Politik Pertanian Jangan Didagangkan

NERACA

Jakarta-Melonjaknya impor hortikultura dari China dan negara lainnya ke Indonesia harus mendapatkan perhatian serius kementrian perdagangan dan kementrian pertanian. Oleh karena itu Kementrian Pertanian harus melakukan sinergi dan membahas hal ini dengan berfikir jauh kedepan mengenai keunggulan komparatif dan kompetitif sektor pertanian.

 “Setelah para petani kentang, kini petani bawang merasakan kencangnya tekanan impor sehingga hasil panen mereka jatuh dan tidak dapat menikmati harga yang ekonomis,” Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron kepada wartawan di Jakarta,8/12

 

Menurut Politisi Partai Demokrat, perlu ada koordinasi antar kementrian yang kuat. “Kami meminta kementrian pertanian dan kementrian perdagangan duduk bersama membahas hal ini dan berfikir jauh ke depan bahwa keunggulan komparatif dan kompetitif kita adalah sektor pertanian karena negara kita agraris,” tambahnya

 

Oleh karena itu menurut Herman tentunya membangun pertanian dan kesejahteraan petani lebih penting ketimbang hanya menjaga sistem perekonomian yang basisnya perdagangan. UU hortikultura no 13 tahun 2010 sudah dengan sangat jelas melindungi petani hortikultura dalam negeri  dan membatasi impor dengan mengatur tarif bea masuk agar hasil petani hortikultura kompetitif.

 

“Pemerintah juga harus membantu dalam hal promosi dan pemasaran. Nilai tukar petani harus ditingkatkan melalui sistem tata niaga yang berpihak pada petani.Di beberapa negara seperti New Zealand, Jepang dan India, sektor pertaniannya mendapatkan perhatian khusus, baik melalui regulasi maupun subsidi. Sebagai contoh di jepang untuk beras bea impornya dikenakan 700%. Di india diberikan subsidi produksi, dan di new zealand assosiasi petani dilibatkan dalam penentuan kebijakan pemerintahnya,” tegasnya.

 

Negara-negara maju di bidang teknologi pun menurut Herman tetap melindungi para petaninya. Hal ini karena pemikiran meskipun ekspor mereka adalah produk-produk berteknologi tinggi dan berharga mahal, namun harus tetap melindungi sektor pertanian mereka.  Dirinya pun mencontohkan Jerman itu, yang meski ekspornya utama adalah produk berteknologi yang tinggi, tapi sektor pertanian tidak mereka tinggalkan.

 

“Petani mereka bahkan disubsidi agar tetap mau bertani dan tidak hanya mencari keuntungan dengan melakukan hal lain yang menguntungkan. Ini karena mereka berpikir bahwa sektor pertanian adalah hal penting, kalau mereka lepaskan pangan mereka pada produk import meskipun lebih murah, tapi kalau terjadi sesuatu sehingga mereka tidak bisa mengimpor makananan lagi, kan rakyatnya tetap harus makan. Makanya negara-negara maju meski secara ekonomis tidak menguntungkan tetap memproteksi produk pertanian mereka,” tandasnya. **cahyo

 

 

BERITA TERKAIT

KKP Maksimalkan Serapan Hasil Tangkapan Nelayan Aceh

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya memaksimalkan penyerapan ikan hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Lampulo, Aceh…

Masa Depan Pendidikan Era Digital, Tingkatkan Literasi dan Manfaatkan Teknologi

HL6-2   NERACA Jakarta – Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek),…

Kemendes Imbau Pemda Tuntaskan Target RPJMN 2020-2024

    NERACA Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT) mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

KKP Maksimalkan Serapan Hasil Tangkapan Nelayan Aceh

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya memaksimalkan penyerapan ikan hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Lampulo, Aceh…

Masa Depan Pendidikan Era Digital, Tingkatkan Literasi dan Manfaatkan Teknologi

HL6-2   NERACA Jakarta – Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek),…

Kemendes Imbau Pemda Tuntaskan Target RPJMN 2020-2024

    NERACA Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT) mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar…