Masyarakat Malinau Dilatih Wirausaha Makanan Olahan

NERACA

Jakarta - Masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Malinau, Kalimantan Utara, dilatih untuk berwirausaha khususnya makanan olahan berbahan baku lokal dari singkong dan pisang. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Prakoso BS di Jakarta, Jumat (17/6), mengatakan pelatihan kewirausahaan sangat diperlukan bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan agar semakin berdaya saing di era keterbukaan."Oleh karena itu kami menggelar pelatihan kewirausahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, salah satunya di Kabupaten Malinau pada 16-17 Juni 2016," katanya.

Pihaknya menggelar pelatihan vocational untuk bidang olahan makanan khususnya singkong dan pisang sebagai bahan pangan potensi lokal. Pelatihan melibatkan masyarakat terutama para ibu rumah tangga yang tinggal di empat kecamatan terluar di Kabupaten Malinau.

Prakoso berharap dengan melibatkan para ibu rumah tangga maka ada peningkatan dan nilai tambah ekonomi keluarga bagi masyarakat perbatasan."Tidak menutup kemungkinan dari keterampilan yang didapat kelak, produk olahan makanan peserta akan menjadi ikon daerah, sehingga secara tidak langsung dapat mempromosikan daerahnya," katanya.

Selama ini singkong dan pisang merupakan komoditas pertanian setempat atau bahan baku lokal yang belum banyak dijadikan makanan olahan yang mempunyai nilai tambah ekonomi oleh masyarakat."Masyarakat hanya memanfaatkannya sebagai makanan sekadarnya dan masih tradisional," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mendatangkan instruktur dari Karanganyar, Jawa Tengah, yang berpengalaman dan berkompetensi dalam hal mendiversifikasi makanan olahan agar mempunyai nilai jual yang lebih.

Pihaknya juga mendapatkan dukungan secara langsung dari pemerintah daerah setempat yang telah menetapkan kebijakan untuk memprioritaskan penggunaan pangan lokal di Kabupaten Malinau."Setiap kegiatan yang sifatnya kedinasan wajib menyajikan makanan yang berbahan baku lokal. Kemudian barang-barang seperti kursi meja di kantor kantor dinas juga diharuskan untuk menggunakan produk lokal," katanya.

Menurut Prakoso, kebijakan itu menjadi peluang tersendiri bagi pelaku UMKM di daerah itu karena secara otomatis telah tercipta pasar yang berkelanjutan. Pemerintah daerah setempat juga berharap para pelaku UMKM memanfaatkan peluang tersebut lalu bergabung membentuk koperasi agar semakin mempermudah akses permodalan, menjaga kontinuitas produk, dan memperluas pasar. Mohar/Rin