Kriteria BLT Harus Transparan

Melihat perkembangan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu akan memunculkan perdebatan mengenai keberhasilan pemerintah menanggulangi kemiskinan. Proses dinamika tersebut tentu tidak lepas dari masih adanya jutaan penduduk Indonesia yang sekarang masih hidup di ambang garis kemiskinan. Akibatnya, pergerakan status penduduk di sekitar ambang tersebut cenderung relatif tinggi.

Sebagai contoh gambaran data antara Maret 2009 dan 2010. Pada periode tersebut, terdapat ada 14,7 juta penduduk miskin yang meningkat pengeluarannya melewati garis kemiskinan. Namun, pada saat yang sama dijumpai 13,2 juta penduduk yang awalnya tidak miskin, lalu pada Maret 2010 tergelincir jatuh ke bawah garis kemiskinan. Karena itu, antara 2009 dan 2010, secara neto hanya 1,5 juta penduduk yang keluar dari kemiskinan.

Fenomena seperti ini terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk yang hidup di sekitar garis kemiskinan itu memang sangat besar. Fakta di atas menunjukkan bahwa Indonesia juga menghadapi masalah kerentanan. Artinya, ada kelompok besar penduduk yang dapat dengan mudah jatuh ke bawah garis kemiskinan. Lalu, bagaimana antisipasi yang harus dilakukan pemerintah untuk hal ini?

Selama ini, kita sudah mengenal dengan baik berbagai program untuk penanggulangan kemiskinan di negeri ini. Diantaranya memiliki sasaran langsung kepada rumah tangga miskin seperti bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu, kita juga memiliki program beras untuk keluarga miskin (raskin), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), program keluarga harapan (PKH), dan juga subsidi pendidikan untuk siswa dari keluarga miskin.

Nah, untuk mengamankan penduduk agar tidak jatuh miskin, dan orang-orang miskin juga tidak jatuh lebih miskin lagi (melarat), maka satu strategi penting yang perlu dilakukan adalah mengurangi beban hidup mereka dan meng-cover risiko yang mungkin terjadi. Pemberian BLT, subsidi pendidikan, dan raskin sesungguhnya adalah upaya mengurangi beban hidup tersebut. Sementara Jamkesmas sangat penting untuk meng-cover risiko yang dihadapi bila seseorang jatuh sakit.

Kita akui belakangan ini sering menjadi perdebatan di berbagai kalangan, apakah penanganan kemiskinan lebih efektif melalui pembagian BLT ataukah dalam bentuk pembagian raskin? Keduanya punya sisi positif dan negatif. Namun, untuk kondisi darurat akibat krisis yang disertai fluktuasi harga pangan, maka BLT sebenarnya sangat efektif. Ini penting untuk menahan agar dalam situasi yang luar biasa akibat krisis, orang miskin tidak jatuh terjerembab lebih dalam lagi.

Berbagai survei menunjukkan bahwa jika diberikan uang tunai, kelompok miskin secara umum dapat mempergunakannya dengan baik. Memang sering ada tudingan bahwa BLT di masa lalu itu sarat dengan muatan politis. Hal ini muncul karena penetapan BLT terkesan bersifat ad-hoc, diputuskan oleh pemerintah karena mengantisipasi kondisi sesaat. Namun, pemerintah justeru seharusnya meyakinkan publik bahwa program seperti ini bukan untuk bagi-bagi uang atau menyenangkan rakyat.

Karena itulah penting bagi pemerintah untuk menetapkan kriteria kapan dan dalam kondisi apa suatu program BLT dapat digulirkan. Kriteria ini sudah ditetapkan sejak awal dengan mengaitkan faktor inflasi harga pangan. Jika inflasi tersebut melewati tingkat tertentu, pemerintah dapat meluncurkan program BLT untuk jangka waktu yang juga telah ditentukan, misalnya untuk 2-3 bulan. Dengan adanya kriteria yang jelas terukur, maka program bantuan tunai tidak bisa lagi memiliki dimensi politis. Hanya pada saat krisis saja maka program tersebut dijalankan untuk membantu rakyat miskin.

BERITA TERKAIT

Proses Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Harus Selaras

Fauzi Aziz, Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri Transformasi Indonesia memang tidak bisa lepas dari proses politik, proses ekonomi dan proses…

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…

Ekonom : BUMN Harus Dijauhkan dari Prinsip Birokasi

    NERACA   Yogyakarta - Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu dijauhkan dari prinsip-prinsip birokrasi agar lebih optimal memberikan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Perlukah Pemerintah Memberi Tunjangan Profesi Wartawan?

Oleh: D.Dj. Kliwantoro Pemerintah telah memberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun bukan…

Solusi Alami Kendalikan Pemanasan Global di Indonesia

Oleh: Genta Tenri Mawangi Pemanasan global telah menjadi masalah masyarakat dunia, karena dampaknya dianggap tengah terjadi di banyak negara. Dalam beberapa…

Budaya Kerja Ala Jokowi

  Oleh : Indah Rahmawati Salam, Peneliti di Lembaga Kajian Arus Pembangunan  Presiden RI ke-7 yaitu Ir.H.Joko Widodo atau biasa…