Walikota Wajib Atasi Masalah Banjir dan Macet

APBD 2017 Berimbang Kota Depok

NERACA

Depok - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Untuk Tahun Anggaran 2017, Walikota wajib prioritaskan program rehabilitasi dan normalisasi kali, drainase, jalan dan jembatan, untuk mengatasi masalah banjir dan kemacetan yang tak pernah tuntas. Malah, kondisi masalah ini semakin merugikan masyarakat dalam berbagai kehidupan dan perekonomian.

Demikian rangkuman hasil liputan Neraca dari proses oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Depok yang saat ini masih dibahas untulk ditetapkan jadi Peraturan Daerah (Perda).

Nilai total RAPBD yang disusun berimbang tanpa defisit tersebut, disampaikan Walikota Depok Dr. KH M. Idris Abdul Shomad MA didampingi Wakilnya Pradi Supriatna, SE dalam nota keuangannya kepada DPRD Kota Depok sejak 21 November 2016. Dan, sampai berita ini diterbitkan, masih belum ada kepastian penetapannya.

Menurut Pandangan Umum Fraksi PDIP, Walikota berkewajiban untuk mengatasi berbagai masalah diataranya Banjir dan Macet serta masalah ekonomi lainnya."Hal ini sesuai dengan apa yang sangat jelas tertera dalam Permendagri tahun 2008," tegas Hermanto, SE Ketua Fraksi PDIP yang juga anggota Banggar DPRD Kota Depok, kemarin.

Menurutnya, jangan mengecilkan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggran), hingga membuat APBD menurun. Sehingga, pembangunan tidak efisien juga tidak efektif. Bahkan, juga berkurang manfaatnya bagi masyarakat sesuai kebutuhan potensi lokal."Oleh sebab itu, Walikota hendaknya lebih efektif dan efisien dengan akuntabilitas yang transparan dalam mengelola keuangan daerah," tandas Hermanto mengingatkan.

Berdasarkan data yang diperoleh Neraca dari Setwan DPRD Depok, RAPD yang diusul Walikota berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPF) pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.742.636.063.304.692,68, menurun Rp77.708.004.672,84 dibanding APBD Murni 2016.

Namun PAD (Pendapatan Asli Daerah) sekitar 20% menjadi sekitar Rp900 Miliar lebih, formatnya masih dominan digunakan untuk belanja pegawai baik untuk Belanja Langsung (BL) maupun Belanja Tidak Langsung (BTL). Format BL yang meliputi belanja pegawai, hibah, bansos, bantuan untuk partai dan belanja tidak terduga sebesar Rp1,027,862 Triliun.

Sedangkan BTL yang meliputi belanja pegawai, pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan belanja tidak terduga sebesar Rp1,714,773 Triliun.

Menurut Peneliti APBF dan Dosen Ekonomi Keuangan Universitas Pancasila, Drs. H. Murthada Sinuraya MM, bahwa nota keuangan dan RAPBD 2017 sangat tidak Sehat."Selain menurun totalnya, format berimbangnya tidak murni, karena berasal dari silpa yang tidak efisien alias berasal dari silpa gagal lelang," katanya.

Selan itu, Sinuraya melihat ada data piutang PAD yang setiap tahun selalu meningkat. Kondisi ini dipertanyakan, mengapa piutangnya selalu meningkat."Apa penyebabnya, harus ada transparasi yang jelas dan terbuka kepada publik dalam neraca keuangan daerah," ujar Sinuraya yang juga adalah Staf Ahli Fraksi Partai Demokrat kepada Neraca. Dasmir