Darurat Sampah Harus Libatkan Semua Pihak

Butuh Anggaran Puluhan Miliar

NERACA

Cirebon - Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Cirebon, Agas Sukma Nugraha mengakui, perlu anggaran puluhan miliar untuk menangani persoalan sampah. Hal itu dikatakan, menyikapi persoalan darurat sampah, di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Agas yang baru beberapa Bulan menjabat sebagai Kadis DCKTR menilai, ada mekanisme awal yang salah dalam pengelolaan sampah, sehingga imbasnya dirasakan saat ini. Diapun meminta semua pihak, untuk terlibat serius dalam menangani masalah sampah yang ada di Kabupaten Cirebon.

"Ada mekanisme yang keliru dalam pengelolaan sampah. Saya tidak menyalahkan siapapun, namun perlu dukungan semua pihak supaya persoalan ini bisa secepatnya diatasi," kata Agas, Minggu (16/10), melalui sambungan telepon selulernya.

Agas tidak menampik, bahwa persoalan sampah saat ini ibarat "musuh bersama" di Kabupaten Cirebon. Artinya, seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon harus bahu membahu menangani masalah sampah, sampai benar-benar bisa diatasi. Hal itu tentu, tidak lepas dari peran Pemkab Cirebon, khususnya DCKTR menjalankan program penanganan sampah. Untuk itu, dia mengusulkan anggaran kepada DPRD setempat, sebesar Rp2,1 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk penyewaan Dum truck dan juga Becko.

"Anggaran itu untuk menyewa 20 unit Dump truck dan 1 buah becko. Gunanya supaya tumpukan sampah bisa kita angkut semua, " ungkap Agas.

Sementara lanjut dia, diperlukan juga anggaran puluhan miliar untuk pengelolaan sampah,  termasuk pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, termasuk honor untuk petugas kebersihan dan pengangkut sampah. Saat ini ada 28 unit truk pengangkut sampah,  dan sempat ada delapan unit yang rusak. Namun, meskipun anggaran tidak mencukupi, mau tidak mau harus diatasi dengan berbagai cara. Hal itu supaya program adanya TPS sementara di desa dan TPAS disetiap Kecamatan bisa berjalan.

"Saya sekarang yang bertanggung jawab di DCKTR, jadi harus segera menjalankan program. Uangnya dari mana, ya saya usahakan sepanjang tidak menyalahi aturan. Kalau perlu, gadai SK juga akan saya lakukan. Ini kan menyangkut masalah ekonomi masyarakat juga. Kalau sampahnya beres, ekonomi masyarakat akan terbantu," terangnya.

Agas menambahkan, program yang tidak kalah pentingnya adalah adanya pengadaan tiga titik TPA. Dengan ditutupnya TPA Gunung santri, maka harus dipikirkan membuat TPA wilayah barat, tengah dan timur. Saat ini, sudah dianggarkan Rp21 miliar untuk pembebasan tiga TPA dengan masing-masing luar per TPA, sekitar 10 hektare. Program tersebut akunya, akan berjalan tahun depan, meskipun nantinya bagian kebersihan bukan dibawah naungan DCKTR lagi.

"Saya meminta masyarakat untuk menjaga kebersihan dan jangan membuang sampah sembarang. Imbas kepada masalah ekonominya sangat terasa. Kami dari DCKTR yang akan berusaha memenuhi sarana penunjangnya," tukas Agas.

Seperti diketahui, sejak beberapa tahun belakangan ini, persoalan sampah yang ditangani DCKTR Kabupaten Cirebon, tidak pernah selesai. Setiap tahunnya, BPK-RI selalu menemukan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, khususnya pada bidang kebersihan. Anehnya, temuan tersebut setiap tahun selalu muncul, meskipun pada tahun berjalan kabarnya sudah diselesaikan dan dikerugiannya sudah dikembalikan ke kas daerah. Kuat dugaan, Kadis DCKTR sebelumnya, tidak peka dan selalu menganggap sepele masalah sampah. Maman