan yang terkait dengan Perwal dan Perundang-undangan yang digunakan oleh DPRD dan sekretariat,

Selain itu, lanjutnya, juga berdasarkan keterlambatan materi Raperda dari Eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak maksimal,"Juga, banyak kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggaran sehingga menjadikan kegiatan yang ada tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada. Dan, dinamika politik yang berkembang di Lembaga DPRD ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan," ujar Sekretaris DPRD Kota Depok dalam keterangannya kepada Neraca. Dasmir