Tahun ini, impor pangan terus mengalir deras. Pada semester I/ 2011, impor pangan mencapai US$6,35 miliar, naik 18,7% dari periode yang sama tahun lalu (US$ 5,35 miliar). Impor meliputi beras, kedelai, terigu, jagung, biji gandum, kelapa sawit, gula pasir, gula tebu, daging, mentega, minyak goreng, susu, telur unggas, lada, kopi, cengkeh, kakao, cabai kering, tembakau, bawang merah, dan kentang. Melihat cakupannya, betapa luasnya pangan impor kita. Akibatnya, para petani kentang sampai turun ke jalan karena usaha taninya terancam oleh kehadiran kentang impor murah.

Defisit subsektor pangan, peternakan, dan hortikultura ternyata memiliki implikasi serius bagi Indonesia. Sebab, sampai saat ini ketiga subsektor tersebut menjadi gantungan hidup jutaan warga. Ketiga subsektor itu menyerap tenaga kerja jauh lebih besar. Subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) saja ditekuni 17,8 juta keluarga. Jika satu keluarga diasumsikan terdiri atas empat orang, berarti jumlahnya 71,2 juta jiwa (29,7% warga Indonesia). Membanjirnya komoditas pangan, peternakan, dan hortikultura impor akan membuat produksi petani/peternak domestik terdesak. Ini bukan semata-mata soal daya saing, tapi lebih karena taktik dan politik dagang yang tidak fair.

Karena hampir semua bahan pangan penting dan pokok dunia, seperti gandum, beras, jagung, gula, kedelai, daging sapi, dan daging unggas, harganya terdistorsi oleh berbagai bantuan/subsidi domestik, pembatasan akses pasar, dan subsidi ekspor. Sejumlah negara juga sering membuat kebijakan pembatasan impor, baik negara yang nett importer maupun yang nett exporter.

Kondisi inilah yang membuat harga pangan di pasar dunia amat artifisal, antara ada dan tidak ada, dan tidak menggambarkan tingkat efisiensi. Menjadikan harga pangan dunia sebagai basis referensi efisiensi jelas menyesatkan. Karena itu, ketika ada sebuah produk pangan domestik terdesak oleh pangan impor yang harganya murah, tidak bisa serta-merta produk pangan kita dicap tidak efisien dan tidak bisa bersaing.

Secara agregat, kinerja sektor pertanian Indonesia tidak mengecewakan. Selama puluhan tahun neraca perdagangan pertanian masih surplus. Tahun lalu, nilai surplus US$ 18,53 miliar atau setara Rp 166,8 triliun (kurs Rp 9.000/US$), naik 40% dari tahun 2009 (US$ 13,14 miliar). Surplus selalu terjadi karena didukung terus membaiknya kinerja subsektor perkebunan, terutama kelapa sawit. Tahun lalu, surplus subsektor perkebunan mencapai US$ 24,67 miliar, naik 39,9% persen dari 2009 US$ 17,63 miliar.

Harga pangan di pasar dunia yang murah sering kali menjadi legitimasi kebijakan impor. Argumen yang selalu diputar ulang: untuk apa bersusah-payah memproduksi pangan sendiri kalau harga impor jauh lebih murah? Argumen ini ceroboh dan sesat. Sebab, harga komoditas di pasar dunia tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran daya saing dan efisiensi, karena harga itu terdistorsi oleh subsidi yang banyak dipraktikkan oleh banyak negara maju.

Akibat kebijakan pro-impor, tanpa banyak disadari, ketergantungan kita pada pangan impor nyaris tidak berubah. Sampai saat ini Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan impor sejumlah bahan pangan penting: susu (70% dari kebutuhan), gula (30%), garam (50%), gandum (100%), kedelai (70%), daging sapi (30%). Ketika harga naik, impor pangan akan menguras devisa. Pada saat yang sama, impor membuat kita kian bergantung pada pangan dari luar negeri.

Bagaimanapun, mengimpor pangan dari luar negeri, walau dengan harga lebih murah dari harga pangan petani domestik, akan menimbulkan dampak sosial berbeda. Bedanya, kalau mengimpor pangan dari luar negeri akan menimbulkan efek berantai di luar negeri. Sebaliknya, jika membeli pangan petani domestik, meski lebih mahal, akan menciptakan multiplier effect dalam bentuk konsumsi, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.