NERACA

Jakarta – Pro dan kontra dibalik RUU Tax Amnesty, pemerintah begitu getol dan optimisnya bila kehadiran RUU Tax Amnesty menjadi UU yang ditargetkan tahun ini mampu meningkatkan sektor penerimaan pajak yang saat ini masih jauh dari target.

Bagi Direktur Utama Bahana TCW Investment Management, Edward Lubis bilang, wacana pengampunan pajak (tax amnesty) dinilai tidak cukup hanya dengan menetapkan undang-undang, namun bagaimana pemerintah mampu menyelesaikan pekerjaan rumahnya seperti menyediakan insentif pajak menarik, kejelasan prosedur dan administrasi pajak, terutama pajak investasi.”Kami berharap skema tax amnesty berhasil sehingga memberikan manfaat bagi pemerintah dan pasar modal. Selain mempersiapkan instrumen penampung dana yang akan masuk, perlu membenahi administrasi perpajakan, khususnya dalam bidang investasi," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Edward, beragam alasan mengapa pengusaha menempatkan dananya di luar negeri antara lain kemungkinan bahwa dana tersebut adalah dana haram yang berasal dari kejahatan seperti pencucian uang, maupun pemikiran bahwa menyimpan dana itu di luar negeri adalah kepraktisan."Dengan disimpan di luar negeri, dana itu dengan mudah ditarik dan digunakan lagi untuk perputaran bisnis, tidak memerlukan banyak biaya, tidak terkena selisih kurs dan selain itu, aturan pengenaan pajak pun jelas," jelasnya.

Aturan pajak investasi di dalam negeri, lanjutnya, masih berpotensi memberikan disinsentif bagi para investor. Misalnya saja dalam hal pembelian surat utang negara berdenominasi dollar AS. Investor yang membeli surat utang negara akan mendapatkan insentif berupa pajak yang ditanggung pemerintah. Namun insentif ini hilang ketika investor membeli obligasi dollar AS yang diterbitkan oleh BUMN dan bahkan pembeli obligasi BUMN dapat dikenakan pajak berlapis.

Kata Edward, peraturan perpajakan seperti ini berpotensi membuat para investor enggan membeli obligasi korporasi, padahal obligasi BUMN menjadi salah satu alternatif penampungan dana repatriasi. "Maka agar lebih menarik, aturan pajak yang terkait dengan obligasi BUMN harus dibenahi terlebih dahulu," tegasnya.

Seharusnya, dengan perjanjian pajak atau tax treaty pajak yang sudah dikenakan di Singapura dapat menjadi kredit pajak di dalam negeri sehingga pajak yang dikenakan tidak berganda. Kenyataannya, tidak mudah mendapatkan fasilitas tax treaty tersebut."Pembenahan administrasi pajak ini harus dilakukan agar berinvestasi di dalam negeri menjadi sama atau lebih menarik dibanding dengan berinvestasi di luar negeri," tambah Edward.

Sebelumnya diberitakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty diestimasi akan menambah penerimaan pajak sebesar Rp180 triliun. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, potensi penerimaan tersebut dihitung berdasarkan asumsi rata-rata tarif tebusan sebesar 4 persen untuk deklarasi di luar negeri dan 2 persen di dalam negeri."Empat persen kali target kita sekitar katakan Rp3.500-Rp4.000 triliun deklarasi saja luar negeri udah dapat Rp160 triliun ditambah dua persen kali repatriasi dan deklarasi dalam negeri kita anggap kita tergatkan Rp1000 triliun itu sudah dapat Rp20 triliun. Jadi ada sekitar Rp180 triliun," ujar Bambang. (bani)