NERACA

Bandung - Penerbitan izin untuk perusahaan pengalih atau operator (switching) jaringan pembayaran yang dibentuk himpunan bank-bank negara, masih menunggu kesepakatan proses bisnis integrasi kartu debit dari empat perbankan tersebut. “Kami harapkan triwulan I 2017 sudah bisa terbit izinnya. Tergantung bagaimana bank-bank Himbara bisa menyelesaikannya," kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Eni V. Panggabean di Bandung, Sabtu (18/2).

Eni mengatakan empat bank Himbara sedang merumuskan kesepakatan integrasi kartu debit, termasuk komisi dan dampak komersial lainnya terhadap bisnis bank-bank tersebut. Empat bank Himbara itu adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. Hingga pertengahan Februari 2017 ini, kata Eni, baru syarat untuk kesepakatan bisnis integrasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang rampung.

Selain integrasi ATM, perusahaan "switching" Himbara yang bernama PT Jalin Pembayaran Nasional (PT JPN) itu juga akan mengintegrasikan kartu debit dan mesin "Electronic Data Capture/EDC". Dengan integrasi ATM, kartu debit serta EDC tersebut, sistem pembayaran yang diusung empat bank Himbara akan lebih efisien, sehingga membuat bank leluasa untuk menurunkan biaya transaksi. "Sedang jadi 'concern' untuk seberapa murah nanti. Kami meminta agar seefisien mungkin," ujarnya.

PT JPN merupakan perusahaan prinsipal pengelola ATM/Debit Bank BUMN yang dibentuk empat Bank BUMN melalui kerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk. Setelah berdiri, JPN akan berada di bawah induk usaha (holding) BUMN perbankan yang dipimpin PT Danareksa. Adapun "holding" BUMN tersebut beranggotakan empat bank BUMN, serta PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani.

Pembentukkan perusahaan "switching" BUMN ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perbankan BUMN dalam menjalankan sistem pembayaran, terutama di mesin ATM dan mesin perekam data elektronik (electronic data capture/EDC). Selain efisiensi biaya dana karena tidak lagi menggunakan perusahaan "switching" rekanan, masing-masing perbankan BUMN juga dapat menekan biaya operasional, karena ATM bank BUMN akan terintegrasi satu sama lain bernama ATM Himbara (Himpunan Bank-Bank Negara). Selanjutnya, efisiensi dana akan menyebabkan penurunan biaya transaksi seperti tarik tunai dan transfer di ATM Himbara untuk nasabah.

Untuk langkah awal, JPN akan mengelola sistem dan mengoperasikan pengalihan di 10 ribu mesin ATM bank-bank BUMN. Selanjutnya, JPN juga akan mengintegrasikan sistem pembayaran di mesin EDC. Saat ini, JPN merupakan anak usaha PT Telkom. Pasca pembentukan induk usaha (holding) bank BUMN, seluruh saham JPN akan dimiliki oleh holding tersebut. Per akhir 2016, empat bank BUMN mempunyai total 59.486 unit ATM.

Sementara total EDC bank pelat merah sebanyak 626.624 mesin. Tahap awal, Himbara akan menggabungkan sebanyak 10.000 EDC. Dengan adanya integrasi EDC ini, biaya yang dikeluarkan bank bisa berkurang karena dibagi rata ke masing-masing bank. Konsolidasi ATM dan EDC diperkirakan akan menghemat biaya Rp 6,8 triliun per tahun. Yang jelas, nasabah bank BUMN bisa menikmati tarif lebih murah. Contoh, saat ini tarik tunai di bank-bank BUMN kena biaya sekitar Rp 7.500 per transaksi.

Sementara, transaksi transfer antar-bank BUMN dikenakan tarif sebesar Rp 6.500 per transaksi. Rencananya, transaksi tarik tunai dan transfer bakal gratis. Tapi, hingga kini Himbara belum mau memastikan realisasi tarif gratis tersebut. Rencana awal, transfer antar bank pelat merah hanya diturunkan tarifnya menjadi Rp 4.000 per transaksi. Sedangkan ongkos tarik tunai awalnya direncanakan turun menjadi Rp 500. Nantinya, jaringan ATM Himbara akan bersaing dengan PT Artajasa dan ATM Bersama