NERACA

Jakarta - Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menjalin kerja sama dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dalam meningkatkan pembiayaan proyek infrastruktur. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Presiden Direktur IIF, Arisudono Soerono dan Ketua Umum Asbanda Kresno Sediarsi sekaligus Direktur Utama Bank DKI di sela-sela acara "2nd Annual Indonesia Infrastructure Finance Conference Euro Money" di Jakarta, Selasa (24/5). 

"Nantinya IIF akan membiayai proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial melalui jaringan bank-bank pembangunan anggota Asbanda, khususnya mendukung pengembangan strategi pembiayaan dan jasa konsultasi atas proyek-proyek infrastruktur," kata Arisudono. Proyek-proyek infrastruktur itu, kata dia, baik yang diadakan oleh pemerintah, kerja sama badan usaha dan pemerintah, perusahaan milik negara maupun pembiayaan proyek infrastruktur sektor swasta.

Ia menjelaskan pada 2015, perseroan telah menandatangani 10 kesepakatan pembiayaan baru dengan total komitmen pembiayaan sebesar Rp5,6 triliun di mana sebesar Rp4,2 triliun telah disalurkan. "Beberapa proyek yang telah dibiayai sebagai contoh adalah perluasan Bandara Soekarno-Hatta, pembangunan pipa gas di Sumatera Selatan dan tol Cipali," ucap Arisudono.

Pihaknya memiliki portofolio yang beragam dan mencakup hampir 20 proyek termasuk jalan tol, pengelola bandara dan bengkel perawatan pesawat, operator pelabuhan, infrastruktur telekomunikasi, pembangkit listrik, produsen gas, dan pipa gas. "Pada bidang layanan konsultasi, IIF juga telah berhasil menjadi konsultan pendamping proyek jalan tol Trans Sumatera dan proyek pengadaan air bersih di Semarang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Abanda, Kresno Sediarsi mengatakan kesepakatan bersama antara Asbanda dengan IIF merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan pengurus Abanda dengan dukungan Direksi BPD seluruh Indonesia. "Hal ini, sejalan dengan implementasi program transformasi BPD yang bertujuan menjadikan BPD yang kompetitif, kuat, dan kontributif," katanya.

Pihaknya bermaksud mendorong dan mengupayakan peningkatan keikutsertaan para anggota BPDSI mendukung pelaksanaan pembiayaan proyek infrastruktur terutama proyek infrastruktur yang digalakkan pemerintah. Sekedar informasi, Menurut World Economic Forum (WEF), daya saing infrastruktur Indonesia berada di posisi 56. Posisi itu lebih baik daripada Filipina dan Vietnam, tapi masih di bawah Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu, masih menurut WEF, dari 148 negara, daya saing Indonesia pada 2015 berada di posisi 34, meningkat dari posisi 44 pada 2010 dan posisi 69 pada 2005.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan kepada pemerintah untuk membangun bank yang membiayai pendanaan infrastruktur. "Saat ini pendanaan masih dibiayai oleh bank-bank komersial pemerintah, yang berarti sumber pendanaannya masih jangka pendek, sementara pembangunan infrastruktur membutuhkan pendanaan jangka panjang," kata Wakil Ketua Kadin Bidang IT dan Telekomunikasi Penyiaran Didie Soewondho di.

Menurut dia, pendanaan jangka panjang sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. "Dahulu kita masih memiliki Bapindo, yang dananya berasal dari obligasi dan pengembaliannya bisa dalam jangka panjang," ujarnya.

Dia mengatakan, rata-rata pendanaan infrastruktur membutuhkan waktu di atas delapan sampai 10 tahun, sementara bank-bank komersial hanya mampu memberikan pinjaman berjangka lima tahun. "Kami mengharapkan pemerintah membentuk bank infrastruktur yang 100 persen milik negara, seperti contoh di China yang mampu membiayai industri infrastruktur hingga ke luar negeri," tuturnya.

Saat ini, Indonesia memiliki PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF) yang dikelola sebagai perusahaan swasta non-bank, dengan pemegang saham terdiri dari Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), Deutsche Investations-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), dan PT SMI.