Menteri BUMN Dahlan Iskan kembali membuat gebrakan dengan menginstruksikan seluruh badan usaha milik negara untuk serentak melakukan rapat internal setiap Selasa.

Dia mengingatkan penyeragaman waktu rapat tersebut agar masing-masing BUMN efektif dan tidak terganggu oleh keperluan lain yang menyangkut koordinasi dengan Kementerian BUMN.

"Jadi pada saat yang bersamaan tidak ada direksi atau komisaris BUMN yang keluar kantor. Semuanya fokus rapat," ujarnya di Jakarta, baru-baru ini.

Pernyataan Dahlan ini sekaligus pertanda baik bagi upaya peningkatan kinerja profesional para pengelola BUMN. Karena selama ini BUMN terkesan masih menjadi lahan ”dagang sapi” para politikus. Ada banyak cara yang dipakai untuk mendapatkan uang BUMN untuk masuk ke kas politikus atau partai. Budaya ini masih berjalan hingga saat ini.

Tentunya masyarakat hanya bisa menunggu implementasi dari pernyataan Menteri BUMN selanjutnya. Bagaimanapun, jumlah profesional sangat banyak di negara ini dan mereka siap masuk ke BUMN untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya. Hanya jiwa dan semangat birokrasi masih sangat kental di BUMN dengan segala gangguan dari pihak luar yang dapat menghambat pelaksanaan rencana kerja para profesional tersebut.

Kita berharap figur Dahlan yang sudah berpengalaman memimpin PLN, dapat dengan cepat mengubah cara kerja dan cara berpikir para pimpinan BUMN dari berbasis birokrasi yang lamban menuju profesional yang handal dan cepat tanggap mengatasi persoalannya.

Memang idealnya, peran pemerintah cukup memberikan arahan dan target yang jelas saja. Selebihnya adalah urusan manajemen BUMN yang bersangkutan. Jangan ada lagi tarik ulur kepentingan politik dengan kepentingan perusahaan. Bisnis ya harus business as usual sesuai aturan dan kaedah bisnis umumnya. Tidak ada lagi titipan macam-macam.

Sebelumnya sejak zaman  Orde Baru sudah ada rencana untuk menyederhanakan BUMN dan membuat beberapa holding BUMN. Jelas ini  ide yang patut didukung. Namun sepuluh tahun lebih berlalu tetap saja rencana tersebut belum terwujud. BUMN tetap dikelola dengan cara  lama. Konsep sudah ada dan hanya tinggal menjalankan saja kok repot bener ya. Ini kan berarti ada sesuatu dibalik usaha penyehatan BUMN ini.

Nah, mulai dari sekarang mumpung menterinya baru, pada tahap awal perlu mengganti manajemen BUMN yang sudah saatnya diganti dengan para profesional.  Jika ini terbukti dan berjalan dengan komitmen tinggi maka langkah berikutnya menjadi sedikit lebih mudah. Langkah berikutnya mengumumkan kepada masyarakat strategi pemerintah dalam mengelompokan BUMN.

Selanjutnya, pembentukan holding BUMN membutuhkan waktu yang cukup dan harus selesai sebelum tahun 2014.  Namun pemerintah perlu segera memulai dibuatkan payung hukumnya yang dapat menjamin rencana ini berjalan tanpa terpengaruh oleh pergantian rezim di pemerintahan. Jadikanlah momentum proses dinamisasi BUMN di lapangan seperti air mengalir. Lepaskan semua dari hiruk pikuk politik. Hanya di tangan para profesional lah yang dapat membuat BUMN sukses di masa depan. Semoga!