NERACA

Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) telah memberikan jaminan untuk 9 proyek infrastruktur di Indonesia. Diantaranya 4 proyek tol yaitu Batang - Semarang, Balikpapan - Samarinda, Pandaan - Malang, dan Manado - Bitung, PLTU Batang, SPAM Umbulan dan semua paket Proyek Palapa Ting Barat, Tengah, Timur dan total investasi mencapai Rp81 triliun.

Direktur Utama PT PII Sinthya Roesly mengatakan PT PII sudah ada sejak enam tahun lalu. Berdirinya PT PII untuk menjalankan mandat sebagai pelaksana tunggal penyedia penjaminan pemerintah dalam skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). "Dengan berbagai proyek yang telah dijaminkan, hal ini menunjukan bahwa pemerintah dapat mewujudkan penyediaan infrastruktur dengan tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah yang terbatas namun memfasilitasi partisipasi swasta dengan menyediakan dukungan kontingen berupa penjaminan risiko infrastruktur," jelas Sinthya di Jakarta, Selasa (25/10).

Penandatanganan Perjanjian Penjaminaan Proyek Palapa Ring Paket Timur pada bulan September 2016 merupakan bukti bahwa PT PII ikut andil dalam pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan timur Indonesia. Proyek Palapa Ring Paket Timur ini merupakan jaringan tulang punggung serat optik yang menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku hingga Papua Barat.

Penandatangan Perjanjian yang disaksikan pula oleh Presiden Joko Widodo ini menunjukan bahwa PT PII bukan hanya memberikan penjaminan Proyek Infrastruktur di Pulau Jawa, tetapi juga pulau-pulau lainnya, khususnya kawasan timur Indonesia.

Lebih Ianjut, PT PII saat ini telah dapat memberikan Penjaminan Pemerintah untuk sektor publik yang secara finansial kurang menguntungkan namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat misalnya sektor pendidikan, lembaga pemasyarakatan dan persampahan mengacu kepada Perpres No 38 Tahun 2015 yang memuat 19 (Sembilan belas) sektor infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan dengan swasta dan dapat diberikan penjaminan.

Hal ini didukung pula oleh adanya skema KPBU dengan pembayaran layanan ketersediaan (Availabifity Payment). Dengan demikian, pihak swasta tidak perlu ragu lagi berinvestasi pada sektor sosial karena dapat diberikan penjaminan pemerintah melalui PT PII.

Di tempat yang sama, Direktur Operasi PT PII Salusra Satria mengatakan bahwa selain dari 9 proyek yang dilaksanakan tersebut, PT PII juga sedang memproses penjaminan untuk 4 jalan tol lainnya seperti tol Cileunyi – Dauan di Jawa Barat, Krian - Bunder di Jawa Timur, tol Cikampek elebated dan jalan tol Serang Palimbang di Banten. “Mudah-mudahan dengan banyaknya jalan tol yang akan dibangun akan menggerakkan ekonomi,” cetusnya.

Disamping mengerjakan proyek infrastruktur komersil seperti jalan tol, PT PII juga tengah menggodok untuk ikut masuk ke model bisnis infrastruktur sosial seperti lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, sekolah ataupun balai latihan kerja.

Ditambahkan Sinthya, ia menyebut telah melakukan beberapa pembahasan mengenai infrastruktur sosial tersebut dengan pemangku kepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM terkait lembaga pemasyarakatan. "Lapas kita banyak, lebih dari 200. Sebagian besar 'over capacity' dan ada yang sejak dibangun belum direnovasi. Kami kerja sama dengan Kemenkumham bagaimana KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) bisa jadi salah satu solusi," tuturnya.