Rampas Harta Koruptor

Upaya memiskinkan koruptor dan keluarganya diharapkan dapat melahirkan perubahan perilaku secara signifikan dan mengubah gaya hedonistis bagi sebagian orang, yang selama ini melakukan perbuatan korup untuk kepentingan pribadinya.

Kita bisa melihat beberapa ciri koruptor a.l. memiliki sifat serakah, hidup bermewah-mewahan tanpa memikirkan penderitaan rakyat. Bagaimanapun, korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri.

Tindakan korupsi menurut perspektif keadilan atau pendekatan umum, misalnya mengatakan bahwa korupsi adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Artinya, tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri.

Gaji kecil yang tidak mencukupi untuk hidup yang layak dari bulan ke bulan sering menjadi alasan untuk membenamkan diri. Apalagi kalau hampir semua orang di tempat itu telah menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Tahu sama tahu, untuk tidak mengatakan atasan mereka juga melakukan hal yang sama.

Secara struktural, memberantas korupsi berarti memberantas KKN dengan memberdayakan komisi pemeriksaan kekayaan pejabat dan latar belakang kehidupannya. membangun sistem pencegah dini korupsi, UU Antikorupsi yang konsisten, memberikan jaminan hidup yang layak bagi pegawai, sistem pembuktian terbalik, pengumuman dan audit kekayaan pejabat sebelum dan sesudah bertugas, serta membuat iklan layanan masyarakat di media massa dan di kemasan produk yang dikonsumsi semua orang.

Bangsa ini perlu banyak belajar dan merenung untuk menghargai bahwa korupsi merugikan orang banyak yang telah bekerja keras dan berlaku jujur. Tindakan korupsi tidak menghargai fitrah manusia yang diilhamkan kepadanya untuk cinta kepada kebaikan. Dengan begitu kita semua sedang belajar untuk hidup lebih lurus. Anak bangsa ini lahir dan besar dalam kondisi majemuk dan berbeda status sosial ekonominya. Ada yang kaya dan ada yang lahir dalam serba berkekurangan.

Dalam kemajemukan tersebut, keragaman pandangan dan pilihan untuk memelihara dan menjinakkan perilaku korupsi adalah hal biasa dan harus kita hargai. Dengan kemauan mengoreksi kesalahan berarti kita berpeluang untuk mengatasi krisis apapun. Krisis adalah peluang di masa sulit. Bangsa ini perlu membangun kehidupan sehari-hari yang berdasar etika yang kuat, aturan-aturan hukum yang dibuat aspiratif dan partisipatif, dengan begitu keadilan akan datang dengan sendirinya.

Adalah calon pimpinan (capim) KPK Abdullah Hehamahua mengusulkan koruptor harus mengganti seluruh kerugian keuangan negara yang disebabkan perbuatannya. Uang pengganti tidak sebatas uang yang dinikmati, sebagaimana putusan hakim selama ini. Perampasan kekayaan koruptor ini juga meliputi bunga dari uang korupsi yang disimpan di bank.

”Uang hasil korupsi dipakai membeli rumah bak istana, mengendarai mobil mewah, berganti-ganti pasangan, serta mengonsumsi makanan dan minuman yang mahal,” paparnya dalam sebuah diskusi di Jakarta belum lama ini.

Jadi, sangat tepat jika pemerintah harus merampas semua aset terdakwa koruptor, termasuk perusahaan yang diperoleh dari proses pengembangan uang hasil korupsi. Apabila seluruh harta kekayaan koruptor dan keluarganya setelah disita, tetapi ternyata masih ada uang pengganti yang belum dilunasi, sisa uang tersebut merupakan utang yang harus dilunasi koruptor dan keluarganya. Ini tentu bisa membuat jera para koruptor.

BERITA TERKAIT

KPK Akan Lelang Barang Rampasan Tiga Koruptor

KPK Akan Lelang Barang Rampasan Tiga Koruptor NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang barang rampasan negara dari…

Ketua DPR RI - Klinik "E-LHKPN" Permudah Pelaporan Harta Kekayaan

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI Klinik "E-LHKPN" Permudah Pelaporan Harta Kekayaan Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan klinik…

Pilkada: Harta, Tahta & Wanita

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi   Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Tahun politik dalam pilkada serentak 2018 dan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Peran Pers dalam Menangkal Isu SARA

  Oleh : Sulaiman Rahmat, Mahasiswa Lancang Kuning Pekanbaru SARA menjadi permasalahan yang mudah sekali dihembuskan dan menyulut emosi. Pada…

Revitalisasi Ide Poros Maritim

  Oleh: Prof. Yudhie Haryono, Direktur Nusantara Centre Pelan tetapi pasti ide poros maritim ditelan program harian lain dalam bernegara.…

Tumbuh Berani di Tengah Gelombang

Oleh: Mochammad Bayu Tjahono, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Tak salah jika menyebut tahun 2018 merupakan tahun politik. Pada 27…