Oleh: Yacobus Andrianto, Pemerhati Masalah Pembangunan Daerah

Isu Papua yang kini sedang gencar disuarakan oleh kelompok anti pembangunan di Papua. Lihat saja gelagat Goliath Tabuni yang mengklaim dirinya sebagai Jenderal dan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyatakan perang terhadap Pemerintah Indonesia. Tabuni juga mengundang PBB, khususnya tentara di pangkalan Amerika di Darwin, Australia, untuk masuk Papua. (Sumber : GATRA.com. Minggu, 8/1/17 ).

Pihak keamanan Indonesia baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia tidak gentar tentang Tantangan dari Pihak TPNPB itu, sebab siapapun yang melanggar Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mendapat tindakan tegas.

Goliath merupakan panglima tertinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) berpangkat jenderal atas dasar proklamirnya sendiri. Goliath bersama pengikutnya bermarkas di Tingginambut, Puncak Jaya, Papua. Goliath resmi mendaulat diri Panglima OPM sejak 11 Desember 2012 melalui Konferensi Tingkat Tinggi OPM. Wakil Goliat adalah Letjen Gabriel Melkizedek Awom, dan Kepala Staf TPN-OPM, Mayjen Terianus Satto.

Para pemberontak OPM ini harusnya disadarkan bahwa mereka terprovokasi oleh pihak asing yang memanfaatkan mereka. Soal campur tangan Asing perihal OPM bukanlah kabar baru. Negara-negara tertentu bahkan menampung dan mengakomodir gerakan OPM di negara mereka. Namun tampaknya mereka belum melihat sisi lain dari Presiden Jokowi yang telah menaruh perhatian yang sangat besar dan serius terhadap masalah-masalah infrastruktur, transportasi, dan ekonomi kepada papua seperti program tol laut, pembangunan infrastruktur jalan (trans-Papua), pelabuhan laut dan udara, dan pembangunan pusat tenaga listrik. Oleh sebab itu, sebagai penulis menyarankan agar OPM ini melihat permasalahan dari semua sisi, jangan hanya memaksakan kehendak sendiri sehingga masyarakat yang menjadi korbannya.

Pertanyaan besarnya adalah sebagai masyarakat awam persoalan papua ini tidak pernah selesai sampai saat ini dan menjadi isu yang seringkali dimanfaatkan oleh kepentingan asing sehingga membuat kami masyarakat menjadi tidak pernah benar-benar paham apa yang terjadi di Papua. Kami berfikir apakah mungkin terjadi sesuatu yang sangat buruk di Papua, seolah-olah ada genosida di Papua, sementara berulangkali presiden kita Jokowi hadir di Papua dalam rangka menyemarakan pembangunan. Hal ini memberi kesimpulan bahwa isu Papua benar-benar di mainkan oleh segelintir pihak yang inginmencari kepentingan kelompoknya.

Namun jika kita melihat secara langsung, setelah Presiden Jokowi memimpin Indonesia, Indonesia Timur masuk dalam skala prioritas pembangunan nasional hal ini dibuktikan ketika akhir tahun 2015 lalu Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan Infrastuktur Papua. Hal itu tidak lepas dari kerangka utama pembangunan yang tertuang dalam Nawa Cita poin ketiga "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Terlepas dari segala tantangan dan hambatan yang ada, Pembangunan jalan trans Papua mulai terlihat, Tol laut, pelabuhan-pelabuhan, bahkan jalur kereta api yang menghubungkan kawasan industri tambang, kayu dan perkebunan menjadi agenda utamanya. Bahkan Presiden Jokowi menargetkan semua wilayah di Papua harus sudah terkoneksi pada 2018 mendatang.

Sudahlah tidak ada gunanya lagi kita berperang dan menimbulkan konflik, saat ini kita harus bersama-sama dalam membangun Papua yang lebih maju. Mari membangun Papua, masalah politik Papua sudah selesai yakni harga mati bagian dari NKRI yang tak terpisahkan.