ASEAN Connectivity dan Nasib UKM

Oleh : Dr. Nining I Soesilo

Direktur UKM Center FEUI

Kegiatan KTT ASEAN Business dan Investment Summit (ABIS) kali ini bersamaan dengan berkembangnya kekhawatiran terhadap perekonomian dunia akibat krisis Eropa yang makin meluas. Maka, tak mengherankan banyak perserta dari kalangan bisnis terkemuka dan para menteri. Bahkan Kepala Negara merasa berkepentingan untuk hadir. Apalagi ada agenda penting terkait ekonomi ASEAN dalam menuju ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Connectivity pada 2015.

Namun pemerintah diminta mewaspadai kepentingan di balik projek-projek ASEAN Connectivity. Alasannya diduga hanya akan menguntungkan kepentingan negara lain. Dalam megaproyek ASEAN Connectivity tersebut kepentingan Indonesia tidak terakomodasi dengan baik. Bahkan ada projek yang ternyata lebih menguntungkan bagi negara-negara daratan.

Bukan hanya masalah infrastruktur saja. Bahkan Kesepakatan Asean Connectivity diduga ikut melemahkan Usaha Kecil Menengah (UKM) nasional. Jutaan UKM harus bertahan di tengah banjir produk impor. Hal ini konsekuensi dari akibat perdagangan bebas (free trade) antarnegara ASEAN. Karena itu agar UKM bisa bertahan, maka harus memilih segmen pasar yang unik. Sehingga produknya tak bisa disubstitusi oleh barang impor yang unggulnya cuma di harga. Misalnya, batik tulis tak akan bisa disubstitusi.

Yang jelas, dampak negatif dari keterhubungan ASEAN secara ekonomi adalah terjadi kompetisi, alias persaingan yang lebih ketat. Bahkan masuk nyaris persaingan sempurna. Namun sayangnya, dalam konteks daya saing UKM RI berada pada pihak yang dirugikan. Hanya saja keuntungannya, produk UKM nasional juga bisa memasuki pasar ASEAN.

Tidak ada cara lain yang ampuh guna memenangkan persaingan di tingkat domestik adalah mencintai dan mau membeli dan memakai produk dalam negeri Dengan begitu, produk impor bisa tertahan.

Hanya saja yang agak mengecewakan adalah hingga kini belum tanda-tanda ada kebangkitan industri nasional secara signifikan. Bahkan sebetulnya menurunnya industri manufaktur sudah berlangsung sejak 1998. Hal itu bukan karena perdagangan bebas saja penyebabnya. Tapi karena pemerintah tidak memiliki komitmen tinggi untuk membangun industri nasional. Saat ini diperkirakan Industri nasional hanya tumbuh sekitar 3%. Sementara ekonomi Indonesia sudah tumbuh mencapai 6%. Tentu saja ada yang salah dengan kebijakan pemerintah kita.

Intinya, menyambut ASEAN Economy Community, pemerintah harus memiliki konsep industi yang jelas. Karena pemerintah sejak 1998 memang kurang komit membangun industri manufaktur, konstruksi dan migas. Kelihatannya ekonomi tumbuh tapi semu, karena tidak cukup lapangan kerja tersedia sehingga tak mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Buntutnya untuk mengurangi pengangguran, Indonesia harus kirim TKI dan TKW ke luar negeri. Padahal kita mengkonsumsi 60% dari total GDP. Karena itu salah satu penyelesaiannya, perlu empati yang tinggi dan sinergi antarinstansi terkait.

BERITA TERKAIT

Tindak Lanjut KPK dan Kemendes?

Warga Kabupaten Cirebon pernah melaporkan indikasi penyelewengan keuangan dana desa tahun anggaran 2015/2016 di Desa Wanasaba Kidul, Kec. Talun, Kabupaten…

Pemerintah dan DPR Diminta Ubah Ketentuan Defisit APBN

      NERACA   Jakarta - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menyarankan pemerintah dan DPR mengubah ketentuan…

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENINGKAT - BPS: NPI Februari dan Maret Alami Surplus

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) mengalami surplus US$ 0,54 miliar pada Maret 2019. Surplus ini berasal…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Meningkatkan Produktivitas Kota Melalui TOD

  Oleh : Untung Juanto ST. MM, Pemerhati Produktivitas SDM Presiden Joko Widodo di dampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies…

Bersikap Move On dan Tetap Rukun Pasca Pemilu

  Oleh: Hariqo Wibawa Satria, Pengamat Media Sosial Masyarakat terutama pendukung dan tim kampanye diharapkan dapat kembali bangkit membangun kebersamaan…

Plus Minus Super Holding BUMN

Oleh: Djony Edward Calon presiden Jokowi pada debat kelima mengungkapkan rencananya untuk membentuk super hodling Badan Usaha Milik Negara (BUMN).…