Realisasi anggaran negara, baik di tingkat APBN maupun APBD dipastikan lagi berjalan dengan cara kebut-kebutan menjelang akhir tahun anggaran. Kondisi ini pada kenyataannya tidak pernah menyelamatkan anggaran negara hingga makin menggerogoti aspek tata kelola kebijakan publik, khususnya bidang anggaran. Yang terjadi bukan under-spending karena realisasinya di atas 76% yang menjadi benchmarking anggaran, namun sekitar 40% terealisasi dalam dua bulan terakhir.

Tidak hanya itu. Komite Ekonomi Nasional (KEN) pun menyayangkan banyaknya dana mengendap di rekening pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia (BI), yang tentu saja dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga Oktober 2011 sekitar Rp 243 triliun dana pemerintah mengendap di BI.

Lambannya penyerapan anggaran pemerintah itu terfleksi dari perkembangan dana di rekening pemerintah di BI. Dalam kondisi normal, biasanya jumlah uang pemerintah tersebut mengalami tren kenaikan dari Januari hingga April.

Setelah bulan April, pertumbuhan dana pemerintah di BI biasanya cenderung stagnan karena proyek-proyek pembangunan sudah mulai berjalan. Namun sejak 2008, dana pemerintah cenderung meningkat setelah memasuki bulan April. Ini jelas mengindikasikan program pembangunan tidak berjalan sesuai rencana.

Secara prinsip pola belanja yang buruk inilah akar dari persoalan kegagalan anggaran negara dalam menjalankan fungsinya sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Tradisi “ngebut” belanja anggaran itu juga sebab utama dari buruknya kinerja program-program pembangunan melalui proyek-proyek yang dibiayai anggaran negara.

Menelisik persoalan amburadulnya anggaran kita, sangat jelas bahwa evaluasi terhadap seluruh tahap dan kebijakan anggaran harus dilakukan. Ini bukan melulu masalah pelaksanaan melainkan juga simultan terkait dengan kebijakan, sistem penganggaran yang dianut hingga sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya.

Kebijakan anggaran sekarang tampaknya lebih merupakan cerminan strategi pertumbuhan ekonomi, sebuah strategi untuk memacu laju perekonomian dalam mencapai tingkat eskalasi agregat produksi barang dan jasa. Kebijakan seperti ini, bila dikelola melalui skenario yang baik akan memberikan hasil yang baik, bukan hanya dengan bentuk fisik barang dan jasa yang diproduksi yang merupakan output, melainkan juga memberikan makna penting dari barang dan jasa itu sendiri sebagai outcome.

Ironisnya skenario itu tidak dianut sebagai kebijakan anggaran sehingga kebut-kebutan belanja anggaran di akhir tahun tidak memberikan dampak ekonomi berarti selain fisik barang dan jasa yang menjadi proforma minimal suatu aset ekonomi. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa rezim ekonomi negeri ini, baik di pusat maupun daerah telah dijangkiti virus ekonomi eksistensialisme yang menganggap aset ekonomi secara fisik akan menurunkan substansi dengan kinerja ekonomi yang berkelanjutan dan bernilai tambah.

Kenyataannya adalah sekian banyak aset ekonomi hanya memicu konsumsi melalui peningkatan belanja negara untuk operasional aset tersebut pada masa mendatang. Sebaliknya, manfaat ekonominya tidak pernah muncul secara substansial dalam bentuk penerimaan negara sebagai aset moneter, apalagi sebagai aset perekonomian berupa nilai tambah atau efisieni ekonomi.

Di sini terlihat andil DPR memang tidak memiliki kapasitas memadai untuk mendukung suatu sistem anggaran negara yang baik. Idealnya, DPR seharusnya menjadi representasi terbaik dari rakyat. Karena itu, menjawab kritik tentang kapasitasnya, DPR seharusnya jeli memahami kebutuhan capacity-building secara sistemik. Jadi bukanlah studi banding lagi ke luar negeri, melainkan perlu technical assistance dari sejumlah kalangan akademis dan praktisi yang relevan di dalam negeri.