Perekonomian Papua

Neraca. Pulau Papuamemiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi geopolitik Indonesia, akibat faktor geografis dan faktor ketersediaan sumber daya alam yang terkandung di dalamya. Hal tersebut disebabkan posisi strategis Papua yang berbatasan dengan negara-negara yang menjadi kekuatan ekonomi potensial mulaidariFilipina di sebelah utara, yang merembet ke Hong Kong, Taiwan, Jepang, hingga kepulauan Pasifik dan Benua Amerika di sebelah timur dan di selatan berhadapan dengan Timor Leste dan Australia.

Selain itu, Papua kaya akan keanekaragaman hayati. Tanah yang subur di iklim tropis dan hujan turun di hampir di sepanjang musim merupakan faktor agroklimat yang sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditas tanaman industri, baik kehutanan, hortikultura, maupun untuk tanaman pangan. Kekayaan sumber daya mineral dan energi sudah menjadi pengetahuan umum. Besi, tembaga, emas, batu bara, minyak bumi, sampai gas alam adalah kekayaan alam yang bisa menyokong infrastruktur.

Sayangnya, sejak otonomi khusus diberlakukan selamadelapantahun ini, perubahan tidak berjalan dengan optimal. Keberadaan dana otonomi khusus nampaknya tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah. PDRBPapuasejak diberlakukannya dana otonomi khusus pada tahun 2002 hanya berubah sedikit, dan kemungkinan juga ditimbulkan karena inflasi. Pada tahun 2000 dan 2001 PDRB Papua adalah sebesar Rp 18,41 milyar dan Rp 21,6 milyar. Sedangkan setelah dana otonomi khusus diberlakukan ternyata PDRB hanya meningkatmenjadi Rp 22,55 milyar (2003), Rp 23,89 milyar (2004), Rp 24,84 (2005), lalu setelah propinsi Irian terbagi menjadi Papua dan Papua Barat,PDRB propinsi Papua yang baru berkembang cukup pesat menjadi Rp 43,61 milyar (2005), Rp 46,89 milyar (2006), Rp 55,38 milyar (2007), Rp 54,73 milyar (2008), Rp 68,35 milyar (2009), dan Rp 89,451 milyar (2010).

Selain itu, dalam hal angka kemiskinan propinsi Papua juga masih terpuruk. Selama sembilan tahun sejak diterapkannya kebijakan tersebut, angka kemiskinan di Papua masih tinggi. Pada tahun 1999, jumlah penduduk propinsi Papua yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak satu juta jiwa, meningkat daritahun 1996 sebesar 830 ribu jiwa. Pada tahun 2010, jumlah penduduk yang berada di bawah kemiskinan di tersebut sebesar761 ribu jiwa dan 256 ribu jiwa di propinsi Papua Barat, menempati posisi pertama dan kedua dengan persentase jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia.

BERITA TERKAIT

Bank Mandiri Sediakan Layanan di Kemenko Perekonomian

      NERACA   Jakarta - Bank Mandiri menyediakan jasa layanan maupun produk perbankan guna memudahkan serta mempercepat transaksi…

Pemkot Denpasar Teken MoU Dengan Bekraf RI - Ekonomi Kreatif Penggerak Perekonomian Dukung Pembangunan

Pemkot Denpasar Teken MoU Dengan Bekraf RI Ekonomi Kreatif Penggerak Perekonomian Dukung Pembangunan NERACA Denpasar - Guna mendukung maksimalnya penerapan…

Perekonomian Madura Diharapkan Meningkat - Pasca Pembebasan Tarif Tol

    NERACA   Jakarta - Keputusan Pemerintah untuk membebaskan Jembatan Nasional Suramadu dari biaya tol diharapkan dapat meningkatkan kegiatan…

BERITA LAINNYA DI HUNIAN

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan NERACA Jakarta - Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat aplikasi dan platform digital untuk…

Karakteristik Pasar Perumahan Ekspatriat Tidak Berubah

Karakteristik Pasar Perumahan Ekspatriat Tidak Berubah NERACA Jakarta - Konsultan properti Colliers International menyatakan bahwa karakteristik pasar perumahan untuk ekspatriat…

Perlu Adanya Pembenahan Regulasi Perumahan

Perlu Adanya Pembenahan Regulasi Perumahan   NERACA Jakarta - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta (Hipmi Jaya), Afifuddin Suhaeli…