Hubungan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan sudah sejak lama terkait dalam sebuah koneksi yang saling menguntungkan. Relasi itu semakin dipererat tahun ini ketika Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menjadi Utusan Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan ke Seoul, Februari 2011 silam.

Neraca. Lalu pada Senin (24 Oktober 2011), Hatta membalas kunjungan Choi tersebut ke Seoul, Korea Selatan. Dalam kesempatan itu, Hatta bertemu langsung (untuk kedua kalinya dalam tahun 2011) Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak. Menurut Hatta dari Seoul, dirinya bertemu Lee pada Selasa (25/10/2011) petang waktu Korea. Pada kesempatan itu, keduanya membahas perkembangan proyek kerjasama antar perusahaan Indonesia dan Korea Selatan, antara lain pembangunan pabrik baja Posco dengan Krakatau Steel. 

Hatta juga sekaligus menyampaikan undangan langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Lee untuk menghadairi dua perhelatan besar di Indonesia. Kedua acara itu adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan KTT Asia Timur. Dalam pertemuan itu juga dibahas keinginan Korea Selatan untuk ikut dalam proyek jembatan Selatan Sunda. Mereka juga berkeinginan untuk mengembangkan Multiple Industries Cluster (industri klaster terpadu)di Kalimantan pada sektor manufaktur pangan, mineral, dan pelabuhan. "Seluruh komitmen Korea Selatan ini diharapkan dapat ditandatangai pada saat Presiden Korea berkunjung ke Bali saat KTT Asean," tutur Hatta.

Kerjasama yang mengarah pada investasi Korea Selatan dalam proyek-proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ini terus dimatangkan kedua belah pihak melalui serangkaian perundingan teknis. Salah satunya adalah penandatanganan sembilan nota kesepahaman (MoU) kedua negara dalam lanjutan Joint Task Force di Bali, 18 Mei 2011. Hadir dalam kesempatan itu Menteri Ilmu Pengetahuan Ekonomi Choi Juung Kyung.

Selama ini, hubungan ekonomi merupakan salah satu hubungan yang peningkatannya banyak dipengaruhi oleh peningkatan hubungan bidang politik. Bersama dengan adanya peningkatan hubungan Indonesia-Korea di bidang politik, hubungan kerjasama ekonomi pun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hubungan kerjasama ekonomi ini dimanfaatkan oleh kedua negara untuk saling mengisi satu sama lain, yaitu keunggulan Indonesia dalam hal sumber daya alam, tenaga kerja, serta pasar yang luas dan aktif, dapat melengkapi keunggulan Korea dalam hal modal dan teknologi yang memadai, demikian juga sebaliknya.

Untuk memperkokoh hubungan kedua negara dalam rangka lebih memajukan hubungan kerjasama pada abad ke-21, kedua belah pihak diharapkan dapat memainkan perannya masing-masing. Demi memenuhi berbagai tuntutan yang timbul akibat besarnya negara dan bangsa, Indonesia diharapkan dapat secepatnya mengembangkan ekonomi nasional dan memulihkan posisi diplomatiknya dalam politik internasional seperti pada masa Bung Karno. Letak geografis yang sangat strategis yang dimiliki Indonesia pasti akan dapat mendorong Pemerintah Indonesia yang berpusat di Jakarta untuk berinisiatif membuka jalur laut internasional yang baru antara Selat Makasar dan Selat Lombok. Hal itu, pasti akan dapat tercapai apabila kerja keras itu ditunjang oleh situasi politik nasional yang baik pada masa pemerintahan sipil di Indonesia. 

Pada abad ke-21 dapat dipastikan bahwa bidang kelautan akan memasuki babak baru. Setelah berakhirnya masa persaingan ideologi, semua negara di dunia ini sedang giat-giatnya ikut serta dalam persaingan ekonomi dan perdagangan. Hal itu berarti bahwa jasa pengangkutan “raksasa”, kapal laut yang berkapasitas besar, dan jalur pelayaran yang semakin luas akan sangat diperlukan. Pada saat itu, semua negara harus membuka atau setidaknya ikut mencari potensi kelautan baru sambil mencari jalur perairan bagi kapal-kapal pengangkut yang sangat besar. Di masa itu, Indonesia dan Korea dapat memegang peran penting sambil memperbesar keuntungan bagi masing-masing negara. Indonesia sebagai negara bahari terbesar yang memiliki Selat Malaka, yang saat ini sudah sangat macet dan dangkal itu, pasti akan sangat memerlukan pembukaan jalur pelayaran baru. Dengan memanfaatkan jalur baru itu, Indonesia pasti akan mendapat banyak manfaat, baik di bidang ekonomi maupun politik internasional, serta akan dapat meningkatkan kewibawaan nasional.

