Pemprov Banten Segera Usulkan Perda Bank Banten 

NERACA

Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten segara mengajukan Raperda untuk pengelolaan Bank Banten oleh pemerintah provinsi serta divestasi untuk Bank Banten oleh PT Banten Global Development.

"Semangat dari Perda Bank Banten ini, agar Bank Banten berada langsung di bawah pemprov. Sekarang ini kan di bawah PT BGD. Sehingga perlu ada Perda yang baru," kata Kepala Bappeda Banten Hudaya di Serang, Jumat (2/11).

Hudaya mengatakan saat ini pihaknya sedang menyiapkan naskah akademik untuk Raperda Bank Banten tersebut. Dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengajukan Raperda tersebut dan akan masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2017."Raperda ini merupakan revisi atau pengganti dari Perda No 5 Tahun 2013 tentang penyertaan modal Bank Banten melalui PT BGD," ujar Hudaya.

Ia mengatakan, dengan adanya perda Bank Banten itu, maka ke depan penyertaan modal dari Pemprov Banten untuk Bank Banten, tidak harus melalui PT BGD, namun bisa langsung ke Bank Banten karena sudah ada payung hukumnya."Kenapa kemarin DPRD mempertanyakan penyertaan modal ke Bank Banten melalui BGD, karena mereka menginginkan ada Perda terkait pengelolaan Bank Banten oleh pemprov," kata dia.

Hudaya juga mengatakan terkat penyertaan modal yang sudah dikeluarkan Pemprov Banten melalui PT BGD untuk pembentukan Bank Banten, awalnya sebesar Rp314 miliar. Kemudian tahun selanjutnya ditambah lagi Rp300 miliar, sehingga kepemilikan saham pemprov Banten di Bank Banten menjadi 51 persen."Jika ditambah lagi sebesar Rp100 miliar dalam APBD 2017, jadi saham yang dimiliki sudah 60 persen atau menjadi pemilik saham mayoritas," kata Hudaya.

Pemerintah Provinsi Banten dalam RAPBD 2017 menambah penyertaan modal kepada Bank Banten melalui Perusahaan Daerah PT Banten Global Development sebesar Rp100 miliar, sehingga saham Pemprov Banten di Bank Banten bertambah dari 51 menjadi 60 persen atau sebagai pemegang saham mayoritas.

Plt Gubernur Banten Nata Irawan mengatakan, penyertaan modal kepada PT BGD untuk bank Banten sebesar Rp100 miliar agar pemerintah provinsi Banten memberikan perhatian khusus dalam hal performance kinerja keuangan bank Banten, supaya kedepan dapat menguatkan permodalan UMKM di Banten.

Nata mengatakan, yang lebih penting penyertaan modal untuk menambah saham bukan untuk kegiatan operasional. Penambahan tersebut untuk menambah saham yang dimiliki Pemprov Banten dari 51 persen menjadi 60 persen sebagai pemegang saham mayoritas.

Ia mengatakan, sesuai amanat Perda No 5 Tahun 2013 tentang penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PT BGD untuk pembentukan bank pembangunan daerah Banten, Pemprov Banten telah melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT BGD sebesar Rp950 miliar. Ant