Rampas Harta Koruptor

Upaya memiskinkan koruptor dan keluarganya diharapkan dapat melahirkan perubahan perilaku secara signifikan dan mengubah gaya hedonistis bagi sebagian orang, yang selama ini melakukan perbuatan korup untuk kepentingan pribadinya.

Kita bisa melihat beberapa ciri koruptor a.l. memiliki sifat serakah, hidup bermewah-mewahan tanpa memikirkan penderitaan rakyat. Bagaimanapun, korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri.

Tindakan korupsi menurut perspektif keadilan atau pendekatan umum, misalnya mengatakan bahwa korupsi adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Artinya, tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri.

Gaji kecil yang tidak mencukupi untuk hidup yang layak dari bulan ke bulan sering menjadi alasan untuk membenamkan diri. Apalagi kalau hampir semua orang di tempat itu telah menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Tahu sama tahu, untuk tidak mengatakan atasan mereka juga melakukan hal yang sama.

Secara struktural, memberantas korupsi berarti memberantas KKN dengan memberdayakan komisi pemeriksaan kekayaan pejabat dan latar belakang kehidupannya. membangun sistem pencegah dini korupsi, UU Antikorupsi yang konsisten, memberikan jaminan hidup yang layak bagi pegawai, sistem pembuktian terbalik, pengumuman dan audit kekayaan pejabat sebelum dan sesudah bertugas, serta membuat iklan layanan masyarakat di media massa dan di kemasan produk yang dikonsumsi semua orang.

Bangsa ini perlu banyak belajar dan merenung untuk menghargai bahwa korupsi merugikan orang banyak yang telah bekerja keras dan berlaku jujur. Tindakan korupsi tidak menghargai fitrah manusia yang diilhamkan kepadanya untuk cinta kepada kebaikan. Dengan begitu kita semua sedang belajar untuk hidup lebih lurus. Anak bangsa ini lahir dan besar dalam kondisi majemuk dan berbeda status sosial ekonominya. Ada yang kaya dan ada yang lahir dalam serba berkekurangan.

Dalam kemajemukan tersebut, keragaman pandangan dan pilihan untuk memelihara dan menjinakkan perilaku korupsi adalah hal biasa dan harus kita hargai. Dengan kemauan mengoreksi kesalahan berarti kita berpeluang untuk mengatasi krisis apapun. Krisis adalah peluang di masa sulit. Bangsa ini perlu membangun kehidupan sehari-hari yang berdasar etika yang kuat, aturan-aturan hukum yang dibuat aspiratif dan partisipatif, dengan begitu keadilan akan datang dengan sendirinya.

Adalah calon pimpinan (capim) KPK Abdullah Hehamahua mengusulkan koruptor harus mengganti seluruh kerugian keuangan negara yang disebabkan perbuatannya. Uang pengganti tidak sebatas uang yang dinikmati, sebagaimana putusan hakim selama ini. Perampasan kekayaan koruptor ini juga meliputi bunga dari uang korupsi yang disimpan di bank.

”Uang hasil korupsi dipakai membeli rumah bak istana, mengendarai mobil mewah, berganti-ganti pasangan, serta mengonsumsi makanan dan minuman yang mahal,” paparnya dalam sebuah diskusi di Jakarta belum lama ini.

Jadi, sangat tepat jika pemerintah harus merampas semua aset terdakwa koruptor, termasuk perusahaan yang diperoleh dari proses pengembangan uang hasil korupsi. Apabila seluruh harta kekayaan koruptor dan keluarganya setelah disita, tetapi ternyata masih ada uang pengganti yang belum dilunasi, sisa uang tersebut merupakan utang yang harus dilunasi koruptor dan keluarganya. Ini tentu bisa membuat jera para koruptor.

BERITA TERKAIT

Wacana Pembekuan KPK, Harapan Bebas Koruptor

  Oleh : Dodik Prasetyo, Peneliti Senior Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)               Belakangan berhembus wacana pembekuan KPK…

Jaksa Agung - Koruptor Tidak Bisa Berbohong Karena Sakit

HM Prasetyo  Jaksa Agung Koruptor Tidak Bisa Berbohong Karena Sakit Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo mengingatkan para tersangka atau…

Kejagung: Tuntutan Bagi Koruptor Tidak Pukul Rata

Kejagung: Tuntutan Bagi Koruptor Tidak Pukul Rata NERACA Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tuntutan bagi koruptor tidak bisa dipukul…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mengukur Kekuatan Koalisi pada Pilgub Jabar 2018

Oleh: Ajat Sudrajat Sejumlah partai politik mulai bermanuver terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, salah…

Media Sosial Sebagai Ekspresi Kekinian

Oleh: Dra. Ihsanira Dhevina E, MA, Widyaiswara Kementerian Sekretariat Negara Terasa sudah komunikasi sebagai bagian dari kebutuhan hidup manusia. Keperluan untuk…

Inklusi Kesadaran Pajak, Menuju Negara Mandiri Finansial

Oleh: Dewi Damayanti, KPP Pratama Jkt Kebon Jeruk Dua DJP *) Pajak sebagai tulang punggung pembangunan menyimpan masalah krusial yang…