NERACA

Mataram - Pengurus Badan Pimpinan Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) Wilayah Nusa Tenggara Barat mendukung perubahan Bank NTB konvensional menjadi syariah sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah yang mayoritas muslim. Ketua Badan Pimpinan DaerahGapensi Wilayah NTB Faurani mengatakan dukungan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral para pengusaha lokal dalam membesarkan badan usaha milik daerah (BUMD).

"Pengurus Gapensi di kabupaten/kota juga sudah mengadakan pertemuan dengan pihak bank NTB unit syariah terkait dengan akses permodalan," katanya, seperti dikutip Antara, kemarin. BPD Gapensi NTB, kata dia, juga sudah menyurati seluruh pengurus Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi se-NTB untuk berani mengakses permodalan di Bank NTB unit syariah. Selama ini, lanjut Faurani, para kontraktor lokal yang tergabung dalam Gapensi mengakses kredit di bank umum konvensional untuk membiayai proyek yang akan dikerjakan.

Masing-masing kontraktor mengajukan permohonan kredit mulai dari Rp1 miliar ke atas. "Jika semua anggota mengakses kredit ke Bank NTB unit syariah, tentu itu akan sangat membantu upaya pemerintah menjadikan Bank NTB 100 persen syariah," ujarnya. Upaya mendorong anggota Gapensi NTB bekerja sama dengan Bank NTB, kata dia, bukan berarti menutup peluang menjalin kemitraan dengan perbankan lainnya.

Namun penting bagi pengusaha lokal untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perusahaan daerah karena keuntungannya akan kembali lagi kepada rakyat NTB, dalam berbagai bentuk program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. "Kami juga mengajak asosiasi pengusaha lokal lainnya untuk ikut mendukung kemajuan perusahaan daerah," ucap Faurani.

Pemerintah Provinsi NTB selaku pemegang saham mayoritas PT Bank NTB, menginginkan BUMD itu meninggalkan bisnis jasa keuangan berbasis konvensional mulai tahun 2018 setelah beralih menjadi lembaga perbankan dengan prinsip syariah.

Direktur Utama PT Bank NTB H Komari Subakir, mengatakan proses peralihan dari bisnis keuangan konvensional ke pola syariah masih dalam proses. Selama ini, kata dia, bisnis yang dijalankan menganut prinsip konvensional. Ada juga pola syariah, namun masih berbentuk unit usaha.

Oleh sebab itu, diperlukan kajian mendalam, termasuk menyangkut dana dari pemerintah daerah dan dana masyarakat. "Kami sedang menyiapkan sumber daya manusianya dan teknologi informasi untuk mendukung bisnis berbasis syariah. Kalau soal modal, tidak perlu dikhawatirkan," katanya. Bank NTB menargetkan pemenuhan modal inti sesuai rencana aksi pada 2015 adalah sebesar Rp1,15 triliun, Namun yang sudah terpenuhi hingga April 2016 sebesar Rp1,07 triliun.