Pertamina Usul Listrik Geothermal 10 Sen Dolar

NERACA

Jakarta--- PT Pertamina (Persero) mengusulkan harga jual listrik yang bersumber dari energi panas bumi (geothermal) minimal 10 sen dolar AS per kWh. Sehingga menarik investor mengembangkan panas bumi. "Kalau 10 sen dolar AS per kWh, saya pikir bakal banyak investor yang tertarik di geothermal," kata Direktur Hulu Pertamina M Husen di Jakarta, Rabu,9/11.

Menurut Husen salah satu kendala pengembangan panas bumi adalah rendahnya harga jual listrik yang hanya antara 5-7 sen dolar AS per kWh. Padahal harga panas bumi 10 sen per dolar kWh cukup layak karena hanya sepertiga BBM yang mencapai 30 sen dolar per kWh.

Dengan harga panas bumi yang jauh lebih murah dibandingkan BBM, lanjutnya maka pemanfaatannya akan menghemat subsidi listrik. Apalagi, panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. "Sayang sekali kalau sumber energi yang sangat strategis ini tidak segera dikembangkan," ujarnya.

Husen juga mengatakan, dengan harga jual listrik yang rendah, maka investor hanya akan memperoleh keuntungan yang tipis. Investor, tambahnya, akan lebih tertarik berinvestasi di bidang minyak dan gas yang memiliki risiko nisbi sama. "Kalau investasi di minyak, perbandingan antara modal dan harga jual bisa 1:10. Tentunya investor lebih tertarik mengembangkan minyak," tuturnya

Pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2011 tentang harga listrik yang bersumber dari energi panas bumi. Harga panas bumi nantinya akan berbeda-beda tergantung kondisi dan wilayahnya.

Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Sugiharto Harsoprayitno mengatakan, pemerintah akan memakai harga BBM sebagai acuan menetapkan harga panas bumi di suatu wilayah. Sesuai Permen ESDM 2/2011 itu, pemerintah mewajibkan PLN membeli listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan harga maksimal 9,7 sen dolar per kWh.

Diakui Sugiharto, meskipun harga pembelian listrik panas bumi maksimal US$ 9,7 sen per kWh. Namun harga itu tetap lebih rendah ketimbang harus menyalakan pembangkit berbahan bakar minyak yang menelan biaya hingga US$ 30 sen per kWh. "Sejauh itu lebih murah dibanding bahan bakar minyak, itu tetap akan dipakai," ujar Sugiharto.

Beberapa tarif listrik panas bumi yang lebih tinggi dari US$ 9,7 sen per kWh adalah PLTP Jailolo US$ 19,1 sen per kWh, PLTP Sokoria US$ 13,8 sen per kWh, dan PLTP Jaboi US$ 18,9 sen per kWh. Seperti diketahui, 40 persen potensi panas bumi dunia berada di Indonesia, dengan kapasitas mencapai 29.038 megawatt.

Namun pemanfaatan energi baru ini masih belum optimal. Sampai tahun 2010 lalu, kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi baru mencapai 1.189 megawatt atau sekitar 4 persen dari total potensi listrik panas bumi Indonesia sebesar 29.038 megawatt. Listrik panas bumi tersebut dihasilkan dari 7 wilayah kerja panas bumi, yaitu Sibayak 12 MW, Salak 375 MW, Wayang Windu 227 MW, Kamojang 200 MW, Darajat 225 MW, Dieng 60 MW, dan Lahendong 60 MW. **cahyo

BERITA TERKAIT

Penggunaan Dolar dalam Transaksi Perdagangan Bilateral Dikurangi

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menerbitkan peraturan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal (local…

Konsumsi Listrik Terus Naik

    NERACA   Jakarta - PT PLN (Persero) mencatat konsumsi listrik terus mengalami kenaikan yang ditandai peningkatan saat beban…

Pertamina Lubricants Unit Produksi Cilacap Akan Produksi Coolant

Pertamina Lubricants Unit Produksi Cilacap Akan Produksi Coolant NERACA Cilacap - PT Pertamina Lubricants akan menghasilkan produk baru berupa cairan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengaruh Pilkada 2018 ke Ekonomi

  NERACA   Jakarta - Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pengaruh pemilu kepala daerah…

Negara Berkembang Paling Pesat Pertumbuhan Belanja Online

    NERACA   Jakarta - Survei terbaru Mastercard menyebutkan, pertumbuhan aktivitas belanja melalui gawai (smartphone) atau "mobile shopping" berkembang…

Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

  NEACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar…