Meski Goliath Tabuni Berulah, Pembangunan Papua Terus Berjalan

Oleh: Yacobus Andrianto, Pemerhati Masalah Pembangunan Daerah

Isu Papua yang kini sedang gencar disuarakan oleh kelompok anti pembangunan di Papua. Lihat saja gelagat Goliath Tabuni yang mengklaim dirinya sebagai Jenderal dan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyatakan perang terhadap Pemerintah Indonesia. Tabuni juga mengundang PBB, khususnya tentara di pangkalan Amerika di Darwin, Australia, untuk masuk Papua. (Sumber : GATRA.com. Minggu, 8/1/17 ).

Pihak keamanan Indonesia baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia tidak gentar tentang Tantangan dari Pihak TPNPB itu, sebab siapapun yang melanggar Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mendapat tindakan tegas.

Goliath merupakan panglima tertinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) berpangkat jenderal atas dasar proklamirnya sendiri. Goliath bersama pengikutnya bermarkas di Tingginambut, Puncak Jaya, Papua. Goliath resmi mendaulat diri Panglima OPM sejak 11 Desember 2012 melalui Konferensi Tingkat Tinggi OPM. Wakil Goliat adalah Letjen Gabriel Melkizedek Awom, dan Kepala Staf TPN-OPM, Mayjen Terianus Satto.

Para pemberontak OPM ini harusnya disadarkan bahwa mereka terprovokasi oleh pihak asing yang memanfaatkan mereka. Soal campur tangan Asing perihal OPM bukanlah kabar baru. Negara-negara tertentu bahkan menampung dan mengakomodir gerakan OPM di negara mereka. Namun tampaknya mereka belum melihat sisi lain dari Presiden Jokowi yang telah menaruh perhatian yang sangat besar dan serius terhadap masalah-masalah infrastruktur, transportasi, dan ekonomi kepada papua seperti program tol laut, pembangunan infrastruktur jalan (trans-Papua), pelabuhan laut dan udara, dan pembangunan pusat tenaga listrik. Oleh sebab itu, sebagai penulis menyarankan agar OPM ini melihat permasalahan dari semua sisi, jangan hanya memaksakan kehendak sendiri sehingga masyarakat yang menjadi korbannya.

Pertanyaan besarnya adalah sebagai masyarakat awam persoalan papua ini tidak pernah selesai sampai saat ini dan menjadi isu yang seringkali dimanfaatkan oleh kepentingan asing sehingga membuat kami masyarakat menjadi tidak pernah benar-benar paham apa yang terjadi di Papua. Kami berfikir apakah mungkin terjadi sesuatu yang sangat buruk di Papua, seolah-olah ada genosida di Papua, sementara berulangkali presiden kita Jokowi hadir di Papua dalam rangka menyemarakan pembangunan. Hal ini memberi kesimpulan bahwa isu Papua benar-benar di mainkan oleh segelintir pihak yang inginmencari kepentingan kelompoknya.

Namun jika kita melihat secara langsung, setelah Presiden Jokowi memimpin Indonesia, Indonesia Timur masuk dalam skala prioritas pembangunan nasional hal ini dibuktikan ketika akhir tahun 2015 lalu Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan Infrastuktur Papua. Hal itu tidak lepas dari kerangka utama pembangunan yang tertuang dalam Nawa Cita poin ketiga "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Terlepas dari segala tantangan dan hambatan yang ada, Pembangunan jalan trans Papua mulai terlihat, Tol laut, pelabuhan-pelabuhan, bahkan jalur kereta api yang menghubungkan kawasan industri tambang, kayu dan perkebunan menjadi agenda utamanya. Bahkan Presiden Jokowi menargetkan semua wilayah di Papua harus sudah terkoneksi pada 2018 mendatang.

Sudahlah tidak ada gunanya lagi kita berperang dan menimbulkan konflik, saat ini kita harus bersama-sama dalam membangun Papua yang lebih maju. Mari membangun Papua, masalah politik Papua sudah selesai yakni harga mati bagian dari NKRI yang tak terpisahkan.

BERITA TERKAIT

Infrastruktur: Katakan Apa Adanya Meski Pahit

Oleh: Sarwani Bank Dunia tengah mendapatkan sorotan publik terkait sikapnya yang plin plan menanggapi laporan yang dibuat oleh lembaga itu…

Gakkum KLHK Amankan 384 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua

Gakkum KLHK Amankan 384 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan…

Empat Prioritas Kemenperin di 2019 - Pembangunan Kualitas SDM Industri Menjadi Fokus Pemerintah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian siap mengejar empat program kerja prioritas di tahun 2019. Keempat program tersebut merupakan langkah strategis…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Perbedaan Sebagai Kunci Toleransi Indonesia

Oleh : Grace Septiana, Mahasiswa FISIP Universitas Dharma Agung               Belakangan, spanduk penolakan gereja di Jagakarsa, Jakarta Selatan viral…

Komitmen RI-AS Tingkatkan Nilai Perdagangan

Oleh: Muhammad Razi Rahman Perang dagang bukanlah salah satu istilah yang disenangi oleh Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita karena mengatasi…

Menanti Skema Bijak bagi Pajak E-Commerce

Oleh: Pril Huseno Pemerintah berencana akan menerapkan pengenaan pajak 0,5 persen bagi bisnis e-commerce efektif 01 April 2019 mendatang. Potensi…