Oleh: Ricky Bagas, Pemerhati Otonomi Daerah

Usaha United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota penuh organisasi Negara-Negara Melanesia yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) belum terealisasikan. Sidang di Honiara pada 13-14 Juli 2016, menghasilkan keputusan untuk menunda keanggotaan ULMWP. ULMWP merupakan organisasi separatis yang ingin memisahkan dan memerdekakan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sudah banyak fakta dan kebohongan yang dipublikasikan ke media sosial sehingga membuat masyarakat Papua menjadi bingung. Apa sebenarnya tujuan ULMWP dan untuk siapa keterwakilannya di dalam MSG?

Api perjuangan orang Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia melalui jalur diplomasi, terus menunjukkan peningkatan dan kemajuan yang luar biasa. Sejak tahun 2013 sampai tahun 2016,  isu Papua menjadi viral dan menarik perhatian di kawasan Pasifik Selatan, yaitu Salomon, Vanuatu, Kanaki, Fiji dan PNG. Fakta di lapangan membuktikan bahwa kuatnya dukungan dari masyarakat, pihak Gereja, dan LSM yang terus ikut serta dalam mengampanyekan masalah pelanggaran HAM dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Banyaknya fraksi perjuangan untuk Papua Barat telah bersatu ke dalam organisasi yang bernama ULMWP. ULMWP dibentuk dengan tujuan mendukung semua upaya-upaya internasional agar West Papua memiliki kedaulatan penuh. Selain itu juga dengan hadirnya ULMWP sekaligus mendorong dan memaksa Indonesia agar duduk setara dan berdialog untuk masa depan Papua.

Selama perjuangannya, ULMWP tidak memahami bahwa MSG bukanlah organisasi biasa, seolah-olah mendaftar ke MSG seperti mendaftar untuk ke sekolah dimana ketika berkas-berkas kurang lengkap dapat diulangi lagi mendaftar. Sementara itu, negara-negara yang menjadi anggota MSG paham tentang situasi dan kondisi permasalahan Papua merupakan urusan internal Indonesia, sehingga MSG menolak pengajuan aplikasi ULMWP tersebut.

Permasalahan mendasar lainnya yang menjadikan ULMWP tidak dapat diterima di MSG adalah, ULMWP tidak pernah mewakili masyarakat Papua dan tidak didukung oleh masyarakat Papua. Jika ada organisasi yang menyatakan dukungan terhadap ULMWP, organisasi tersebut merupakan sebagian kecil dari banyaknya organisasi yang berjuang untuk kemerdekaan Papua. Organisasi yang berjuang untuk memisahkan diri dari Indonesia sangat banyak dan sebarannya di daerah tidak terpantau. Namun dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok mayoritas, yaitu kelompok yang berjuang melalui jalur politik seperti KNPB, IPWP, NFRPB; jalur kombatan, yaitu Tentara Pembebasan Nasional (TPN) di berbagai pegunungan; dan jalur intelektual, seperti NAPAS, AMP di berbagai kota studi. Dari 3 kelompok besar tersebut juga terbagi banyak kelompok kecil yang tidak pernah terkoordinasi satu sama lain. Aspirasi dan suara kelompok juga menginginkan hal berbeda di setiap daerah.

Sementara itu, Jubir Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia, Sade Bimantara, menganggap kelompok radikal ULMWP dapat terus mengganggu dan merusak MSG. Langkah-langkah ULMWP dinilai berbahaya bagi persatuan dan integritas MSG. Hal tersebut berdasar karena ULMWP bukan merupakan wakil dari empat juta orang Papua di Provinsi Papua, Indonesia. ULMWP diciptakan mewakili suara orang Papua di luar negeri, yang mungkin masih memiliki kewarganegaraan Indonesia dan banyak yang sudah meninggalkan kewarganegaraannya. Selain itu, ULMWP ini adalah NGO, yang bukan mewakili kawasan atau negara, untuk memiliki status keanggotaan penuh itu harus melalui konsensus negara anggota.

Sejak Papua menjadi bagian dari NKRI, orang Papua telah banyak mengalami perubahan. Banyak orang Papua yang telah berhasil dan bahkan telah menjadi pemimpin-pemimpin di tanah Papua. Sementara itu, permasalahan di atas mengenai banyaknya kelompok radikal Papua yang sengaja ingin memisahkan Papua dari integritas NKRI adalah hal yang menimbulkan kerugian bagi orang Papua sendiri.

Meskpiun banyak intervensi dari pihak-pihak lain yang ingin memisahkan Papua dari integritas NKRI, namun kita sebagai generasi muda harus tetap bepegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Keberhasilan orang Papua sekarang ini adalah salah satu wujud perhatian Pemerintah Indonesia yang begitu cepat membangun orang Papua dari berbagai sudut pandang. Faktanya, selama ini orang Papua selalu hidup aman bersama NKRI dan yang selalu berurusan dengan hukum adalah mereka yang ingin membuat Tanah Papua ini tidak aman. Jika kita tidak membuat sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, maka kita bebas juga dari hukuman.