Dalam masa tersebut, Indonesia sangat diharapkan dapat menjalin kerja sama erat dengan Korea Selatan yang terkenal sebagai negara industri perkapalan di dunia, khususnya sebagai produsen kapal raksasa di dunia. Upaya Indonesia untuk membuka jalur pelayaran dan usaha Korea dalam membuat kapal yang lebih canggih lagi pasti akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam kerjasama pada abad ke-21 itu nanti, kedua negara pasti akan mencari cara untuk lebih mempererat hubungan yang telah terjalin dan meningkatkan keuntungan ekonomi masing-masing.

Secara ilmiah, Korea memiliki beberapa kekhasan yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian atau kajian yang menarik. Korea merupakan suku bangsa yang menjaga sejarah panjang, negara yang terbagi dan masih menyisakan ideologi Perang Dingin, negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi dalam situasi buruk, negara yang memiliki kebudayaan dan tetap memperlihatkan identitas Dunia Timur, negara yang memiliki letak geopolitis-strategis di tengah negara adikuasa, negara yang memiliki sifat kemasyarakatan yang murni, dan sebagainya merupakan contoh-contoh yang dapat ditampilkan. Sejarah dunia jelas mempelajari bahwa bahasa, sejarah, dan kebudayaan dapat menghubungkan dan mengaitkan dua bangsa yang berlainan.

Kerjasama Di Bidang Energi

Kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Korea dalam bidang migas, antara lain pengembangan Blok Madura dan Poleng yang merupakan kerja sama PT Pertamina dan Kodeco serta PT Pertamina dan SK Energy yang berkolaborasi di hilir migas. Beberapa bidang kerjasama yang potensial untuk dikembangkan di masa depan, antara lain pengembangan dimetil eter (DME) sebagai minyak baru, pengembangan lapangan migas marjinal, CBM, batu bara dan penelitian bersama biofuel generasi kedua.

Pada kesempatan tersebut, Delegasi Korea menyampaikan harapannya agar dapat melanjutkan kerja sama mensosialisasikan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Pertemuan ketiga IKEF dihadiri oleh 155 pejabat pemerintah dan pengusaha dari kedua negara. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo. Sedangkan Delegasi Korea dipimpin Deputi Menteri Energi dan Kebijakan Sumber Daya Alam Kim Junggwan.

Penyelenggaraan The 3rd IKEF ini bersamaan dengan pertemuan The 2nd Joint Task Force (JTF) Indonesia-Korea. Ini  merupakan wadah pertemuan bilateral Indonesia-Korea yang membahas mengenai kemajuan atau perkembangan yang meliputi pembicaraan dari berbagai kementerian atau unit terkait dan diikuti oleh pemerintah serta swasta. Bertindak sebagai focal point kegiatan JTF adalah Kemenko Perekonomian RI bersama dengan Ministry of Knowledge of Economy (MKE) Republik Korea.

Kerja sama bilateral Indonesia-Korea Selatan dimulai pada tahun 1979. Pertemuan tersebut membahas kebijakan-kebijakan di bidang energi diantara kedua negara, perdagangan LNG, minyak mentah, hasil kilang, batu bara dan kerja sama dalam pengembangan minyak, gas bumi, batu bara dan tenaga listrik. Pada periode 1979-2006, Indonesia dan Korea telah melaksanakan pertemuan bilateral sebanyak 21 kali yang terbentuk dalam Joint Committee on Energy. 

Pada 4 Desember 2006 bersamaan dengan Joint Committee ke 22, disepakati untuk lebih meningkatkan dan mengintensifkan kerja sama sektor energi yang melibatkan swasta dari kedua negara. Ini ditandai dengan kesepakatan pembentukan Energy Forum yang diharapkan menjadi wadah baru bagi kerja sama Indonesia-Korea, menggantikan Joint Committee.