Masyarakat Ibukota kini merasakan kemacetan di beberapa wilayah perkotaan semakin memburuk. Tampaknya telah terjadi kelebihan pemakai kendaraan pribadi merupakan faktor utamanya. Kendati faktor tersebut dapat diatasi dengan pelebaran jalan, namun solusi itu bukan suatu kebijakan yang efektif atas kepemilikan tanah.

Adapun biang keladi kemacetan terparah saat ini terjadi di Jakarta tidak lain disebabkan oleh tingginya tingkat mobilitas, sentralisasi ekonomi, dan kekacauan konsumsi merupakan awal mengapa DKI menjadi daerah yang sangat macet.

Mengatasi kemacetan bukan persoalan mudah, karena masalah ini terkait dengan kepemilikan harta pribadi. Kemacetan itu merupakan potret kebebasan memiliki kendaraan pribadi. Setiap keluarga bahkan individu bebas memiliki kendaraan pribadi. Dari itulah kita akan melihat dalam satu keluarga terdapat empat sampai enam kendaraan pribadi. Padahal keluarganya umumnya hanya berjumlah empat orang.

Bisa dibayangkan bila setiap keluarga di Jakarta dengan daya beli yang cukup, mampu membeli satu mobil untuk setiap orang. Bila kondisinya seperti itu, jelas bahwa pelebaran jalan bukanlah suatu solusi yang bijak dan efektif. Begitu pula halnya dengan kebijakan angkutan umum seperti Busway (TransJakarta).

Karena tak bisa dihindari pula, daerah di sekitar DKI pun ikut terkena imbas macet. Tingkat kepadatan kendaraan akhirnya merambah juga ke Tangerang, Bekasi, dan beberapa daerah yang berbatasan dengan Jakarta. Karena itu pula, sebagai solusi yang mengacu pada kebijakan Transjabodetabek yang diharapkan mampu mengatasi kemacetan di jalan penghubung DKI dan sekitarnya.

Di satu sisi, angkutan umum Busway memang dapat memuat banyak penumpang karena daya tariknya seperti ber-AC, ekonomis, dan cepat. Namun ini hanya sekadar upaya “membujuk” masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Lantas bagaimana mungkin kendaraan di jalan umum akan berkurang bila tidak ada regulasi tentang konsumsi kendaraan pribadi? Sebab, solusi penciptaan sistem angkutan umum seperti itu bukanlah solusi yang efektif atau bukan solusi yang tepat sasaran.

Pengadaan sarana Busway akan efektif mengatasi kemacetan jika dibarengi dengan adanya regulasi dari pemerintah yang membatasi penjualan dan pembelian, yang terkait dengan kepemilikan kendaraan pribadi. Kebijakan transportasi umum Busway akhirnya hanya menjadi proyek gagal bila volume kendaraan pribadi di jalan umum terus meningkat dari tahun ke tahun.

Ada dua aspek yang perlu diperbaiki dalam mengatasi kemacetan, yaitu aspek konsumsi masyarakat dan aspek politik. Dari aspek politik, pemerintah berperan sebagai pengendali kebijakan dalam proses jual-beli kendaraan pribadi. Contohnya di Singapura dan Cina yang berperan aktif mengelola jual beli kendaraan, khususnya mobil. Singapura menerapkan pajak berlapis-lapis terhadap kepemilikan mobil lebih dari satu.

Bahkan pemerintah Singapura menetapkan sistem kuota (vehicle quota system) atau membatasi penambahan mobil di negeri jiran itu setiap tahunnya. Pembatasan tersebut merupakan suatu strategi aspek politik atas hubungan pemerintah negara terhadap pelaku bisnis (produsen) kendaraan. Hal itu pun akan berpengaruh terhadap aspek konsumsi masyarakatnya. Mungkinkah Jakarta meniru Singapura dalam kebijakan pembatasan kendaraan pribadi?