ASEAN Connectivity dan Nasib UKM

Oleh : Dr. Nining I Soesilo

Direktur UKM Center FEUI

Kegiatan KTT ASEAN Business dan Investment Summit (ABIS) kali ini bersamaan dengan berkembangnya kekhawatiran terhadap perekonomian dunia akibat krisis Eropa yang makin meluas. Maka, tak mengherankan banyak perserta dari kalangan bisnis terkemuka dan para menteri. Bahkan Kepala Negara merasa berkepentingan untuk hadir. Apalagi ada agenda penting terkait ekonomi ASEAN dalam menuju ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Connectivity pada 2015.

Namun pemerintah diminta mewaspadai kepentingan di balik projek-projek ASEAN Connectivity. Alasannya diduga hanya akan menguntungkan kepentingan negara lain. Dalam megaproyek ASEAN Connectivity tersebut kepentingan Indonesia tidak terakomodasi dengan baik. Bahkan ada projek yang ternyata lebih menguntungkan bagi negara-negara daratan.

Bukan hanya masalah infrastruktur saja. Bahkan Kesepakatan Asean Connectivity diduga ikut melemahkan Usaha Kecil Menengah (UKM) nasional. Jutaan UKM harus bertahan di tengah banjir produk impor. Hal ini konsekuensi dari akibat perdagangan bebas (free trade) antarnegara ASEAN. Karena itu agar UKM bisa bertahan, maka harus memilih segmen pasar yang unik. Sehingga produknya tak bisa disubstitusi oleh barang impor yang unggulnya cuma di harga. Misalnya, batik tulis tak akan bisa disubstitusi.

Yang jelas, dampak negatif dari keterhubungan ASEAN secara ekonomi adalah terjadi kompetisi, alias persaingan yang lebih ketat. Bahkan masuk nyaris persaingan sempurna. Namun sayangnya, dalam konteks daya saing UKM RI berada pada pihak yang dirugikan. Hanya saja keuntungannya, produk UKM nasional juga bisa memasuki pasar ASEAN.

Tidak ada cara lain yang ampuh guna memenangkan persaingan di tingkat domestik adalah mencintai dan mau membeli dan memakai produk dalam negeri Dengan begitu, produk impor bisa tertahan.

Hanya saja yang agak mengecewakan adalah hingga kini belum tanda-tanda ada kebangkitan industri nasional secara signifikan. Bahkan sebetulnya menurunnya industri manufaktur sudah berlangsung sejak 1998. Hal itu bukan karena perdagangan bebas saja penyebabnya. Tapi karena pemerintah tidak memiliki komitmen tinggi untuk membangun industri nasional. Saat ini diperkirakan Industri nasional hanya tumbuh sekitar 3%. Sementara ekonomi Indonesia sudah tumbuh mencapai 6%. Tentu saja ada yang salah dengan kebijakan pemerintah kita.

Intinya, menyambut ASEAN Economy Community, pemerintah harus memiliki konsep industi yang jelas. Karena pemerintah sejak 1998 memang kurang komit membangun industri manufaktur, konstruksi dan migas. Kelihatannya ekonomi tumbuh tapi semu, karena tidak cukup lapangan kerja tersedia sehingga tak mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Buntutnya untuk mengurangi pengangguran, Indonesia harus kirim TKI dan TKW ke luar negeri. Padahal kita mengkonsumsi 60% dari total GDP. Karena itu salah satu penyelesaiannya, perlu empati yang tinggi dan sinergi antarinstansi terkait.

BERITA TERKAIT

Anggota ASEAN Sepakati Kerangka Kerja Sama E-Commerce

NERACA Jakarta – Negara-negara anggota ASEAN menyepakati kerangka kerja sama perdagangan tentang sistem elektronik (e-commerce) untuk mendukung perkembangan ekonomi digital.…

Dekonsolidasi Positif Bagi Meikarta dan LPCK

NERACA Jakarta – Aksi korporasi PT Lippo Cikarang Tbk mendekonsolidasi PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang proyek mega properti Meikarta…

Bhineka Life dan OJK Gelar Literasi Keuangan untuk Guru

    NERACA   Bandung - PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Gejolak Persaingan Ekonomi Global vs Cashflow yang Sehat - Studi Kasus Unrealized loss PLN

  Oleh: Sudimara Pati, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Swasta Belakangan kita diberitakan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) milik BUMN…

Seberapa Sustain Penguatan Rupiah Lewat Penjualan Obligasi?

Oleh: Djony Edward Tren penguatan rupiah yang super cepat masih menyimpan misteri. Begitu derasnya dana asing masuk dicurigai sebagai hot…

Mencari Akar Ketimpangan

Oleh: Sarwani Problem utama pembangunan Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tercantum dalam sila ke-5 Pancasila.…