NERACA

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meresmikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Plus sebagai alat penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. "BRI dengan Kemendikbud khusus mendesain skema penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) menggunakan kartu bagi siswa SD, SMP dan SMK seluruh Indonesia penerima dana PIP melalui KIP Plus," kata Sekretaris BRI Hari Siaga Amijarso dalam peresmian KIP Plus di Yogyakarta, Rabu.

Peresmian tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kemendikbud dan Direktur Kelembagaan BRI Kuswiyoto Melalui siaran pers, Hari menjelaskan KIP Plus memiliki tiga fungsi yakni sebagai kartu debit "private label", saldo atau dompet PIP dan kartu Anjungan Tunai Mandiri BRI.

Sebagai kartu debit, KIP Plus dapat digunakan siswa untuk berbelanja peralatan sekolah di gerai dan koperasi Sekolah yang menggunakan mesin perekam data elektronik (electronic data capture/EDC) BRI. Dana yang digunakan untuk belanja peralatan sekolah itu berasal dari saldo awal pada dompet PIP sesuai kuota dana PIP yang ditetapkan Kemendikbud. "Jadi para siswa dapat lebih mengenal produk perbankan sejak dini dan menjadi sarana pengelolaan keuangan bagi siswa," kata dia.

Selain untuk bertransaksi, kata Hari, KIP Plus juga berguna sebagai alat menabung bagi para siswa. Dana dalam tabungan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu melalui 69.552 agen BRILink, 10.628 Unit Kerja BRI dan 23.126 jaringan ATM BRI di seluruh Indonesia. "BRI juga mendorong koperasi sekolah untuk dijadikan sebagai Agen BRILink sehingga akan turut meningkatkan daya saing dan pemberdayaan Koperasi-Koperasi Sekolah di seluruh Indonesia," kata Hari. Ia mengatakan siswa pengguna KIP Plus dibebaskan dari biaya administrasi bulanan, sehingga dapat meringankan beban pengeluaran siswa.

KIP Plus menggantikan KIP lama yang pencairannya lebih susah. Nantinya, siswa bisa menggesek langsung KIP Plus di mesin EDC yang dapat dijumpai di sejumlah gerai yang sudah bekerjasama seperti kantin sekolah hingga Toko Buku Gramedia. Totalnya ada 40 gerai. "KIP Plus ini untuk menjawab beberapa hal yang menjadi masalah KIP terdahulu seperti akurasi data," ujar Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad.

Dia mengklaim melalui KIP Plus maka penyaluran bantuan akan lebih cepat serta memperlancar penyaluran dan pencairan dana. Dana yang dipersiapkan hampir mencapai Rp 1 triliun. "Total semuanya Rp 9,6 triliun. Nilai SD setiap anak dalam setahun Rp 450 juta, SMP Rp 750 juta, dan SMA Rp 1 juta," ia menambahkan.

Kepala Disdikpora DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menambahkan nantinya pihak sekolah akan menyodorkan nama-nama siswa yang berhak menerima KIP Plus. "Sekolah yang tahu persis siapa yang berhak dan siapa yang tidak," ujar Kadarmanta. Bagi siswa yang berhak tapi tidak tercantum sebagai penerima KIP Plus dan ingin memintanya sekolah bisa mengusulkan lewat Data Pokok Pendidikan di kabupaten atau kota masing-masing untuk tingkat SD dan SMP, sementara provinsi untuk tingkat SMA dan SMK.