KOTA SUKABUMI

Pemkot Kecewa Pembangunan Jalan Provinsi Tidak Dianggarkan 

NERACA

Sukabumi - Tidak adanya alokasi anggaran pembangunan jalan provinsi yang melintas di ruas-ruas jalan Kota Sukabumi, membuat kecewa Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi. Kabarnya, anggaran infratuktur jalan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan tersedot pembangunan jalan ke kawasan Geopark Ciletuh di Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi.

"Ini jadi kabar kurang menggembirakan. Kabarnya tahun ini Pemprov Jabar tidak menganggarkan pembangunan jalan provinsi. Tahun ini fokusnya untuk pembangunan infrastruktur jalan ke kawasan Geopark Ciletuh," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Abdul Rachman, kemarin.

Bahkan Abdul mengaku sudah melaporkan kabar tersebut ke wali kota. Nanti wali kota bisa menindaklanjutinya untuk melakukan komunikasi dengan Pemprov Jabar."Padahal masih banyak jalan provinsi di Kota Sukabumi yang harus dilanjutkan pembangunannya. Misalnya seperti Jalan Lingkar Selatan dan Jalan Selakaso," ungkap Abdul.

Abdul tak memungkiri kondisi jalan berstatus nasional dan jalan berstatus provinsi di Kota Sukabumi kondisinya banyak yang masih rusak. Pasalnya, ruas-ruas jalan tersebut paling banyak dilintasi kendaraan bermuatan lebih."Perlu komitmen bersama untuk membenahi kondisi infrastruktur jalan rusak itu dari semua stakeholder pemerintahan," ujar dia.

Ia juga sudah mengusulkan di beberapa titik ruas jalan provinsi dilakukan pengerasan jalan menggunakan beton. Hanya saja, anggaran pelaksanaannya tentu akan berbeda dengan pengerjaan menggunakan hotmiks."Ini harus mulai dipikirkan oleh pihak provinsi, karena selama ini jalan rusak yang terdapat di ruas jalan provinsi dan nasional," kata dia.

Beberapa waktu yang lalu Dinas Perhubungan mengundang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta perwakilan perusahaan swasta. Intinya, kegiatan itu merupakan urun rembuk mengatasi permasalahan infrastruktur jalan."Hasil dari rapat koordinasi itu kita sepakat berkomitmen untuk sama-sama memperbaiki kerusakan kondisi jalan sesuai tupoksi masing-masing wilayah. Ada permintaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar kita bisa menertibkan PKL (pedagang kaki lima) yang berjualan di atas drainase dan trotoar di ruas-ruas jalan nasional. Nanti kita akan koordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkannya," ujarnya.

Bagi kendaraan angkutan barang yang melebihi tonase, lanjut Abdul, sudah disepakati bakal ada penegakkan hukum. Termasuk ada komitmen bersama dari setiap perusahaan yang biasa menggunakan jalur-jalur jalan nasional maupun provinsi agar ikut bertanggung jawab memperbaiki infrastruktur."Kami juga berharap agar Pemkab Sukabumi bisa menata kembali keberadaan pabrik. Idealnya harus ada zona industri," pungkas Abdul. Arya