Melihat komposisi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 yang diketuai Abraham Samad dibantu oleh Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnaen, masyarakat Indonesia tentu menaruh harapan besar adanya kepastian hukum di tengah ancaman krisis global terhadap perekonomian nasional.

Karena wajah baru pimpinan KPK merupakan momentum bagus bagi penindakan maupun pencegahan korupsi di negeri ini yang sekarang bertumbuh subur. Namun ada juga sebagian masyarakat kita yang skeptis, setelah berbagai pengalaman menunjukkan betapa mudahnya KPK dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga menghambat terjadinya sebuah perubahan yang benar-benar dirasakan.

Meski kita melihat ketua baru KPK Abraham Samad memiliki dinamika yang tinggi dalam proses politik di mata anggota DPR, hal itu terbukti mendapat apresiasi dalam uji kelayakan dan kepatutan di parlemen.  Padahal sebelumnya Abraham menduduki peringkat kelima menurut penilaian dari tim panitia seleksi.

Terkait dengan kasus yang bernuansa ekonomi seperti megaskandal Bank Century, mafia pajak, lembaga KPK ternyata terjebak dalam pertarungan politik elit. Belum lagi kasus mafia anggaran yang melibatkan M. Nazaruddin, mantan bendahara parpol, ruang gerak KPK terasa seperti tersendat-sendat. Mengapa? Karena kasus-kasus besar tersebut merupakan kunci strategis yang menjadi “bandul permainan” antarkekuatan politik.

Munculnya keanehan dalam penanganan kasus besar tersebut, ditambah lagi dengan belum tertangkapnya tersangka kasus cek pelawat Nunun Nurbaiti dari perkara suap pemilihan deputi senior gubernur BI, serta kasus Wisma Atlet SEA Games menunjukkan bukti betapa tidak mudah bagi KPK untuk bersikap cepat seperti harapan publik.

Tantangan Abraham Samad bahwa dia akan mengundurkan diri terlebih dulu jika dalam setahun tidak berhasil menyelesaikan kasus-kasus besar, pastilah akan menjadi bagian dari dinamika KPK sekarang, walau tekad itu juga menumbuhkan rasa skeptis lainnya. Namun di sisi lain, komitmen Abraham itu justeru mendorong KPK untuk lebih berani menafikan semua keniscayaan permainan politik, kita menduga akan mendeterminasi pengungkapan skandal yang lain.

Kita harus mengawal program kerja pimpinan baru KPK agar tidak terperangkap pada jebakan intrik politik. Bagaimanapun, para komisioner baru KPK untuk membuktikan kapasitasnya. Karena sudah lama kita melihat energi politik kekuasaan terus menerus mempengaruhi langkah penegakan hukum, yang terasa makin mengacak-acak rasa keadilan rakyat. Paradoks ini telah menyengsarakan rasa keadilan: betapa korupsi sebagai penyakit kekuasaan, dalam realitasnya justeru dihadapi oleh kekuatan hukum yang telah terpola oleh tawar-menawar di ruang elite kekuasaan.

Karena itu tidak berlebihan publik sangat berharap ketegasan dan keberanian pimpinan baru KPK demi kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Mengapa? Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur yang sedang berkembang akan terhambat oleh krisis utang Eropa dan lesunya perekonomian Amerika Serikat (AS) di 2012. AS dan Eropa pun semakin mendekati masa resesi.

Dalam laporan riset ADB itu, diperkirakan jika tahun depan krisis di Eropa dan AS semakin memuncak, maka imbasnya akan sangat serius terhadap pertumbuhan negara-negara di regional. Namun, pengaruhnya masih bisa ditanggulangi jika pemerintah masing-masing negara di Asia termasuk Indonesia bergerak cepat.

ADB masih meramalkan perekonomian Indonesia akan tumbuh 6,6% tahun ini, tetapi menurunkan perkiraaann pertumbuhan untuk tahun 2012 menjadi 6,5%.  Jika kawasan Eropa dan AS mengalami resesi yang mendalam, ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun 1% menjadi 5,5%. Waspadalah!