NERACA

Bandung – PT Bank Mandiri menyiapkan kredit modal kerja (KMK) senilai Rp1 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) – KAI untuk membantu pembiayaan operasional perseroan. Penandatanganan perjanjian kredit bertenor 12 bulan tersebut dilakukan oleh Direktur Keuangan KAI Didiek Hartantyo dan Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar serta disaksikan Dirut KAI Edi Sukmoro di Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/9).

Menurut Royke, dukungan pembiayaan tersebut merupakan bagian dari sinergi strategis BUMN dalam membangun Indonesia yang mandiri dan sejahtera. “Kami berharap kerjasama ini dapat mendukung KAI dalam memenuhi mandat pemerintah dalam penguatan konektivitas wilayah melalui jalur kereta api, serta dalam penyediaan layanan terbaik kepada masyarakat pengguna kereta api,” tutur Royke Tumilaar.

Royke menambahkan, komitmen Bank Mandiri dalam mendukung KAI juga telah direalisasikan sebelumnya melalui keterlibatan perseroan dalam sindikasi perbankan pada 2015 untuk pembiayaan proyek pengembangan kereta commuter Jabodetabek dan kereta Bandara Soekarno-Hatta. Dalam sindikasi tersebut, Bank Mandiri berkontribusi sebesar Rp1, 276 triliun. “Transportasi massal yang berkualitas dan dapat diandalkan merupakan salah satu komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” Rico mengungkapkan.

Terkait pembiayaan ke sektor transportasi, Royke jugamengatakan, hingga saat ini perseroan telah memberikan komitmen pembiayaan sebesar Rp36,4 triliun. Di samping kereta api, pembiayaan tersebut juga dialokasikan untuk pembangunan bandar udara dan pelabuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Bank Mandiri melalui perusahaan anak PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) menyiapkan layanan asuransi kesehatan Managed Care dengan fitur koordinasi manfaat (coordination of benefits – COB) bagi pegawai KAI beserta keluarga. Pola layanan kesehatan ini memungkinkan KAI untuk dapat memberikan manfaat kesehatan dengan biaya yang terkendali karena dapat memanfaatkan skim jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan untuk menanggung sebagian klaim yang timbul.