NERACA

Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) meluncurkan sistem informasi bernama "Housing Finance Information System" (HFIS) atau sistem informasi pembiayaan perumahan yang memuat analisis pembiayaan dan proyeksi pembiayaan sektor perumahan.

 "Informasi perumahan masih terbatas, sebenarnya ada banyak informasi tapi tercecer di beberapa instansi. Saat ini juga belum ada data permintaan dan penawaran perumahan," kata Direktur Utama SMF Raharjo Adisusanto dalam peluncuran HFIS di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (22/7).

HFIS sendiri menyuguhkan data dan informasi pasar perumahan dan pembiayaan perumahan di Indonesia.
 Raharjo mengatakan sajian data komprehensif di sektor perumahan tersebut penting karena banyak negara pernah mengalami krisis perumahan yang kemudian menjadi krisis keuangan, seperti contohnya krisis 'subprime mortgage' pada 2008 di Amerika Serikat dan krisis perumahan di Thailand pada 1997 karena kelebihan penawaran rumah.

"Penting untuk mengetahui kondisi sektor perumahan dari waktu ke waktu, untuk menghindari krisis serupa," kata dia. Dalam HFIS, PT SMF juga menyajikan indeks izin mendirikan bangunan yang data faktualnya diperoleh dari sepuluh kota besar Indonesia.

Data faktual indeks IMB diperoleh berdasarkan survei berdasar IMB di masing-masing kota besar yang signifikan pembangunan residensialnya Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan dengan HFIS konsumen dapat menggunakan data untuk mendapatkan informasi terkait pembelian perumahan. "Konsumen maupun penyedia pembiayaan dapat memiliki akses dalam berbagai informasi terkait kondisi pembangunan perumahan," kata dia.

Disamping itu, SMF juga menyerahkan pedoman standar dokumen kredit pemilikan rumah (KPR) bank pembangunan daerah kepada Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). Raharjo Adisusanto mengatakan pedoman tersebut nantinya digunakan sebagai acuan bank-bank pembangunan daerah di Indonesia dalam menyalurkan KPR. Penyerahan pedoman standar dokumen KPR tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, PT SMF, dan Asbanda pada 17 Desember 2015.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus berpendapat BPD seharusnya punya peranan penting dalam menyalurkan KPR untuk rumah bersubsisdi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Maurin tidak memungkiri bahwa peranan BPD masih minim karena dari sekitar 4.500 unit rumah bersubsidi yang telah disalurkan sejak 2010, peranan BPD dalam program tersebut masih di bawah 1 persen. "Kami ingin melihat peranan BPD semakin meningkat dan lebih bisa berperan aktif," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asbanda Edie Rizliyanto mengatakan penyerahan pedoman standar dokumen KPR tersebut sejalan dengan transformasi BPD yang sedang dilakukan oleh pemerintah. "Dari 26 BPD di seluruh Indonesia secara total aset bernilai Rp500 triliun, membuat grup bank pembangunan daerah berada di nomor empat bank terbesar di Indonesia. Saya berharap sinergi dengan PT SMF ini dapat lebih meningkatkan peran BPD," kata dia.