Siapa yang menduga sebelumnya jika bursa Wall Street yang merupakan ikon kapitalisme Amerika Serikat belakangan ini “diserbu” oleh gerakan massa yang menamakan dirinya Occupy Wall Street (OWS) atau “Duduki Wall Street”. Gerakan pendudukan bursa itu sekarang sudah menjalar ke Eropa, Jepang dan Korea Selatan.

Massa terdiri dari mahasiswa, kelompok terpelajar dan kelas menengah yang benar-benar menghendaki Negara Paman Sam itu bersikap demokratis. Bukan demokrasi yang dibajak oleh pemilik modal rakus yang merugikan kepentingan rakyat.

Gerakan ini merupakan wujud ketidakpuasan masyarakat kelas menengah setelah krisis merebak lagi di AS pada 2008, dimana tidak sedikit dana yang dikeluarkan pemerintah AS untuk menolong sejumlah perusahaan tenar. Seperti perusahaan asuransi raksasa AIG yang dikucuri US$170 miliar yang berasal dari pungutan pajak.

Kinerja keuangan AIG terpuruk karena banyak memegang obligasi beragun aset KPR (mortgage). Obligasi itu ternyata menjadi kertas kosong belaka sehingga membuat keuangan AIG morat marit.

Celakanya, setelah mendapatkan dana talangan, manajemen AIG justeru melanjutkan tradisi bagi- bagi bonus seperti tak terjadi apa-apa. Dana sebesar US$165 juta dibagikan untuk membayar bonus para eksekutif yang jelas-jelas tidak memimpin dan malah menjebloskan perusahaan ke jurang kerugian.

Hal yang sama dilakukan Merrill Lynch, yang seolah tidak memiliki sense of crisis, mantan CEO-nya mendapatkan bonus US$4 juta sebelum akhirnya Merrill Lynch diambil alih oleh Bank of America, karena menderita kerugian operasional US$21 miliar.

Jadi, logika sederhana tentu mempertanyakan mengapa uang rakyat digunakan untuk membayar bonus eksekutif yang nyata-nyata tidak cakap mengelola perusahaan.

Tidak mengherankan jika munculnya perlawanan ini merupakan bentuk protes terhadap kekuatan status quo yang mencengkeram perekonomian AS yang sekarang dikuasai kelompok pemilik modal, pelaku pasar, hedge fund (spekulan), eksekutif industri keuangan dan korporasi-korporasi besar.

Perilaku ugal-ugalan dan keserakahan Wall Street dituding menjadi pemicu terjadinya krisis keuangan global yang tidak saja melanda AS, tetapi juga menerjang Eropa. Hingga saat ini AS belum mampu menemukan obat mujarab untuk mengatasi krisisnya.

Apalagi hasil survei yang dilakukan majalah Time ternyata cukup mengejutkan. Tercatat 54% orang AS mendukung sikap para pengunjuk rasa dan hanya 23% yang memiliki pandangan negatif. Sementara itu, survei NBC/Wall Street Journal mengungkapkan 37% mendukung gerakan itu, dan 18% menentang aksi-aksi pendudukan Wall Street.

Ini menggambarkan demokrasi dan perekonomian AS, menurut para pendemo, sesungguhnya memang telah dibajak segelintir kelompok kaya sehingga keserakahan dan kecurangan menguasai di sektor keuangan. Bisa jadi pemilik perusahaan besar seperti Lehman Brothers, Citibank, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, dan JPMorgan Chasemerupakan “the untouchable” sehingga pasca dilakukan bailout mereka tetap bisa aman seolah tidak berdosa kepada rakyat Amerika Serikat.

Potret kondisi tersebut mirip dengan Indonesia. Seperti kasus BLBI, Bank Century, hingga sekarang belum transparan terungkap tuntas, sementara banyak perusahaan besar termasuk bank BUMN dan perusahaan go public cenderung meraup keuntungan yang terus meningkat tiap tahun demi kepentingan bonus para pengelolanya. Karena itu, kita perlu mengantisipasi lebih dini terhadap kemungkinan serangan virus Wall Street itu masuk ke negeri ini.